''Diharapkan kepada SKPD pada tahun 2014 ini jangan sampai ada lagi program kerja yang tumpang tindih. Karena kita mensinyalir pada tahun 2013 lalu ada program peningkatan infrastruktur di beberapa SKPD yang tumpang tindih, malah ada yang diduga salah masuk ke SKPD yang tidak seharusnya,'' ungkap Hamidi SH, pengamat hukum dan pembangunan di Bengkalis, Kamis (6/2/2014).
Disebutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja selektif dalam penyusunan RAPBD tahun 2014. Ia mencontohkan, kegiatan yang seharusnya berada di Dinas Tata Kota, tata Ruang dan Pemukiman malah masuk ke kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Juga program di Dinas Perikanan dan Kelautan masuk ke SKPD lain, sehingga berdampak pada realisasi kegiatan di lapangan.
Hamidi juga menilai, dalam menggulirkan program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur ada beberapa SKPD yang tidak singkron. Hal seperti itu dikarenakan pejabat di SKPD bersangkutan tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dalam menggulirkan program.
Menanggapi itu, Bappeda Bengkalis yakin hal tersebut tak akan terjadi. ''Penyusunan program kerja tahunan mengacu kepada tupoksi masing-masing SKPD. Kalau ada disinyalir kegiatan antar SKPD tumpang tindih, saya rasa tidak benar juga karena seluruh SKPD memahami apa yang harus mereka usulkan dan kerjakan,'' jelas Sekretaris Bappeda, Imam Hakim. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.