Oleh : Hardy Djamaluddin
[ArtikelKeren] OPINI - Dari uraian di atas, beberapa isu permasalahan yang perlu jadi perhatian kepala daerah. Pertama, LKPD 2012 Provinsi Riau sudah mendapat opini WTP, tetapi masih diberi catatan DPP; dan pentingnya menghilangkan catatan tersebut untuk tahun anggaran 2013 dan tahun-tahun selanjutnya, terutama dengan akan diterapkannya basis akuntansi akrual pada 2015.
Kedua, pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya efektif, khususnya Peraturan Pemerintah No60/2008, Inpres No4/ 2011 dan Inpres I/ 2013.
Ketiga, belum berjalannya reformasi birokrasi sesuai target pemerintah. Keempat, quality assurance program dan kegiatan Pemda belum efektif. Kelima, masih relatif besarnya sisa TLRHP BPK dan APIP serta kurang terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern yang terintegrasi.
Sebagai pelaksanaan arah kebijakan tertulis, akhir Oktober lalu telah diterapkan strategi, dengan menyegarkan kembali kewaspadaan (awareness) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pimpinan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkait kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan.
Sejak pertengahan Oktober lalu hingga akhir Desember 2013, telah dideklarasikan bulan kesadaran fraud dan pengawasan mengingat tradisi penumpukan pencairan di akhir tahun.
Agar pemberian opini tersebut dapat dipertahankan/ditingkatkan kualitasnya antara lain dapat menghilangkan catatan DPP, kepada seluruh pimpinan SKPD/unit kerja seyogyanya diinstruksikan supaya segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada unit kerja masing-masing.
Secara berkala tim juga diinstruksikan untuk melakukan pertemuan berkala untuk membahas dan menyiapkan hasil supervisi dan monitoring langkah-langkah penataan LKPD/LK SKPD serta pelaksanaan pengendalian kegiatan terkait pada tahun 2013 guna mempertahankan/ meningkatkan kualitas opini WTP pada kesempatan pertama untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah dan BPK Provinsi Riau.
Beberapa potensi masalah pencapaian kualitas maksimal opini auditor, antara lain adalah mispersepsi tentang pemberian opini auditor BPK antara kewajaran (fair sesuai standar akuntansi pemerintahan) dan kebenaran (true) sesuai norma hukum.
Di samping itu, kurangnya komitmen dan dukungan dari para strategic/senior leaders di jajaran Pemda, ketidakdisiplinan jadwal dan kesibukan yang tidak menentu menjelang akhir tahun, dengan kondisi penyerapan dana APBD yang masih rendah (53 persen per 15 November 2013 dan 82 persen akhir Desember 2013) serta rendahnya dukungan dan/atau adanya resistansi dari pelaksana pada SKPD/unit kerja yang memiliki dana APBD besar di mana terdapat program dan kegiatan yang berisiko memberikan dampak kualifikasi opini BPK RI untuk pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2013.
Beberapa langkah strategis harus dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menggesa proses pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran dan menekan risiko tidak akuratnya proses perencanaan anggran sehingga penyerapan anggaran dapat ditingkatkan secara rasional.
Kedua, membangun persepsi yang sama baik di lingkungan Pemda maupun masyarakat mengenai pemberian opini auditor BPK RI (terutama jika sudah mendapat opini WTP) dan kaitannya dengan kasus-kasus penyimpangan pidana APBD yan terjadi. Ketiga, mendorong dan memantau serta mengevaluasi kapasitas dan integritas pimpinan dan pelaksana di SKPD.
Satu sisi peran tim yang ada bisa optimal/efektif, tetapi di sisi lain bisa saja berada pada titik nadir. Proses transisi kepemimpinan baru di Provinsi Riau yang tetap memelihara dan menjaga semangat, struktur, sistem dan SDM aparatur tentu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan agenda perubahan.
Pada 2014, reformasi birokrasi, transformasi tata kelola keuangan, RAD PPK serta zona integritas, SPIP dan SDM yang andal, adalah titik impas perubahan yang dilakukan.
Apabila gagal, Provinsi Riau akan mengalami kemunduran (setback) dan kegagalan dalam menegakkan GRCC serta membangun WBBM/WBK (wilayah birokrat bersih melayani/wilayah bebas korupsi). Apa lagi, kelembagaan tim setara oversight body tidak didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai.
Dengan demikian, tim akan terancam tidak efektif karena dianggap tidak penting dan “hama” yang tidak dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada tataran tertentu, Tim hanya dianggap melakukan proyek “bunuh diri” (death match project) karena tidak didukung dan tidak cukup “punya gigi” untuk melaksanakan perannya secara penuh.
Untuk mendukung peran dan tugasnya, kepala daerah harus membuat dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta struktur tim yang dituangkan secara tertulis (Monitoring Charter) yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, di samping perlu adanya suatu wacana dari kepala daerah akan pentingnya pengawasan (tone at the top).
Peran tim adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada kepala daerah dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Dengan dukungan bersama kepala daerah dan senior leader, tim menjadi focal point efektifnya governance Pemprov Riau.
Simpulan
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara/daerah, di samping peran pengawasan internal yang selama ini dikenal dengan third-line defence, pentingnya peran dan kiprah tim yang memonitorng dan mengsupervisi akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah.
Tuntutan peran ini semakin mendesak dan berkembang sejalan dengan percepatan penataan sistem penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik dan lemahnya kapasitas aparat pengawasan internal, termasuk Provinsi Riau yang masih berada pada level 1 (initial) menurut pendekatan internal audit capability model (IACM) yang dilakukan BPKP; artinya, APIP atau inspektorat daerah belum dapat memberikan jaminan (assurance) atas proses tata kelola sesuai dengan peratutan dan belum dapat mencegah korupsi.
Untuk memenuhi tuntutan peran dan tanggung jawab tersebut, tim yang berperan oversight harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai dan mampu membantu kepala daerah dalam mengelola dan mengendalikan governance, risk, control dan compliance (GRCC).
Tim berbasis GRCC ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan integritas tim, baik dari kelembagaan, tata laksana maupun SDM-nya, seiring dengan pengawalan pelaksanaan perkembangan inisiatif percepatan rencana aksi transformasi tata kelola dan pengawasan intern keuangan daerah.
Pencapaian target beberapa kegiatan penting (milestones) telah dapat dilakukan pada tahapan 90 hari pertama triwulan terakhir 2013.
Dengan memakai Watkins STARS Model, tahapan ini mencakup tahapan persiapan (start-up), perubahan (turn-around) dan penyelarasan (realignment).
Sementara, tahapan mempertahankan-keberhasilan (sustaining-success) diharapkan sudah mendapatkan nilai tambah (added value) pada triwulan I tahun 2014 dan pemeliharaan keberhasilan mulai April 2014 hingga dimulainya penerapan penuh basis akuntansi akrual pada 1 Januari 2015.
Tim seyogyanya dapat berperan secara efektif dan optimal untuk mendorong upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan internal keuangan daerah, baik melalui pelaksanaan quality assurance atas pelasanaan GRCC, pembinaan penyelenggaraan SPIP maupun pengawalan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Peran ini seharusnya didukung dengan program dan kegiatan yang terkait dengan kapasitas kelembagaan/organisasi, tata laksana dan SDM aparatur yang kuat serta didukung regulasi/kebijakan yang memadai.
Inisiatif dan strategi yang ditawarkan dapat memberikan sumbangan wawasan mengenai percepatan pemahaman dan pelaksanaan transformasi tata kelola keuangan daerah dari perspektif kewajaran penyajian (fair) ke kebenaran substantif (true) menuju kepercayaan (trust) publik.
Arah kebijakan untuk mengoptimalkan peran tim untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau juga diharapkan menjadikan model pembelajaran guna perubahan wawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang dapat dijadikan patok banding (benchmark) bagi pemerintah daerah di Indonesia.
Tentu transisi kepemimpinan di Provinsi Riau juga sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan agenda perubahan ke arah lebih baik. Pada akhir triwulan pertama 2014 ini akan dimulai kepemimpinan baru di Provinsi Riau. Kita menunggu pelaksanaan visi dan misi, RPJMD baru, dan SOTK baru yang sudah disahkan akhir tahun lalu.
Sangat relevan tema yang diusung ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) Indonesia untuk konferensi regional tahunan yang dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Riau di Pekanbaru, 2-3 Desember tahun lalu: “Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Memberantas Fraud dan Korupsi.” Pantang surut di sini bermakna pantang menyerah. Riau Amanah (trusted) tentu akan dicatat dalam sejarah.
Tuanku Tambusai, Harimau Rokan/Cukup Dikenal sebagai Panglima/Pilkada Riau telah dilaksanakan/Semoga Riau ke depan semakin jaya/Apa tanda kain belacu/Warna putih benangnya rapat/Apa tanda pemimpin Melayu/Hatinya bersih, memegang amanat.
Selamat pemimpin baru, passion baru, dan program aksi nyata terbarukan —the right accounting system. Masa jaya Riau ditentukan kepemimpinan lima tahun ke depan.***(ak27)
Hardy Djamaluddin
Direktur Publikasi ACFE Indonesia dan Chairman ACFE Riau Region
Kedua, pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya efektif, khususnya Peraturan Pemerintah No60/2008, Inpres No4/ 2011 dan Inpres I/ 2013.
Ketiga, belum berjalannya reformasi birokrasi sesuai target pemerintah. Keempat, quality assurance program dan kegiatan Pemda belum efektif. Kelima, masih relatif besarnya sisa TLRHP BPK dan APIP serta kurang terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern yang terintegrasi.
Sebagai pelaksanaan arah kebijakan tertulis, akhir Oktober lalu telah diterapkan strategi, dengan menyegarkan kembali kewaspadaan (awareness) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pimpinan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkait kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan.
Sejak pertengahan Oktober lalu hingga akhir Desember 2013, telah dideklarasikan bulan kesadaran fraud dan pengawasan mengingat tradisi penumpukan pencairan di akhir tahun.
Agar pemberian opini tersebut dapat dipertahankan/ditingkatkan kualitasnya antara lain dapat menghilangkan catatan DPP, kepada seluruh pimpinan SKPD/unit kerja seyogyanya diinstruksikan supaya segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada unit kerja masing-masing.
Secara berkala tim juga diinstruksikan untuk melakukan pertemuan berkala untuk membahas dan menyiapkan hasil supervisi dan monitoring langkah-langkah penataan LKPD/LK SKPD serta pelaksanaan pengendalian kegiatan terkait pada tahun 2013 guna mempertahankan/ meningkatkan kualitas opini WTP pada kesempatan pertama untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah dan BPK Provinsi Riau.
Beberapa potensi masalah pencapaian kualitas maksimal opini auditor, antara lain adalah mispersepsi tentang pemberian opini auditor BPK antara kewajaran (fair sesuai standar akuntansi pemerintahan) dan kebenaran (true) sesuai norma hukum.
Di samping itu, kurangnya komitmen dan dukungan dari para strategic/senior leaders di jajaran Pemda, ketidakdisiplinan jadwal dan kesibukan yang tidak menentu menjelang akhir tahun, dengan kondisi penyerapan dana APBD yang masih rendah (53 persen per 15 November 2013 dan 82 persen akhir Desember 2013) serta rendahnya dukungan dan/atau adanya resistansi dari pelaksana pada SKPD/unit kerja yang memiliki dana APBD besar di mana terdapat program dan kegiatan yang berisiko memberikan dampak kualifikasi opini BPK RI untuk pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2013.
Beberapa langkah strategis harus dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menggesa proses pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran dan menekan risiko tidak akuratnya proses perencanaan anggran sehingga penyerapan anggaran dapat ditingkatkan secara rasional.
Kedua, membangun persepsi yang sama baik di lingkungan Pemda maupun masyarakat mengenai pemberian opini auditor BPK RI (terutama jika sudah mendapat opini WTP) dan kaitannya dengan kasus-kasus penyimpangan pidana APBD yan terjadi. Ketiga, mendorong dan memantau serta mengevaluasi kapasitas dan integritas pimpinan dan pelaksana di SKPD.
Satu sisi peran tim yang ada bisa optimal/efektif, tetapi di sisi lain bisa saja berada pada titik nadir. Proses transisi kepemimpinan baru di Provinsi Riau yang tetap memelihara dan menjaga semangat, struktur, sistem dan SDM aparatur tentu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan agenda perubahan.
Pada 2014, reformasi birokrasi, transformasi tata kelola keuangan, RAD PPK serta zona integritas, SPIP dan SDM yang andal, adalah titik impas perubahan yang dilakukan.
Apabila gagal, Provinsi Riau akan mengalami kemunduran (setback) dan kegagalan dalam menegakkan GRCC serta membangun WBBM/WBK (wilayah birokrat bersih melayani/wilayah bebas korupsi). Apa lagi, kelembagaan tim setara oversight body tidak didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai.
Dengan demikian, tim akan terancam tidak efektif karena dianggap tidak penting dan “hama” yang tidak dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada tataran tertentu, Tim hanya dianggap melakukan proyek “bunuh diri” (death match project) karena tidak didukung dan tidak cukup “punya gigi” untuk melaksanakan perannya secara penuh.
Untuk mendukung peran dan tugasnya, kepala daerah harus membuat dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta struktur tim yang dituangkan secara tertulis (Monitoring Charter) yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, di samping perlu adanya suatu wacana dari kepala daerah akan pentingnya pengawasan (tone at the top).
Peran tim adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada kepala daerah dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Dengan dukungan bersama kepala daerah dan senior leader, tim menjadi focal point efektifnya governance Pemprov Riau.
Simpulan
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara/daerah, di samping peran pengawasan internal yang selama ini dikenal dengan third-line defence, pentingnya peran dan kiprah tim yang memonitorng dan mengsupervisi akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah.
Tuntutan peran ini semakin mendesak dan berkembang sejalan dengan percepatan penataan sistem penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik dan lemahnya kapasitas aparat pengawasan internal, termasuk Provinsi Riau yang masih berada pada level 1 (initial) menurut pendekatan internal audit capability model (IACM) yang dilakukan BPKP; artinya, APIP atau inspektorat daerah belum dapat memberikan jaminan (assurance) atas proses tata kelola sesuai dengan peratutan dan belum dapat mencegah korupsi.
Untuk memenuhi tuntutan peran dan tanggung jawab tersebut, tim yang berperan oversight harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memadai dan mampu membantu kepala daerah dalam mengelola dan mengendalikan governance, risk, control dan compliance (GRCC).
Tim berbasis GRCC ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan integritas tim, baik dari kelembagaan, tata laksana maupun SDM-nya, seiring dengan pengawalan pelaksanaan perkembangan inisiatif percepatan rencana aksi transformasi tata kelola dan pengawasan intern keuangan daerah.
Pencapaian target beberapa kegiatan penting (milestones) telah dapat dilakukan pada tahapan 90 hari pertama triwulan terakhir 2013.
Dengan memakai Watkins STARS Model, tahapan ini mencakup tahapan persiapan (start-up), perubahan (turn-around) dan penyelarasan (realignment).
Sementara, tahapan mempertahankan-keberhasilan (sustaining-success) diharapkan sudah mendapatkan nilai tambah (added value) pada triwulan I tahun 2014 dan pemeliharaan keberhasilan mulai April 2014 hingga dimulainya penerapan penuh basis akuntansi akrual pada 1 Januari 2015.
Tim seyogyanya dapat berperan secara efektif dan optimal untuk mendorong upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan internal keuangan daerah, baik melalui pelaksanaan quality assurance atas pelasanaan GRCC, pembinaan penyelenggaraan SPIP maupun pengawalan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Peran ini seharusnya didukung dengan program dan kegiatan yang terkait dengan kapasitas kelembagaan/organisasi, tata laksana dan SDM aparatur yang kuat serta didukung regulasi/kebijakan yang memadai.
Inisiatif dan strategi yang ditawarkan dapat memberikan sumbangan wawasan mengenai percepatan pemahaman dan pelaksanaan transformasi tata kelola keuangan daerah dari perspektif kewajaran penyajian (fair) ke kebenaran substantif (true) menuju kepercayaan (trust) publik.
Arah kebijakan untuk mengoptimalkan peran tim untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau juga diharapkan menjadikan model pembelajaran guna perubahan wawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang dapat dijadikan patok banding (benchmark) bagi pemerintah daerah di Indonesia.
Tentu transisi kepemimpinan di Provinsi Riau juga sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan agenda perubahan ke arah lebih baik. Pada akhir triwulan pertama 2014 ini akan dimulai kepemimpinan baru di Provinsi Riau. Kita menunggu pelaksanaan visi dan misi, RPJMD baru, dan SOTK baru yang sudah disahkan akhir tahun lalu.
Sangat relevan tema yang diusung ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) Indonesia untuk konferensi regional tahunan yang dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Riau di Pekanbaru, 2-3 Desember tahun lalu: “Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Memberantas Fraud dan Korupsi.” Pantang surut di sini bermakna pantang menyerah. Riau Amanah (trusted) tentu akan dicatat dalam sejarah.
Tuanku Tambusai, Harimau Rokan/Cukup Dikenal sebagai Panglima/Pilkada Riau telah dilaksanakan/Semoga Riau ke depan semakin jaya/Apa tanda kain belacu/Warna putih benangnya rapat/Apa tanda pemimpin Melayu/Hatinya bersih, memegang amanat.
Selamat pemimpin baru, passion baru, dan program aksi nyata terbarukan —the right accounting system. Masa jaya Riau ditentukan kepemimpinan lima tahun ke depan.***(ak27)
Hardy Djamaluddin
Direktur Publikasi ACFE Indonesia dan Chairman ACFE Riau Region
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.