Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang akan melakukan pemberkasan NIP, juga akan menyandingkan data nama-nama yang dinyatakan lulus, dengan data yang dimiliki Panselnas.
Karenanya, dia berharap pemda serius dan tidak melakukan kecurangan. "Tes CPNS merupakan hajat semua termasuk pemda. Itu sebabnya pemda juga harusnya ikut menyukseskan hajat tersebut. Kalaupun terjadi kecurangan, pada saat pemberkasaan BKN akan memegang file data Panselnas," ujar Setiawan kepada JPNN.com di ruang kerjanya, Jumat (27/12).
Menanggapi masalah banyaknya pemda yang mengumumkan kelulusan tanpa disertai rangking, Setiawan merujuk aturan resmi.
"Sesuai PP Nomor 93 Tahun 2013 tentang pengadaan CPNS, PPK harus mencantumkan nilai dan rangking. Jadi bukan hanya nama, nomor peserta saja. Tapi itulah, daerah banyak yang tidak mencantumkan nilai dan rangking sehingga peserta tidak mengetahui nilainya berapa. Itu sebabnya panselnas mencantumkan (nilai, red) di dalam website agar peserta bisa tahu nilainya," ujar dia.
Berulang kali dia menegaskan, pihaknya tidak khawatir bila data yang diumumkan Pemda berbeda dengan hasil olahan Panselnas. Sebab ada BKN yang menjadi penyaringnya.
Dia mencontohkan pengumuman di Maluku Utara. Panselnas tidak mempermasalahkan Pemprov Malut telah menetapkan 26 orang lulus CPNS. "Itu hak Pemprov Malut untuk menetapkan kelulusan. Persoalannya sekarang, apakah datanya benar atau tidak kan nanti ada BKN yang menyaringnya. Prinsipnya, selama data yang diumumkan sesuai data Panselnas, pasti tidak akan ada masalah. Karena untuk proses pemberkasan NIP, BKN menggunakan data Panselnas juga," tuturnya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.