Menurut pengamat politik dan pembangunan Bengkalis, Syafril Naldi NK, Rabu (8/1/2014), mundurnya Jamal Abdilllah tidak bisa hanya dilihat dari kacamata politikus PKS tersebut secara pribadi. Namun perlu dilihat dari sisi kelembagaan yaitu legislatif itu sendiri dan hubungannya dengan eksekutif. Kalau dari sosok Jamal Abdillah secara pribadi, mundurnya dia dari posisi ketua DPRD patut diapresiasi. Hal itu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan bukan orang yang gila jabatan dan menyadari ketidakamampuannya sehingga tidak memaksakan diri.
''Jarang di zaman sekarang orang yang menduduki posisi puncak kekuasaan mau mengundurkan diri begitu saja. Bahkan orang yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan di penjara saja tak mau melepaskan jabatannya, tapi yang dilakukan saudara Jamal Abdillah menjadi salah satu dinamika dalam pencerahan berdemokrasi di Bengkalis,'' ujar Syafril.
Disamping itu, secara organisasi kelembagaan, mundurnya Jamal Abdillah merupakan sinyal adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Terlepas benar tidaknya sinyal tersebut, memang sudah menjadi isu sentral kalau antara eksekutif dan legislatif terjadi perang dingin. ''Karena dampak dari ketidakharmonisan hubungan itu adalah masyarakat, sehingga keputusan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD sebagai langkah yang maju dalam dinamika perpolitikan di Negeri Junjungan,'' katanya.
Hal senada diungkapkan praktisi hukum di Bengkalis Hamidi SH, terkait dugaan ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif sejak dua tahun belakangan. Indikatornya dilihat dari berbagai kebijakan pembangunan, yang dibuat bersama oleh DPRD dan eksekutif.
Salah satunya contoh Hamidi, ada beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif yang ditolak untuk dibahas maupun disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD. Kemudian pembahasan RAPBD murni maupun RAPBD Perubahan yang dinilai sarat kepentingan dan selalu terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak serta persoalan dana bantuan sosial (Bansos) yang sekarang menjadi polemik.
''Pipa komunikasi antara lembaga legislator dengan penyelenggara pemerintahan saya melihat tidak berjalan lancar. Keputusan mundur oleh Jamal Abdillah itu sangat wajar ditengah banyaknya tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah yang dirasa masih jauh dari harapan,'' ujarnya.
Terpisah Jamal Abdillah sendiri kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers perihal pengunduran dirinya menegaskan kalau dirinya tetap menjadi bahagian dari DPRD Bengkalis sampai berakhirnya masa jabatan DPRD Bengkalis periode 2009-2014, pada bulan September tahun ini.
''Meski mundur sebagai ketua dewan, bukan berarti saya mengabaikan tugas selaku wakil rakyat. Pengunduran diri yang saya buat itu murni karena situasi Bengkalis yang terjadi sekarang membuat diri saya tidak mampu memimpin lembaga yang terhormat ini, serta demi harmonisasi hubungan antara lembaga kedepannya,'' ujar pria yang baru berusia 28 tahun ini. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.