Mereformasi Administrasi Birokrasi

Oleh : 

---

[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Birokrasi menjadi hal penting dalam tata pemerintahan. Harusnya begitu. Kenyataannya, birokrasi di pemerintahan selalu bermasalah. Dalam banyak hal, masalah birokrasi bisa ditemukan.

Di level bawah misalnya, begitu banyak keluhan masyarakat ketika melalui proses birokrasi di kelurahan. Selain merasa dipersulit, proses birokrasi terasa berbelit dan lama.

Setingkat di atasnya, yakni di kecamatan, hal yang sama tak kalah menjengkelkan. Pada birokrasi di tingkat nasional, tahun ini misalnya, buruknya sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi sorotan publik.

Di satu sisi pemerintah ingin penerimaan ini bersih dan bebas dari korupsi, kolusi apalagi nepotisme. Sehingga penerimaan dilakukan dengan sistem online dan keputusannya ada di tangan pemerintah pusat.

Para pelamar hanya bisa mendaftar melalui situs yang telah ditentukan dengan kemudian melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Kebijakan ini tentu saja disambut baik para pelamar, karena merasa peluang lulus benar-benar terbuka berdasarkan kemampuan masing-masing.

Tingkat kepercayaan diri para peserta pun menjadi meningkat karena sistemnya yang fair play. Tapi apa yang akhirnya terjadi. Begitu pengumuman, banyak persoalan yang muncul.

Pemerintah daerah yang merasa tidak banyak dilibatkan dalam proses penerimaan ini, umumnya menolak ikut campur mengurus pengumuman kelulusan.

Di sisi lain, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tidak pula berani mengumumkan peserta yang lulus.

Kemen PAN-RB hanya bersedia mengumumkan ranking nilai peserta, sementara berapa jumlah peserta yang dinyatakan lulus diserahkan kepada daerah sesuai kuota yang diperlukan.

Saling buang badan ini akhirnya berdampak pada molornya pengumuman, padahal nama-nama yang dinyatakan lulus sudah tersaji melalui ranking nilai. Persoalannya, mekanisme penerimaan tidak dikompromikan sejak awal oleh Kemen PAN-RB bersama wali kota/bupati.

Kasus terbaru, terkendalanya pengumuman CPNS dari kelompok K2. Sampai saat ini nama yang lulus belum diumumkan. Alasannya pun beragam.

Yang jelas, persoalannya tetap bermuara pada amburadulnya sistem birokrasi di negeri ini. Pengalaman ini semestinya menjadi pelajaran berharga yang tidak elok terjadi pada tahun berikutnya.

Sebab, penerimaan CPNS ini lazimnya berlangsung setiap tahun dan peminatnya tetap tinggi. Belajarlah pada orang buta yang tak ingin kehilangan tongkat atau jatuh di lubang yang sama sampai dua kali.***(ak27)