Oleh : Samsul Nizar
[ArtikelKeren] OPINI - Perhelatan akbar demokrasi di negeri ini sebentar lagi akan bergulir, baik legislatif dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).
Meski perhelatan politik dan percaturan yang mengatasnamakan demokrasi bukan hanya dalam wajah Pemilu, tapi juga muncul dalam pemilihan pemimpin di berbagai lembaga di negeri ini.
Upaya untuk menarik simpatik dilakukan sedini mungkin, meski waktu tabuh genderang untuk memulainya belum dibunyikan, namun promosi diri jauh-jauh hari sudah gegap gempita dilakukan.
Perhelatan akbar tersebut memang milik semua rakyat di negeri ini. Hal ini diperkuat oleh UUD yang secara jelas memberikan kesempatan bagi seluruh anak negeri untuk berpartisipasi dan berhak mengikuti perhelatan tersebut.
Para kontestan bukan hanya berasal dari strata ekonomi menengah ke atas, akan tetapi juga dari kalangan ekonomi bawah.
Semuanya ikut meramaikan pesta demokrasi, asal secara administrasi telah memenuhi persyaratan. Meski muncul perdebatan yang mempersoalkan eksistensi dan kualitas para kontestan, namun hal tersebut seakan kurang diperhatikan.
Popularitas lebih ditonjolkan untuk menarik simpatik publik daripada kemampanan ekonomi dan kualitas intelektual yang seyogyanya dimiliki.
Dalam pendekatan publikasi, langkah yang dilakukan tidak lebih untuk memperkenalkan dan mempromosikan diri. Namun dalam makna filosofis-psikologis, pendekatan tersebut memiliki beberapa arti, yaitu: Pertama, pernyataan diri pada konstituen bahwa dirinya akan ikut dalam pesta demokrasi.
Melalui publikasi yang tak sedikit menghambur-hamburkan dana tersebut para kontestan seakan mengumumkan pada publik akan keikutsertaannya.
Kedua, lambang ketidakpercayaan diri kontestan bahwa dirinya dikenal. Melalui publikasi diri seakan kontestan ingin memperkenalkan diri dengan make up wajah agar masyarakat tertarik dan kenal pada dirinya.
Justru bagi mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat di wilayah pemilihannya, maka sesungguhnya publikasi melalui baliho tidak diperlukan sama sekali.
Alangkah lebih bijak bila biaya pengadaan baliho digunakan secara bijak untuk kemaslahatan masyarakatnya, bukan penghamburan uang yang jelas tak bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat.
Akibat publikasi “wajah” yang digunakan, masyarakat hanya melihat pada sisi fisiknya, sementara sisi kualitas intelektual dan visi keumatan yang akan dibangun untuk negeri ini tak terlihat sama sekali.
Meski visi akan diapungkan pada masa kampaye yang dilakukan serentak, namun tak semua visi mampu dipahami dan direkam oleh masyarakat.
Tak ada perjanjian “hitam di atas putih” yang dapat dijadikan pegangan, hanya melalui janji verbal yang hampir sama dengan semua kontestan.
Untuk itu, para kontenstan harus membangun bentuk publikasi yang cerdas untuk menunjukkan kualitas intelektual dan kepribadiannya pada masyarakat, sebab masyarakat sudah mulai cerdas untuk menilai.
Secara ideal, jabatan adalah wadah untuk memberikan pengabdian diri pada masyarakat. Pascakemenangannya, seorang pemimpin bukan lagi milik perahu dan pendukungnya.
Pascakemenangannya, seyogyanya ia sudah menjadi milik semua lapisan, baik pendukung maupun bukan pendukungnya.
Inilah sosok ideal seorang pemimpian yang negarawan. Akan tetapi, bila pasca kemenangannya ia hanya mengayomi kelompok pendukung, kedaerahan dan perahunya, maka ia hanya menempatkan diri sebagai pemimpin lokal yang berwawasan sempit.
Apatahlagi bila pasca kemenangannya ia justru hanya memikirkan dirinya dan lupa pada janji, bagaikan “kacang lupa akan kulitnya”. Tatkala jabatan dipahami sebagai media pengabdian, maka seluruh totalitas kepemimpinannya akan bermuara pada kemaslahatan umat.
Sesungguhnya jabatan bukanlah pekerjaan. Jika pejabat memandang jabatannya adalah lapangan pekerjaan, maka ia akan berupaya untuk menggunakan jabatan untuk memperkuat ekonomi dirinya dan koleganya, sehingga kurang memperdulikan kesejahteraan umatnya.
Berbagai bentuk retorika pembenaran bisa digunakan untuk menyatakan diri berkualitas, namun kualitas sesungguhnya bukan sekadar bangunan retorika belaka, akan tetapi wujud nyata atas apa yang dilakukan untuk rakyat dalam rangka membangun kesejehteraan umat secara luas.
Bila jabatan menjadi pekerjaan, maka segala upaya akan dilakukan agar matlamat dapat digapai. Berbagai upaya dilakukan, mulai dengan “mengatur skenario” pemilihan, membangun isu kedaerahan, sampai pada pemanfaatan kekuatan “materi dan bagi-bagi kekuasaan” diapungkan agar tujuannya tercapai.
Mungkin manusia bisa dibohongi dengan dalil-dalil yang digunakan untuk menjustifikasi kesalahan menjadi kebenaran, namun Allah tak pernah bisa ditipu dengan wajah kesalehan guna menutupi kesalahan.
Sebab, Rasulullah pernah mengingatkan, bahwa “setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat”. Pertanggungjawaban horizontal mungkin bisa dikelabui, akan tetapi pertanggungjawaban vertikal tak akan pernah dapat dibohongi.
Semoga demokrasi yang menelan biaya besar (materi dan immateri) dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas.
Kesadaran para calon pemimpin yang cerdas dan bermoral, serta kecerdasan rakyat yang tak silau akan gemerlap materi dan tak berpikir kedaerahan akan menjadi sarat utama lahirnya sosok pemimpin nan negarawan yang mampu membawa perubahan positif yang berkualitas.
Persoalannya, apakah jabatan menjadi lapangan pekerjaan atau media pengabdian? Hanya masing-masing diri yang bisa menjawabnya.***(ak27)
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Suska Riau
Meski perhelatan politik dan percaturan yang mengatasnamakan demokrasi bukan hanya dalam wajah Pemilu, tapi juga muncul dalam pemilihan pemimpin di berbagai lembaga di negeri ini.
Upaya untuk menarik simpatik dilakukan sedini mungkin, meski waktu tabuh genderang untuk memulainya belum dibunyikan, namun promosi diri jauh-jauh hari sudah gegap gempita dilakukan.
Perhelatan akbar tersebut memang milik semua rakyat di negeri ini. Hal ini diperkuat oleh UUD yang secara jelas memberikan kesempatan bagi seluruh anak negeri untuk berpartisipasi dan berhak mengikuti perhelatan tersebut.
Para kontestan bukan hanya berasal dari strata ekonomi menengah ke atas, akan tetapi juga dari kalangan ekonomi bawah.
Semuanya ikut meramaikan pesta demokrasi, asal secara administrasi telah memenuhi persyaratan. Meski muncul perdebatan yang mempersoalkan eksistensi dan kualitas para kontestan, namun hal tersebut seakan kurang diperhatikan.
Popularitas lebih ditonjolkan untuk menarik simpatik publik daripada kemampanan ekonomi dan kualitas intelektual yang seyogyanya dimiliki.
Dalam pendekatan publikasi, langkah yang dilakukan tidak lebih untuk memperkenalkan dan mempromosikan diri. Namun dalam makna filosofis-psikologis, pendekatan tersebut memiliki beberapa arti, yaitu: Pertama, pernyataan diri pada konstituen bahwa dirinya akan ikut dalam pesta demokrasi.
Melalui publikasi yang tak sedikit menghambur-hamburkan dana tersebut para kontestan seakan mengumumkan pada publik akan keikutsertaannya.
Kedua, lambang ketidakpercayaan diri kontestan bahwa dirinya dikenal. Melalui publikasi diri seakan kontestan ingin memperkenalkan diri dengan make up wajah agar masyarakat tertarik dan kenal pada dirinya.
Justru bagi mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat di wilayah pemilihannya, maka sesungguhnya publikasi melalui baliho tidak diperlukan sama sekali.
Alangkah lebih bijak bila biaya pengadaan baliho digunakan secara bijak untuk kemaslahatan masyarakatnya, bukan penghamburan uang yang jelas tak bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat.
Akibat publikasi “wajah” yang digunakan, masyarakat hanya melihat pada sisi fisiknya, sementara sisi kualitas intelektual dan visi keumatan yang akan dibangun untuk negeri ini tak terlihat sama sekali.
Meski visi akan diapungkan pada masa kampaye yang dilakukan serentak, namun tak semua visi mampu dipahami dan direkam oleh masyarakat.
Tak ada perjanjian “hitam di atas putih” yang dapat dijadikan pegangan, hanya melalui janji verbal yang hampir sama dengan semua kontestan.
Untuk itu, para kontenstan harus membangun bentuk publikasi yang cerdas untuk menunjukkan kualitas intelektual dan kepribadiannya pada masyarakat, sebab masyarakat sudah mulai cerdas untuk menilai.
Secara ideal, jabatan adalah wadah untuk memberikan pengabdian diri pada masyarakat. Pascakemenangannya, seorang pemimpin bukan lagi milik perahu dan pendukungnya.
Pascakemenangannya, seyogyanya ia sudah menjadi milik semua lapisan, baik pendukung maupun bukan pendukungnya.
Inilah sosok ideal seorang pemimpian yang negarawan. Akan tetapi, bila pasca kemenangannya ia hanya mengayomi kelompok pendukung, kedaerahan dan perahunya, maka ia hanya menempatkan diri sebagai pemimpin lokal yang berwawasan sempit.
Apatahlagi bila pasca kemenangannya ia justru hanya memikirkan dirinya dan lupa pada janji, bagaikan “kacang lupa akan kulitnya”. Tatkala jabatan dipahami sebagai media pengabdian, maka seluruh totalitas kepemimpinannya akan bermuara pada kemaslahatan umat.
Sesungguhnya jabatan bukanlah pekerjaan. Jika pejabat memandang jabatannya adalah lapangan pekerjaan, maka ia akan berupaya untuk menggunakan jabatan untuk memperkuat ekonomi dirinya dan koleganya, sehingga kurang memperdulikan kesejahteraan umatnya.
Berbagai bentuk retorika pembenaran bisa digunakan untuk menyatakan diri berkualitas, namun kualitas sesungguhnya bukan sekadar bangunan retorika belaka, akan tetapi wujud nyata atas apa yang dilakukan untuk rakyat dalam rangka membangun kesejehteraan umat secara luas.
Bila jabatan menjadi pekerjaan, maka segala upaya akan dilakukan agar matlamat dapat digapai. Berbagai upaya dilakukan, mulai dengan “mengatur skenario” pemilihan, membangun isu kedaerahan, sampai pada pemanfaatan kekuatan “materi dan bagi-bagi kekuasaan” diapungkan agar tujuannya tercapai.
Mungkin manusia bisa dibohongi dengan dalil-dalil yang digunakan untuk menjustifikasi kesalahan menjadi kebenaran, namun Allah tak pernah bisa ditipu dengan wajah kesalehan guna menutupi kesalahan.
Sebab, Rasulullah pernah mengingatkan, bahwa “setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat”. Pertanggungjawaban horizontal mungkin bisa dikelabui, akan tetapi pertanggungjawaban vertikal tak akan pernah dapat dibohongi.
Semoga demokrasi yang menelan biaya besar (materi dan immateri) dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas.
Kesadaran para calon pemimpin yang cerdas dan bermoral, serta kecerdasan rakyat yang tak silau akan gemerlap materi dan tak berpikir kedaerahan akan menjadi sarat utama lahirnya sosok pemimpin nan negarawan yang mampu membawa perubahan positif yang berkualitas.
Persoalannya, apakah jabatan menjadi lapangan pekerjaan atau media pengabdian? Hanya masing-masing diri yang bisa menjawabnya.***(ak27)
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Suska Riau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.