Oleh : Edyanus Herman Halim
[ArtikelKeren] OPINI - Berita resmi yang dilansir BPS Riau, 2 Januari 2014 lalu, membuat perasaan kian terenyuh. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Riau.
Sampai September 2013 ada 522.530 jiwa penduduk miskin Riau atau 8,42 persen dari total penduduk. Bertambah sebanyak 41.220 jiwa dibandingkan tahun 2012.
Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat besarnya anggaran belanja dan pendapatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Riau.
Ditilik lebih jauh data BPS tersebut ternyata pertambahan jumlah penduduk miskin yang terbanyak terjadi di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan Riau mencapai 359.820 jiwa atau 9,55 persen dari total penduduk.
Bertambah sebanyak 34.920 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata, masyarakat Riau di pedesaan semakin terjepit dan kehilangan kemampuan memenuhi keperluan hidupnya untuk dapat dikatakan hidup layak.
Semakin besar jumlah masyarakat yang tak mampu meperoleh pendapatan dan kalau pun ada perbaikan pendapatan tidak sebanding dengan beban hidup yang meski ditanggungnya.
Seseorang dikategorikan miskin menurut BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi keperluan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Artinya, seseorang dapat dikategorikan miskin bila pengeluarannya tidak mencapai titik garis kemiskinan tertentu. Untuk 2013 garis kemiskinan Riau berada pada posisi pengeluaran Rp350.129 per kepala per bulan.
Komponennya terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp258.100 dan komponen Bukan Makanan Rp92.029. Peranan komponen makanan dalam garis kemiskinan tersebut mencapai 73,72 persen.
Berdasarkan kriteria tersebut ternyata semakin banyak budak Riau di pedesaan yang tak cukup makan. Artinya, sampai dengan September 2013 penduduk Riau yang tak mampu berbelanja sebesar Rp350.129 per bulan adalah sebanyak 522.530 orang.
Mengacu pada struktur penduduk Riau dari hasil sensus 2010 maka jumlah penduduk pada usia 0 sampai dengan 19 tahun mencapai 40,72 persen sehingga dapat disimpulkan penduduk di pedesaan Riau yang tak cukup makan mencapai 144.900 orang. Pertambahannya pada 2013 ini mencapai 8,6 persen.
Ini adalah generasi mendatang Riau dan dengan jumlah yang demikian besar tidak mampu mengakses makanan yang cukup dan bergizi maka persoalan pengembangan sumber daya manusia di Riau bukan hal yang dapat dianggap main-main lagi atau disepelekan begitu saja dengan strategi-strategi pembangunan yang serampangan.
Pendekatan untuk penanganannya harus terukur dengan baik dan komprehensif. Semua kepala pemerintahan, baik di provinsi dan kabupaten harus menyusun kebijakan secara bersama untuk menemukan solusi yang optimal, partisipatif dan dengan berbasiskan hasil riset yang valid.
Selain dihadapkan pada jumlah penduduk miskin dengan usia muda yang cukup tinggi dari aspek pendidikannya pun penduduk Riau juga berada dalam posisi yang memprihatinkan.
Data Riau dalam angka 2012 menunjukkan 50,31 persen penduduk umur 10 tahun ke atas di Riau yang hanya berpendidikan SD.
Bahkan 19,72 persen diantaranya tidak lulus SD dan 2,39 persen tidak pernah sekolah sama sekali. Mereka sebahagian besar (44,8 persen) bekerja pada lapangan usaha pertanian.
Artinya, Riau pada dasarnya sedang dihadapkan pada persoalan besar dalam hal SDM yang justru merupakan sumber daya yang harus menjadi andalan daerah ini untuk memenangkan persaingan di masa mendatang.
Upaya memperbaiki kualitas SDM Riau nampaknya harus dimulai dari dua sisi yang saling berkait. Pertama, besarnya jumlah mereka yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ke bawah tentu tidak bisa diterapi dengan program pendidikan sekolah.
Penanganannya haruslah dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan praktis yang diperlukan dunia kerja. Pemikirannya adalah bagaimana generasi muda dengan pendidikan formal yang rendah dapat dilatih memiliki keterampilan kerja pada bidang yang diminati dan bakatnya.
Pemprov dan Pemkab/Pemko harus mendata mereka untuk mengelompokkan sesuai minat dan bakatnya dan dengan memberdayakan semua Balai Pelatihan Kerja Daerah yang dimiliki memberikan program ketrampilan teknis sesuai pasar kerja yang dinamis. Investasi di BLK ini harus terencana dengan baik dan disadari sepenuhnya sebagai institusi yang vital bagi perbaikan kualitas dan daya saing Riau ke depan.
Pada sisi pendidikan formal pemerintah di Riau harus berbagi peran. Untuk pendidikan SLTA ke bawah Pemprov sebaiknya tidak ikut menggarap dalam hal fisik dan infrastruktur.
Bangunan sekolah cukup dilakukan Pemkab/Pemko. Pemprov hanya menangani aspek pemberdayaan dan peningkatan kualitas.
Program dan kegiatan oleh provinsi harus lebih diarahkan pada peningkatan mutu belajar mengajar. Menulis di batu tulis pun seorang siswa akan menjadi pintar asal substansi pembelajarannya mengena dan memadai.
Perbaikan kualitas guru dan ketegasan dalam memaksa mereka untuk menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru mutlak dilakukan.
Strategi peningkatan kesejahteraan guru harus disejajarkan dengan peningkatan kinerja dan optimalisasi mereka mengubah kualitas anak didik.
Membebani guru dengan berbagai kewajiban di luar bidang mereka untuk mendapatkan dana sertifikasi misalnya hanyalah akan mengacaukan konsentrasi mereka dalam mencari cara memperbaiki kualitas pengetahuan dan budi pekerti anak didik.
Ini berarti dana 20 persen dalam APBD yang dialokasikan untuk pendidikan harus benar-benar dikelola secara optimal dan strategis. Bukan sekadar membelanjakannya dalam bentuk proyek-proyek yang mubajir dan berbau politis.
Riau perlu kebijakan dan program yang terencana dan terlaksana dengan baik dalam hal perbaikan kualitas SDM bukannya kegiatan-kegiatan charity mengakibatkan lemahnya kreativitas dan inovasi. Hentikanlah politisasi pendidikan melalui bantuan seragam dan sepatu sekolah.
Perpustakaan dan laboratoriumnya jauh lebih penting dari itu meskipun mereka hanya pakai baju oblong pada saat membaca buku-buku yang berkualitas dan terbaru.
Penting pula dilakukan penerapan pendidikan kewirausahaan, baik formal maupun non formal. SDA dan lahan di Riau masih memungkinkan untuk dikelola secara profesional di luar minyak bumi, batubara, sawit, dan karet.
Hanya dengan mengelola kelopak batang pisang sebagai kerajinan rumah tangga menjadi peluang yang besar bagi Riau menjadi sentra komoditas ekspor non migas. Sumber bahan bakunya tersedia dan melimpah.
Pemanfaatan lahan kosong untuk produksi pertanian tanaman pangan berkualitas secara ekonomi lebih menjanjikan bagi pemuda-pemuda Riau menjadi kaya.
Pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok pemuda pedesaan menjadi petani profesional dengan kontribusi margin yang tinggi.
Khusus bagi anak-anak usia Balita dan usia sekolah dasar, program perbaikan gizi dan kesehatan adalah tulang punggung dalam menciptakan SDM yang berkualitas.
Untuk itulah undang-undang mengamanatkan agar anggaran negara atau daerah lima persen di antaranya harus dialokasikan secara optimal bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.
Anggaran tersebut sebahagian besar diarahkan bagi tindakan preventif dalam bidang kesehatan dan sisanya baru untuk upaya-upaya kuratif.
Menjaga kesehatan tentunya jauh lebih baik dan menguntungkan daripada mengobati sakit untuk sehat. Yang pasti, jangan biarkan budak pedesaan Riau tak cukup makan dan terabaikan kesehatannya.
Riau ke depan hanya bisa eksis dari SDM yang berkualitas dan dapat diandalkan. Semoga.***(ak27)
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Unri
Sampai September 2013 ada 522.530 jiwa penduduk miskin Riau atau 8,42 persen dari total penduduk. Bertambah sebanyak 41.220 jiwa dibandingkan tahun 2012.
Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat besarnya anggaran belanja dan pendapatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Riau.
Ditilik lebih jauh data BPS tersebut ternyata pertambahan jumlah penduduk miskin yang terbanyak terjadi di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan Riau mencapai 359.820 jiwa atau 9,55 persen dari total penduduk.
Bertambah sebanyak 34.920 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata, masyarakat Riau di pedesaan semakin terjepit dan kehilangan kemampuan memenuhi keperluan hidupnya untuk dapat dikatakan hidup layak.
Semakin besar jumlah masyarakat yang tak mampu meperoleh pendapatan dan kalau pun ada perbaikan pendapatan tidak sebanding dengan beban hidup yang meski ditanggungnya.
Seseorang dikategorikan miskin menurut BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi keperluan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Artinya, seseorang dapat dikategorikan miskin bila pengeluarannya tidak mencapai titik garis kemiskinan tertentu. Untuk 2013 garis kemiskinan Riau berada pada posisi pengeluaran Rp350.129 per kepala per bulan.
Komponennya terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp258.100 dan komponen Bukan Makanan Rp92.029. Peranan komponen makanan dalam garis kemiskinan tersebut mencapai 73,72 persen.
Berdasarkan kriteria tersebut ternyata semakin banyak budak Riau di pedesaan yang tak cukup makan. Artinya, sampai dengan September 2013 penduduk Riau yang tak mampu berbelanja sebesar Rp350.129 per bulan adalah sebanyak 522.530 orang.
Mengacu pada struktur penduduk Riau dari hasil sensus 2010 maka jumlah penduduk pada usia 0 sampai dengan 19 tahun mencapai 40,72 persen sehingga dapat disimpulkan penduduk di pedesaan Riau yang tak cukup makan mencapai 144.900 orang. Pertambahannya pada 2013 ini mencapai 8,6 persen.
Ini adalah generasi mendatang Riau dan dengan jumlah yang demikian besar tidak mampu mengakses makanan yang cukup dan bergizi maka persoalan pengembangan sumber daya manusia di Riau bukan hal yang dapat dianggap main-main lagi atau disepelekan begitu saja dengan strategi-strategi pembangunan yang serampangan.
Pendekatan untuk penanganannya harus terukur dengan baik dan komprehensif. Semua kepala pemerintahan, baik di provinsi dan kabupaten harus menyusun kebijakan secara bersama untuk menemukan solusi yang optimal, partisipatif dan dengan berbasiskan hasil riset yang valid.
Selain dihadapkan pada jumlah penduduk miskin dengan usia muda yang cukup tinggi dari aspek pendidikannya pun penduduk Riau juga berada dalam posisi yang memprihatinkan.
Data Riau dalam angka 2012 menunjukkan 50,31 persen penduduk umur 10 tahun ke atas di Riau yang hanya berpendidikan SD.
Bahkan 19,72 persen diantaranya tidak lulus SD dan 2,39 persen tidak pernah sekolah sama sekali. Mereka sebahagian besar (44,8 persen) bekerja pada lapangan usaha pertanian.
Artinya, Riau pada dasarnya sedang dihadapkan pada persoalan besar dalam hal SDM yang justru merupakan sumber daya yang harus menjadi andalan daerah ini untuk memenangkan persaingan di masa mendatang.
Upaya memperbaiki kualitas SDM Riau nampaknya harus dimulai dari dua sisi yang saling berkait. Pertama, besarnya jumlah mereka yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ke bawah tentu tidak bisa diterapi dengan program pendidikan sekolah.
Penanganannya haruslah dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan praktis yang diperlukan dunia kerja. Pemikirannya adalah bagaimana generasi muda dengan pendidikan formal yang rendah dapat dilatih memiliki keterampilan kerja pada bidang yang diminati dan bakatnya.
Pemprov dan Pemkab/Pemko harus mendata mereka untuk mengelompokkan sesuai minat dan bakatnya dan dengan memberdayakan semua Balai Pelatihan Kerja Daerah yang dimiliki memberikan program ketrampilan teknis sesuai pasar kerja yang dinamis. Investasi di BLK ini harus terencana dengan baik dan disadari sepenuhnya sebagai institusi yang vital bagi perbaikan kualitas dan daya saing Riau ke depan.
Pada sisi pendidikan formal pemerintah di Riau harus berbagi peran. Untuk pendidikan SLTA ke bawah Pemprov sebaiknya tidak ikut menggarap dalam hal fisik dan infrastruktur.
Bangunan sekolah cukup dilakukan Pemkab/Pemko. Pemprov hanya menangani aspek pemberdayaan dan peningkatan kualitas.
Program dan kegiatan oleh provinsi harus lebih diarahkan pada peningkatan mutu belajar mengajar. Menulis di batu tulis pun seorang siswa akan menjadi pintar asal substansi pembelajarannya mengena dan memadai.
Perbaikan kualitas guru dan ketegasan dalam memaksa mereka untuk menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru mutlak dilakukan.
Strategi peningkatan kesejahteraan guru harus disejajarkan dengan peningkatan kinerja dan optimalisasi mereka mengubah kualitas anak didik.
Membebani guru dengan berbagai kewajiban di luar bidang mereka untuk mendapatkan dana sertifikasi misalnya hanyalah akan mengacaukan konsentrasi mereka dalam mencari cara memperbaiki kualitas pengetahuan dan budi pekerti anak didik.
Ini berarti dana 20 persen dalam APBD yang dialokasikan untuk pendidikan harus benar-benar dikelola secara optimal dan strategis. Bukan sekadar membelanjakannya dalam bentuk proyek-proyek yang mubajir dan berbau politis.
Riau perlu kebijakan dan program yang terencana dan terlaksana dengan baik dalam hal perbaikan kualitas SDM bukannya kegiatan-kegiatan charity mengakibatkan lemahnya kreativitas dan inovasi. Hentikanlah politisasi pendidikan melalui bantuan seragam dan sepatu sekolah.
Perpustakaan dan laboratoriumnya jauh lebih penting dari itu meskipun mereka hanya pakai baju oblong pada saat membaca buku-buku yang berkualitas dan terbaru.
Penting pula dilakukan penerapan pendidikan kewirausahaan, baik formal maupun non formal. SDA dan lahan di Riau masih memungkinkan untuk dikelola secara profesional di luar minyak bumi, batubara, sawit, dan karet.
Hanya dengan mengelola kelopak batang pisang sebagai kerajinan rumah tangga menjadi peluang yang besar bagi Riau menjadi sentra komoditas ekspor non migas. Sumber bahan bakunya tersedia dan melimpah.
Pemanfaatan lahan kosong untuk produksi pertanian tanaman pangan berkualitas secara ekonomi lebih menjanjikan bagi pemuda-pemuda Riau menjadi kaya.
Pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok pemuda pedesaan menjadi petani profesional dengan kontribusi margin yang tinggi.
Khusus bagi anak-anak usia Balita dan usia sekolah dasar, program perbaikan gizi dan kesehatan adalah tulang punggung dalam menciptakan SDM yang berkualitas.
Untuk itulah undang-undang mengamanatkan agar anggaran negara atau daerah lima persen di antaranya harus dialokasikan secara optimal bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.
Anggaran tersebut sebahagian besar diarahkan bagi tindakan preventif dalam bidang kesehatan dan sisanya baru untuk upaya-upaya kuratif.
Menjaga kesehatan tentunya jauh lebih baik dan menguntungkan daripada mengobati sakit untuk sehat. Yang pasti, jangan biarkan budak pedesaan Riau tak cukup makan dan terabaikan kesehatannya.
Riau ke depan hanya bisa eksis dari SDM yang berkualitas dan dapat diandalkan. Semoga.***(ak27)
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Unri
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.