Oleh : Elviriadi
Sejak data dikemukakan Prof Tabrani dalam berjilid-jilid bukunya tentang Riau dalam “penindasan hak-hak ekonomi politik” pusat, sampai saat ini, geliat Riau terasa hambar.
Agar ingatan kolektif masyarakat Riau tidak lupa, betapa mahal “mahar” yang diberikan Riau dengan pipa angguk 1,1 juta barel/drum/hari. Kontribusi Riau pada APBN tahun 2003 saja sudah mencapai Rp59 triliun dari sektor minyak, yang kembali hanya 1, 71 persen dan dari penerimaan bukan pajak 0,07 persen.
Semua itu belum termasuk sumbungan kebudayaan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan hutan primer yang diberi konsensi oleh kementerian kehutanan sehingga konflik merentang panjang hingga ke tahun-tahun mendatang.
Apa yang harus dilakukan Riau hari ini? Penulis mendengar ada Gerakan Riau Bersatu (GRB) yang dikomandoi bang Firdaus budak Centai Kabupaten Meranti, yang dah sukses menyegel Senayan agar mengesahkan kabupaten termuda di Riau itu. GRB ini diasuh Pak Syarwan Hamid, mantan Mendagri, yang berhajat mendistribusikan kader potensi Riau di pentas nasional.
Ada juga upaya dari para mantan pejabat di Riau bertanding untuk kursi DPR RI dan DPD RI agar nasib Negeri Lancang Kuning diperjuangkan di sana.
Namun hemat penulis, semua itu belum menunjukkan bahwa elit pemimpin atau siapalah namanya, mau membuat grand design dalam merancang dan memancang langkah Riau merebut posisi penting di Jakarta.
Skenario besar itu amat penting, karena kebenaran harus terorganisir, dan Riau jangan latah hanya berkeluh dari jauh soal CPNS tiga kabupaten yang ditolak mentah-mentah pusat.
Atau izin kehutanan, industri, dan sektor ekstraktif lainnya yang tetap sentralistik, menjengkal tanah ulayat adat anak negeri sehingga Riau tak punya harga diri.
Saat inilah, mimpi tentang hak-hak Riau di masa depan harus dipikirkan secara serius dan rapi. Setidaknya ada empat strategi bagi Riau untuk menggapai harapan tersebut.
Pertama, tinggalkan budaya romantisme nostalgic, bahwa kita telah berjasa begini dan begitu. Melayu punya peran bagi kemajuan kebudayaan nasional itu fakta historis, tetapi menjawab masa depan dengan apologi masa lalu juga tidak tepat. Yang kita perlukan adalah sebuah tesis masa kini yang dapat mengorak langkah Riau ke cita-cita masa depan.
Tesis itu, sebagaimana tulisan saya terdahulu di harian ini (Revolusi Kebudayaan Melayu), berisikan diskursus para elit intelektual negeri ini dalam membahas tahapan-tahapan, kesimpulan-kesimpulan futuristik, kajian komprehensif tentang apa yang perlu ditempuh Riau untuk cita-cita mulia tersebut.
Kedua, seluruh komponen stategis masyarakat Riau harus duduk bersama, merundingkan titik temu kebersamaan yang dapat di fasilitasi partai politik, Lembaga Adat Melayu (LAM), tokoh masyarakat seperti Pak Syarwan Hamid, DPRD Riau, Pemprov, atau perguruan tinggi.
Plt Gubernur Riau sekarang, yang Ditjen Otda Kemendagri itu harus dapat segera “disulap” dan “dimanfaatkan” untuk membuka celah hukum, celah cultural dialogis, ataupun peluang sekecil apapun.
Jangan sebaliknya, malah elit di Riau terpana dan sibuk memuja, meminjam istilah seniman legendaris P Ramlee; masuk angin, keluar asap, peluang yang ada tak dapat dibaca dan ditangkap, dapat ujung pangkal pun lesap.
Ketiga, harus berani menggelar dialog kritis untuk membangkitkan semangat perjuangan Riau akan hak-hak sipil dan kenegaraannya.
Tema dialog bisa saja tentang meninjau hubungan pusat-daerah di era otonomi, atau mengkalkulasi dana bagi hasil hutan tanah, dan segala regulasi perizinan yang selama ini ditentukan 100 persen dari pusat.
Dialog kritis itulah yang dapat memunculkan tokoh-tokoh muda tahun ini yang lebih segar dan bertenaga. Regenerasi yang demikian, berarti ada restrukturisasi yang cerdas dari kelas menengah terdidik dan tokoh tua, kepada generasi muda yang harus terus didampingi dan dibimbing, terutama dukungan spirit dan data kepedihan Riau selama ini.
Restrukturisasi sosial ini merupakan condition sino quanun (prasyarat mutlak) bagi perubahan mendasar yang dicatat sejarah baik revolusi di Eropa dan Iran, maupun pergerakan kemerdekaan di Tanah Air kita berpuluh tahun yang lalu.
Penulis berkeyakinan, masih ada generasi muda yang dapat mewarisi semangat para pendahulu Negeri Lancang Kuning, hanya saja belum kelihatan karena diskursus geopolitik demikian, belum terpetakan dengan baik.
Keempat, kontrak politik massa. Masyarakat Riau harus menyediakan bargaining power dengan mengandalkan people power empat juta lebih voters pemilihan presiden RI 2014.
Kontrak politik dibuat kepada semua calon yang sah hasil verifikasi KPU, bahwa jika ingin dipilih maka Riau diberikan beberapa syarat tertentu, sesuai nostalgia jasa yang digembar-gemborkan selama ini.
Kalau tidak mau kontrak politik, maka masyarakat Riau akan memilih Golput semua, atau bentuk pembangkangan kreatif lainnya.
Saya kira, ini salah satu tesis peradaban yang sering saya ungkapkan dalam tulisan saya di harian ini, kalau Riau ingin merubah nasibnya diperpolitikan Tanah Air.
Masa dua bulan —menjelang April 2014— adalah sangat cukup dan logis, untuk pemegang teraju negeri ini mengadakan inovasi politik kemasyarakatan agar Riau dapat merenda masa depannya menjadi negeri yang terbilang, cemerlang dan gemilang.***(ak27)
Elviriadi, Dosen UIN Suska, Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.