Dari 5 daerah Kabupaten Kota yang mendapatkan WDP dari BPK Perwakilan Riau, yaitu Kampar, Pekanbaru, Rohul, Dumai, dan Bengkalis. Sedangkan Rohil, Inhil, Meranti, Inhu, BPK-RI belum menyerahkan berkas tata kelolah keuangannya.
"Hal itu disebabkan 4 daerah itu terlambat saat menyerahkannya, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telat dan dalam waktu dekat LHP daera itu akan diserahkan, "tutur Kepala Sekretariat Perwakilan BPK-RI Triyantoro,SE,MM dan Ketua Tim Senior Indria Syzinia,SE,M.Si,Ak, Kamis (11/7/2013) kemarin saat siaran pers yang dilakukan di Hotel Primer Jalan sudirman.
Menurutnya, untuk Kabupaten Kampar Tahun 2012 ada 41 SKPD yang tidak melaporkan hasil Inventalisir fisiknya pada akhir tahun. Dan bahkan untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kampar dan PD Aneka Karya, tidak didukung dengan rincian dokumen lengkap. Termasuk pernyataan modal 10 BMT, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan kelangsungannya.
Kota Pekanbaru, sebut Indria. Asetnya Tahun 2008 tertata bagus, namun tahun 2009 sampai 2012 sekarang banyak tidak beres mengenai aset di Pekanbaru. Termasuk Retribusi IMB di Kota Pekanbaru sangat tidak jelas. Karena orang yang tidak jadi membangun bisa terkena hutang, dan bahkan IMBnya sudah keluar.
''Yang paling lucunya lagi Pemko Pekanbaru banyak memberikan honor terhadap Muspida serta pemberian honorarium terhadap tim penasehat ahli dan tim konsultasi hukum tanpa melalui proses pengadaan jasa konsultasi,'' jelasnya.
Dikabupaten Rohul, terdapat banyak kejanggalan mengenai keuangan daerah. Mulai dari dana begulir yang tidak didukung dokumen yang memadai serta terdapat juga rekening SKPD yang belum dilaporkan BUD dan juga terdapat juga saldo rekening tabungan yang belum jelas kepemilikannya.
Untuk WDP kota Dumai, sambung Indria. BPK-RI menemukan, pengolahan barang milik daerah belum tertib. Dan asset tetap yang disajikan pada neraca 31 Desember 2012 belum sesuai dengan standar akutansi. Serta kejanggalan lainya yakni penerimaan dari PT.Askes digunakan langsung untuk operasional kesehatan.
Sedangkan di Kabupaten Bengkalis. Pertama, terdapat Saldo belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 13 pekerjaan ditemukan kelebihan pembayaran volume pekerjaan. Kedua, saldo Investasi non permanen dari Dana Bergulir dari 5 satuan kerja tidak melaksanakan pencatatan yang memadai. ''Dan bahkan pengolahan asset tetap dan penataan pajak hotel serta restoran tidak sesuai Perda,''ujarnya.
Untuk itu dengan banyaknya kejanggalan masalah keuangan ini, BPK RI, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing daerah dapat menindak lanjuti laporan mengenai keuangan yang sudah di Periksa BPK. "Sebab sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi laporan hasil BPK-RI harus disampaikan selambatnya 60 hari, sejak surat diberikan. Karena ini tanggung jawab keuangan Negara,"pungkasnya. (Aulia)
Sumber : halloriau
Editor : Ananda Donie
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.