Oleh : Imam Ghozali
[ArtikelKeren] OPINI - Acara Mata Najwa Kamis malam (2/1/2014) di Metro TV cukup menarik untuk dibahas dalam tulisan ini.
Ada lima tokoh yang hadir yaitu Abraham Samad, Pramono Anung, Anis Baswedan, Joko Widodo, dan Jusuf Kala.
Jika di-qiyas-kan kelima tokoh tersebut mirip “Pandawa Lima”, Abraham Samad seperti Bima, siap menerima risiko, Anis Baswedan seperti Arjuna yang lembut serta luas ilmunya, Joko Widodo dan Pramono Anung seperti Nakula-Sadewa saudara kembar yang komitmen menegakan kebaikan, dan Jusuf Kala seperti Yudistira yang ucapan dan perbuatannya sudah masuk pada level “guru bangsa”.
Kelima tersebut membahas tentang pentingnya good goverment atau clean government.
Mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang baik. Jadi secara tersirat, KPK menjadi pujian malam itu, karena lembaga tersebut telah menjadi inspirasi bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit ketika hukum bisa ditegakan dengan benar.
Jika dihitung-hitung usia KPK (lembaga pemberantas korupsi) masih seumur jagung (dibentuk tahun 2003). Jika dibandingkan dengan kepolisian atau lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, maka KPK masih “bau kencur”. Tapi ternyata ia termasuk anak yang aneh bin ajaib.
Di usia yang masih ingusan, KPK telah membuat “bulu roma” para koruptor terbakar, mulai dari profesor, jenderal polisi, jaksa, ketua partai, gubernur, pengusaha, bupati dan banyak lainnya.
Para politisi, pejabat dan pengusaha yang memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyat sudah tidak bisa tersenyum ketika mendengar putusan dari Tipikor. Jika dulu (sebelum KPK lahir) para koruptor masih bisa tertawa terbahak-bahak mendengar putusan pengadilan, sekarang “hujan tangis” tidak henti-hentinya (bahkan ada yang pingsang). Tentu ini masih sebatas hukuman kurungan atau penjara.
Bagaimana kalau seandainya diberlakukan “hukuman mati” bagi para koruptor, dan undang-undang merestui hal tersebut? Maka KPK tidak lain adalah “malaikat pencabut nyawa” di dunia. Suatu prestasi yang pantas di beri reward atas kerja KPK.
KPK tentu tidak ingin seperti MK (Mahkamah Konstitusi) yang kemudian sering diplesetkan dengan singkatan “Money Coruption”.
Kegarangan KPK saat ini harapannya bukan hasil “genjotan” atau intervensi pemerintah, agar tercatat khusnul khatimah di masa berakhir pemerintahan tahun 2014. Jika demikian, maka bisa jadi KPK akan mendapatkan hukuman sosial sebagaimana yang menimpa MK. KPK benar-benar sedang ”tirakat” untuk Indonesia semakin bersih dari korupsi.
KPK lahir dari pemerintah yang sah dan diberi kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri seharusnya digunakan secara benar dan konsisten.
Keberhasilan di tahun 2013 hanya sebuah “percikan kembang api” di tahun baru. Masih dan lebih banyak yang gelap daripada terangnya. Sanjungan tersebut sebenarnya sebuah isyarat agar KPK bisa menyinari seluruh negeri ini.
Kerja KPK masih panjang untuk menegakan “keadilan” sebagai “ruh” tegaknya sebuah negara. Godaan yang membuat terpeleset akan menuai suatu “cacian” yang akan terus diingat sepanjang sejarah sebagai lembaga “perusak negara.” Ibarat pepatah “kemarau seribu tahun terhapus oleh hujan satu hari”.
Lembaran putih yang dibangun bertahun-tahun akan tercoreng oleh setitik hitam yang melekat padanya.
Dengan demikian, KPK yang diisi oleh para pendekar penegak hukum harus selalu melihat kembali komponen-komponen pada dirinya, ada tidak yang perlu diperbaiki atau diperkuat.
Komponen-komponen tersebut berasal dari dalam tubuh berupa “software” yaitu : keikhlasan berbuat, komitmen membrantas korupsi dan independensi dalam menegakan hukum.
Software ini gampang rusak apabila tidak telaten memperbaiki setiap saat. Hal ini adalah suatu kewajaran, orang-orang KPK adalah manusia sebagamana yang lain. Bisa saja hari ini hadir sebagai singa dan hari lusa sebagai kambing yang sukanya mengembek.
KPK juga memerlukan dukungan moral dari seluruh masyarakat. Salah satunya yaitu membiasakan diri untuk ikut menjadi pemain “kebaikan” dengan berperilaku baik.
Kebencian kepada koruptor itu baik, namun berperilaku agar tidak menjadi koruptor merupakan budaya yang sangat baik untuk dipraktikan saat ini. Kesadaran ini memerlukan suatu praktik, dan praktik yang paling baik mulai dari diri sendiri.
Jika Abraham Samad dengan lantang berkata “siap mati untuk menegakan keadilan”, maka sebenarnya kita bisa berbuat demikian. Sayangnya, sebagian masyarakat dan para pejabat masih sebatas ”lipstik” mewujudkan hal tersebut. Maka, tidak heran ketika disumpah jabatan dengan Alquran di atas kepala, dan selesai dilantik, justru Alqurannya dikorupsi.
Kalau begini, nampaknya DPR perlu membuat senjata baru untuk KPK (agar tambah ganteng) yaitu “UU Malaikat Izrail”, yaitu hukuman mati. Pertanyaan adalah maukah DPR membuat undang-undang tersebut? Jawabnya tanyakan kepada rumput yang bergoyang.***(ak27)
Imam Ghozali
Mahasiswa S3 UIN Suska Riau
Ada lima tokoh yang hadir yaitu Abraham Samad, Pramono Anung, Anis Baswedan, Joko Widodo, dan Jusuf Kala.
Jika di-qiyas-kan kelima tokoh tersebut mirip “Pandawa Lima”, Abraham Samad seperti Bima, siap menerima risiko, Anis Baswedan seperti Arjuna yang lembut serta luas ilmunya, Joko Widodo dan Pramono Anung seperti Nakula-Sadewa saudara kembar yang komitmen menegakan kebaikan, dan Jusuf Kala seperti Yudistira yang ucapan dan perbuatannya sudah masuk pada level “guru bangsa”.
Kelima tersebut membahas tentang pentingnya good goverment atau clean government.
Mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang baik. Jadi secara tersirat, KPK menjadi pujian malam itu, karena lembaga tersebut telah menjadi inspirasi bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit ketika hukum bisa ditegakan dengan benar.
Jika dihitung-hitung usia KPK (lembaga pemberantas korupsi) masih seumur jagung (dibentuk tahun 2003). Jika dibandingkan dengan kepolisian atau lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, maka KPK masih “bau kencur”. Tapi ternyata ia termasuk anak yang aneh bin ajaib.
Di usia yang masih ingusan, KPK telah membuat “bulu roma” para koruptor terbakar, mulai dari profesor, jenderal polisi, jaksa, ketua partai, gubernur, pengusaha, bupati dan banyak lainnya.
Para politisi, pejabat dan pengusaha yang memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyat sudah tidak bisa tersenyum ketika mendengar putusan dari Tipikor. Jika dulu (sebelum KPK lahir) para koruptor masih bisa tertawa terbahak-bahak mendengar putusan pengadilan, sekarang “hujan tangis” tidak henti-hentinya (bahkan ada yang pingsang). Tentu ini masih sebatas hukuman kurungan atau penjara.
Bagaimana kalau seandainya diberlakukan “hukuman mati” bagi para koruptor, dan undang-undang merestui hal tersebut? Maka KPK tidak lain adalah “malaikat pencabut nyawa” di dunia. Suatu prestasi yang pantas di beri reward atas kerja KPK.
KPK tentu tidak ingin seperti MK (Mahkamah Konstitusi) yang kemudian sering diplesetkan dengan singkatan “Money Coruption”.
Kegarangan KPK saat ini harapannya bukan hasil “genjotan” atau intervensi pemerintah, agar tercatat khusnul khatimah di masa berakhir pemerintahan tahun 2014. Jika demikian, maka bisa jadi KPK akan mendapatkan hukuman sosial sebagaimana yang menimpa MK. KPK benar-benar sedang ”tirakat” untuk Indonesia semakin bersih dari korupsi.
KPK lahir dari pemerintah yang sah dan diberi kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri seharusnya digunakan secara benar dan konsisten.
Keberhasilan di tahun 2013 hanya sebuah “percikan kembang api” di tahun baru. Masih dan lebih banyak yang gelap daripada terangnya. Sanjungan tersebut sebenarnya sebuah isyarat agar KPK bisa menyinari seluruh negeri ini.
Kerja KPK masih panjang untuk menegakan “keadilan” sebagai “ruh” tegaknya sebuah negara. Godaan yang membuat terpeleset akan menuai suatu “cacian” yang akan terus diingat sepanjang sejarah sebagai lembaga “perusak negara.” Ibarat pepatah “kemarau seribu tahun terhapus oleh hujan satu hari”.
Lembaran putih yang dibangun bertahun-tahun akan tercoreng oleh setitik hitam yang melekat padanya.
Dengan demikian, KPK yang diisi oleh para pendekar penegak hukum harus selalu melihat kembali komponen-komponen pada dirinya, ada tidak yang perlu diperbaiki atau diperkuat.
Komponen-komponen tersebut berasal dari dalam tubuh berupa “software” yaitu : keikhlasan berbuat, komitmen membrantas korupsi dan independensi dalam menegakan hukum.
Software ini gampang rusak apabila tidak telaten memperbaiki setiap saat. Hal ini adalah suatu kewajaran, orang-orang KPK adalah manusia sebagamana yang lain. Bisa saja hari ini hadir sebagai singa dan hari lusa sebagai kambing yang sukanya mengembek.
KPK juga memerlukan dukungan moral dari seluruh masyarakat. Salah satunya yaitu membiasakan diri untuk ikut menjadi pemain “kebaikan” dengan berperilaku baik.
Kebencian kepada koruptor itu baik, namun berperilaku agar tidak menjadi koruptor merupakan budaya yang sangat baik untuk dipraktikan saat ini. Kesadaran ini memerlukan suatu praktik, dan praktik yang paling baik mulai dari diri sendiri.
Jika Abraham Samad dengan lantang berkata “siap mati untuk menegakan keadilan”, maka sebenarnya kita bisa berbuat demikian. Sayangnya, sebagian masyarakat dan para pejabat masih sebatas ”lipstik” mewujudkan hal tersebut. Maka, tidak heran ketika disumpah jabatan dengan Alquran di atas kepala, dan selesai dilantik, justru Alqurannya dikorupsi.
Kalau begini, nampaknya DPR perlu membuat senjata baru untuk KPK (agar tambah ganteng) yaitu “UU Malaikat Izrail”, yaitu hukuman mati. Pertanyaan adalah maukah DPR membuat undang-undang tersebut? Jawabnya tanyakan kepada rumput yang bergoyang.***(ak27)
Imam Ghozali
Mahasiswa S3 UIN Suska Riau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.