Ditambah lagi dengan gagalnya rapat paripurna pandangan fraksi DPRD sebagaimana tahapan sebelum paripurna APBD 2014.
Apalagi saat ini mencul kecurigaan di kalangan beberapa fraksi DPRD, terkait tidak transparannya APBD 2014 yang tiga kali terjadi penambahan.
"Apapun perubahannya yang terpenting itu komunikasikan, karena DPRD inikan lembaga pengawas dan ingin tahu kerja pemerintah itu apa, berapa dana yang disiapkan. Jadi adanya penambahan atau pengurangan lebih bagusnya dikomunikasikan,’’ tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah kepada Riau Pos, Kamis (9/1).
Said Usman Abdullah tidak ingin memastikan apakah kegagalan rapat paripurna berangkat dari kekecewaan anggota DPRD akibat ketidaktransparan APBD 2014 yang ada penambahan. Atau informasi yang berkembang, rapat tersebut sengaja digagal karena sudah direncanakan sehingga tidak kuorum.
'Kalau cerita skenario-skenario kita tidak tahu, yang saya bisa menilai sendiri waktu itu (rapat paripurna pandangan fraksi DPRD) tidak kuorum. Tentang lobi-lobi saya tidak tahu dan saya tidak masuk dalam urusan itu,’’ tegas Said Usman memastikan itu.
Seperti diketahui berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), disebutkan sebesar Rp2,42 trliun. Kemudian berubah atau bertambah menjadi Rp2,5 triliun.
Penambahan itu terjadi sebelum APBD 2014 disahkan. Tak berhenti di situ saja, sebelum dilangsungkan rapat paripurna pandangan fraksi DPRD yang gagal beberapa hari lalu, kembali bertambah menjadi Rp2,7 triliun.
Atas penambahan tersebut, hampir seluruh fraksi DPRD Pekanbaru merasa hal tersebut bukti tidak transparannya. Menurut Said Usman, hal tersebut sangat disayangkan.
Bahkan dirinya sebagai perwakilan rakyat yang mana diamankan rakyat merasa heran, kenapa adanya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada fraksi DPRD Pekanbaru.
Said Usman sendiri tidak dapat memastikan kapan pengesahkan APBD 2014. Mengingat hampir seluruh fraksi DPRD Pekanbaru yang merasa tidak diberitahukan atas perubahan tersebut. Timbul rasa saling mencurigai atas penambahan tersebut.
"Harapan kami yang kurang baik itu diperbaiki. Intinya gunakan intitusi kita sesuai dengan kemampuan, jika ada penambahan seperti itu harus dikomunikasikan. Artinya kita diskusikan dulu, baru kita paripurnakan. Walau pun itu bertujuan positif gunanya untuk masyarakat, kami juga tahu penggunaannya, karena inikan tanggungjawab kita bersama,’’ tutur Said Usman lagi. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.