Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso pihaknya telah memberikan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan Pemda DKI itu pada KPK dan Kejaksaan Agung sejak Gubernur DKI Joko Widodo belum menjabat. Namun, belum terlihat titik terang penanganannya.
"Kami sudah sampaikan LHA Pemda DKI itu belasan kepada KPK dan Kejaksaan. Saya kira sudah mulai berjalan, kita dorong saja supaya korupsi di Pemda DKI segera dibongkar. Itu ada di pemerintahan yang lalu, bukan yang sekarang," ujar Agus saat dihubungi JPNN, Minggu, (3/11).
Berpegang pada kode etik PPATK, Agus menyatakan tak bisa menjelaskan lebih detail mengenai dugaan transaksi mencurigakan Pemda DKI itu. Ia mengungkapkan KPK dan Kejaksaan Agung yang harus lebih aktif dan patut menyampaikan hasil penyelidikan itu pada publik.
Saat bulan puasa lalu, sambung Agus, PPATK kembali memberikan laporan terkait Pemda DKI itu pada penegak hukum. Laporan itu adalah lanjutan dari yang sudah dilaporkan sebelumnya pada tahun 2011. "Ini biar dibongkar KPK untuk korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Untuk pejabat yang agak rendah ditangani Kejaksaan. Yang tambahan ada pas bulan puasa kemarin dengan orang-orang yang sama," tandas Agus.
Sumber : jpnn.com
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.