Demikian keterangan pers BPK-RI, Kamis (11/7/2013) kemarin, yang dipimpin langsung Kepala Sekretariat Perwakilan BPK-RI Triyantoro,SE,MM dan Ketua Tim Senior Indria Syzinia,SE,M.Si,Ak.
Dalam siaran pers yang digelar di Hotel Primer jalan Sudirman tersebut, BPK-RI mengekspos dokumen hasil pemeriksan keuangan daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau.
Menurut Indria Syzinia, sejak tahun 2011 dan 2012, penataan keuangan Kabupaten Kampar, BPK selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Hal itu sebernarnya (menunjukkan) sistem keuangan daerah tersebut sangat buruk. Namun karena BPK-RI ini lembaga Akuntan makanya harus dibilang WDP. Karena ada aturan hukum yang mengaturnya, sehingga tidak boleh mengatakan buruk,"ujarnya kepada Halloriau.com, usai acara siaran pers.
Ia juga menjelaskan, dari kertas selebaran siaran pers yang kita berikan itu bisa dilihat, untuk tahun 2012 ada 41 SKPD yang tidak melaporkan hasil Inventalisir fisiknya pada akhir tahun.
"Dan bahkan untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kampar dan PD Aneka Karya, tidak didukung dengan rincian dokumen lengkap. Termasuk pernyataan modal 10 BMT, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan kelangsungannya,"tuturnya.
Selain itu Indria menyebutkan mengenai realisasi belanja kegiatan pelatihan petani dan pelaku Agribisnis pada Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Tidak sesuai kondisi sebenarnya. "Dan ini mengenai dana yang bergulir di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata Kubang Jaya Siak Hulu, yang anggaran biayanya tidak jelas juga,"sebutnya.
Untuk itu BPK RI, meminta Pemda Kampar menindak lanjuti laporan mengenai keuangan yang sudah di Periksa BPK. "Sebab sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi laporan hasil BPK-RI harus disampaikan selambatnya 60 hari, sejak surat diberikan 31 mei 2013,"tuturnya. (Aulia)
Sumber : halloriau
Editor : Ananda Donie
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.