Oleh : Yusuf Rahman
[ArtikelKeren] OPINI - Salah satu isu yang paling banyak disorot publik akhir-akhir ini adalah politik dinasti yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah, satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia.
Politik dinasti itu sesungguhnya banyak dilakukan pejabat.lain di negeri ini. Berdasarkan penelusuran sebuah koran setidaknya ada 37 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat lain.
Mereka tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Nusatenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Maluku.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri mensinyalir sedikitnya ada 57 kepala /wakil kepala daerah yang berhubungan dengan kekeluargaan.
Bahwa Gubernur Banten lebih banyak disorot boleh jadi karena beliau dinilai kebablasan. Keluarganya menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Bupati Serang dan Wali Kota Serang. Data tersebut belum memasukkan kekerabatan yang duduk di lembaga legislatif.
Di antaranya anggota DPR Hikmat Tomel yang tak lain adalah suami Ratu Atut sendiri. Ia lama tak muncul di Senayan akibat menderita stroke namun sebagai kader Partai Golkar ia masih dicalonkan untuk Pemilu legislatif 2014.
Apakah hiruk pikuk politik dinasti Gubernur Atut ini akan menggoyahkannya? Nampaknya tidak, setidaknya untuk masa dekat ini karena dua hal. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa “dinasti politk yang dibangun Gubernur Banten adalah hal wajar dan sah-sah saja selama itu tidak melanggar hukum”.
Sebagaimana diketahui daerah Banten merupakan lumbung suara Golkar dalam Pemilu dan oleh karena itu kasus kadernya itu perlu ditangani secara bijak agar tidak kontra-produktif dampaknya bagi partai berlambang beringin itu.
Kedua, menurut pengamat politik dari Banten, Gandung Ismanto, sepanjang ulama dan jawara tidak banyak berubah menyikapi persoalan ini, Banten tidak akan berubah dan kekuasaan Atut (tidak) runtuh.
Persoalannya, loyalitas ulama dan jawara belum banyak berubah.
Namun perlu dicatat bahwa sebagian pendukung gubernur mulai terpecah. Belasan ulama Banten menyambangi gedung KPK. Mereka mendesak KPK segera menahan Gubernur Banten.
Para ulama ini merasa telah banyak dizalimi oleh rezim Ratu Atut dan keluarga. Pertanyaannya adalah apakah demo ini cukup efektif menggoyahkan posisi sang gubernur. Sejauh ini nampaknya tidak, kecuali kelak muncul semacam people power yang menentangnya.
Lantas apa yang salah dengan politik dinasti itu? Secara hukum tidak ada yang salah karena tak satu pun peraturan yang melarangnya. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi UUD 1945 tidak melarang kerabat untuk mencalonkan diri dalam Pilkada atau Pemilu sebab setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
Namun disebutkan pula perlu pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain berdasarkan keadilan dan norma-norma lain seperti tercantum dalam pasal 28 ayat 2.
Dampak
Meski politik dinasti sah-sah saja secara hukum, dampaknya bisa bersifat negatif karena ia terkait dengan kekuasaan. “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, kata Lord Acton, negerawan Inggris abad ke-19.
Maksudnya kekuasan cenderung bersalahguna dan kekuasaan tanpa batas pasti bersalahguna. Pernyataan bangsawan negeri Elizabeth itu tak terbantah.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto membuat pernyataan serupa. “Di mana terdapat titik-titik kekuasaan di situlah korupsi terjadi,” katanya.
Penulis pernah melihat seorang PNS yang diberi wewenang oleh kantornya membeli kertas meminta kepada penjual agar kuwitansi ditulis 10 persen lebih tinggi. Jadi ia minta mark up. Sekiranya pengguna anggaran yang nilai proyeknya miliaran rupiah meminta mark up, berapa banyak uang negara yang mubazir.
Dinasti politik secara teoritis sah-sah saja, asal memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Tapi praktiknya, dinasti politik di Indonesia justru bersifat jahat.
Contohnya fenomena mutakhir dinasti politik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyah yang terungkap lewat media massa bahwa keluarganya ikut menjalankan begitu banyak proyek yang jumlahnya 175 dengan nilai hampir Rp2 triliun.
“Itu dikuasai semua oleh mereka. Langsung atau tidak langsung, ini memang sangat buruk. Dinasti politik lebih banyak kerugiannya dari keuntungannya.
Maka saya setuju itu dilarang. Caranya harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan” kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana.
Menanggapi pakar komunikasi politik di atas tentang kemampuan dan kecakapan, menurut penulis tidaklah cukup. Kemampuan dan kecakapan itu dua kata yang bersamaan artinya (sinonim).
Jadi dua kata satu arti, sebutlah kapabilitas. Perlu satu kriteria (ukuran) lagi yaitu kredibilitas (dapat dipercaya, atau yang sering disebut amanah). Orang dipercaya bila ia memiliki integritas.moral yang tinggi.
Seorang profesional menurut penulis adalah orang yang memiliki kedua kriteria itu. Apa yang dapat diharapkan dari seseorang yang memiliki kredibilitas tapi tidak kapabel menjalankan tugas dan fungsinya. Ia tidak akan optimal dalam berbuat dan malah bisa jadi bulan-bulanan stafnya yang kurang amanah.
“Bila sesuatu urusan diserahkan kapada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya” sabda Nabi. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang kapabel tetapi tidak kredibel akan lebih berbahaya lagi.
Korupsi yang marak di negeri ini dilakukan oleh orang atau penyelengara negara yang tidak memiliki kredibilitas.
Katakanlah orang cakap yang curang. Semoga bangsa ini tidak dipimpin oleh orang-orang semacam itu tetapi oleh orang-orang yang kapabel dan sekaligus kredibel!***
Yusuf Rahman
Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska)
Politik dinasti itu sesungguhnya banyak dilakukan pejabat.lain di negeri ini. Berdasarkan penelusuran sebuah koran setidaknya ada 37 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat lain.
Mereka tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Nusatenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Maluku.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri mensinyalir sedikitnya ada 57 kepala /wakil kepala daerah yang berhubungan dengan kekeluargaan.
Bahwa Gubernur Banten lebih banyak disorot boleh jadi karena beliau dinilai kebablasan. Keluarganya menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Bupati Serang dan Wali Kota Serang. Data tersebut belum memasukkan kekerabatan yang duduk di lembaga legislatif.
Di antaranya anggota DPR Hikmat Tomel yang tak lain adalah suami Ratu Atut sendiri. Ia lama tak muncul di Senayan akibat menderita stroke namun sebagai kader Partai Golkar ia masih dicalonkan untuk Pemilu legislatif 2014.
Apakah hiruk pikuk politik dinasti Gubernur Atut ini akan menggoyahkannya? Nampaknya tidak, setidaknya untuk masa dekat ini karena dua hal. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa “dinasti politk yang dibangun Gubernur Banten adalah hal wajar dan sah-sah saja selama itu tidak melanggar hukum”.
Sebagaimana diketahui daerah Banten merupakan lumbung suara Golkar dalam Pemilu dan oleh karena itu kasus kadernya itu perlu ditangani secara bijak agar tidak kontra-produktif dampaknya bagi partai berlambang beringin itu.
Kedua, menurut pengamat politik dari Banten, Gandung Ismanto, sepanjang ulama dan jawara tidak banyak berubah menyikapi persoalan ini, Banten tidak akan berubah dan kekuasaan Atut (tidak) runtuh.
Persoalannya, loyalitas ulama dan jawara belum banyak berubah.
Namun perlu dicatat bahwa sebagian pendukung gubernur mulai terpecah. Belasan ulama Banten menyambangi gedung KPK. Mereka mendesak KPK segera menahan Gubernur Banten.
Para ulama ini merasa telah banyak dizalimi oleh rezim Ratu Atut dan keluarga. Pertanyaannya adalah apakah demo ini cukup efektif menggoyahkan posisi sang gubernur. Sejauh ini nampaknya tidak, kecuali kelak muncul semacam people power yang menentangnya.
Lantas apa yang salah dengan politik dinasti itu? Secara hukum tidak ada yang salah karena tak satu pun peraturan yang melarangnya. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi UUD 1945 tidak melarang kerabat untuk mencalonkan diri dalam Pilkada atau Pemilu sebab setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
Namun disebutkan pula perlu pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain berdasarkan keadilan dan norma-norma lain seperti tercantum dalam pasal 28 ayat 2.
Dampak
Meski politik dinasti sah-sah saja secara hukum, dampaknya bisa bersifat negatif karena ia terkait dengan kekuasaan. “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, kata Lord Acton, negerawan Inggris abad ke-19.
Maksudnya kekuasan cenderung bersalahguna dan kekuasaan tanpa batas pasti bersalahguna. Pernyataan bangsawan negeri Elizabeth itu tak terbantah.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto membuat pernyataan serupa. “Di mana terdapat titik-titik kekuasaan di situlah korupsi terjadi,” katanya.
Penulis pernah melihat seorang PNS yang diberi wewenang oleh kantornya membeli kertas meminta kepada penjual agar kuwitansi ditulis 10 persen lebih tinggi. Jadi ia minta mark up. Sekiranya pengguna anggaran yang nilai proyeknya miliaran rupiah meminta mark up, berapa banyak uang negara yang mubazir.
Dinasti politik secara teoritis sah-sah saja, asal memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Tapi praktiknya, dinasti politik di Indonesia justru bersifat jahat.
Contohnya fenomena mutakhir dinasti politik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyah yang terungkap lewat media massa bahwa keluarganya ikut menjalankan begitu banyak proyek yang jumlahnya 175 dengan nilai hampir Rp2 triliun.
“Itu dikuasai semua oleh mereka. Langsung atau tidak langsung, ini memang sangat buruk. Dinasti politik lebih banyak kerugiannya dari keuntungannya.
Maka saya setuju itu dilarang. Caranya harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan” kata pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana.
Menanggapi pakar komunikasi politik di atas tentang kemampuan dan kecakapan, menurut penulis tidaklah cukup. Kemampuan dan kecakapan itu dua kata yang bersamaan artinya (sinonim).
Jadi dua kata satu arti, sebutlah kapabilitas. Perlu satu kriteria (ukuran) lagi yaitu kredibilitas (dapat dipercaya, atau yang sering disebut amanah). Orang dipercaya bila ia memiliki integritas.moral yang tinggi.
Seorang profesional menurut penulis adalah orang yang memiliki kedua kriteria itu. Apa yang dapat diharapkan dari seseorang yang memiliki kredibilitas tapi tidak kapabel menjalankan tugas dan fungsinya. Ia tidak akan optimal dalam berbuat dan malah bisa jadi bulan-bulanan stafnya yang kurang amanah.
“Bila sesuatu urusan diserahkan kapada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya” sabda Nabi. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang kapabel tetapi tidak kredibel akan lebih berbahaya lagi.
Korupsi yang marak di negeri ini dilakukan oleh orang atau penyelengara negara yang tidak memiliki kredibilitas.
Katakanlah orang cakap yang curang. Semoga bangsa ini tidak dipimpin oleh orang-orang semacam itu tetapi oleh orang-orang yang kapabel dan sekaligus kredibel!***
Yusuf Rahman
Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska)
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.