Oleh : Edyanus Herman Halim
[ArtikelKeren] OPINI - Memasuki akhir tahun 2013 inflasi di Riau melonjak tajam dari 5,69 persen pada triwulan kedua menjadi 7,74 persen pada triwulan ketiga.
Inflasi dikategorikan menjadi tiga yakni, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10 persen setahun, inflasi sedang antara 10 persen-30 persen setahun, inflasi berat antara 30 persen-100 persen setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100 persen setahun.
Meski inflasi di Riau masih tergolong dalam kategotri inflasi ringan, tekanannya terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya amat terasa.
Beban hidup kian menghimpit sementara pada satu sisi pendapatan tidak meningkat sejalan dengan kenaikan harga-harga berbagai keperluan pokok.
Pada triwulan keempat memang mengindikasikan adanya perbaikan, namun intensitasnya tidak akan berbeda jauh.
Pemicu utama inflasi di Riau tentunya berawal dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada triwulan kedua 2013. Kenaikan BBM memaksa dilakukannya penyesuaian tarif angkutan dan pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi bagi arus lalu-lintas barang dan orang. Konsekwensi akhirnya adalah naiknya harga barang-barang.
Riau merupakan wilayah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang-barang karena berbagai komoditas keperluan masyarakat di Riau sebahagian besar diimpor, baik dari wilayah tetangga dan daerah Indonesia lainnya maupun dari luar negeri.
Itu pula sebabnya bila terjadi penguatan nilai dolar atau pelemahan nilai rupiah maka tingkat inflasi di Riau juga terdongkrak.
Tekanan inflasi semakin menyengat pada akhir triwulan ketiga 2013 ketika dihadapkan pada hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru sekolah.
Dipicu oleh musim hujan dan banjir diberbagai wilayah Riau sehingga ketersediaan barang-barang keperluan menipis dan harga-harga pun kian melonjak.
Dampaknya tetap terasa meskipun musim penghujan telah selesai. Kontur wilayah Riau berawa-rawa dan kondisi infrastruktur jalan kurang memadai menyebabkan ongkos transportasi kian membengkak sehingga harga jual berbagai komoditas sulit diturunkan.
Pada sisi produksi kemampuan Riau menyuplai keperluan pokok terganggu oleh faktor alam. Di musim hujan dihantam banjir sedangkan di musim kemarau diterpa jerabu dan asap.
Berkurangnya kemampuan produksi menyebabkan ketergantungan terhadap impor membengkak dengan harga yang sangat labil. Belum lagi ulah dari para spekulan yang memanfaatkan situasi pasar untuk memperoleh rente yang lebih besar.
Moral aparatur yang lemah menambah pula kisruhnya sistem perekonomian yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
Pada tahun 2014 tingkat inflasi masih akan sulit ditekan. Karut marut kebijakan energi yang terjadi di awal tahun tetap akan berdampak pada instabilitas harga.
Kenaikan harga energi, termasuk gas elpiji sangat sensitif menimbulkan peningkatan harga-harga.
Terkadang, walaupun keterkaitan jenis produk masih jauh dengan persoalan energi namun trik-trik para spekulan membuat harga-harga produk tersebut tetap ikut-ikut terdongkrak naik.
Diperlukan kebijakan komprehensif untuk menyiasati kenaikan inflasi ditahun-tahun mendatang. Secara makro iflasi dapat ditengarai melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non-fiskal.
Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Instrumen yang digunakan dapat berupa operasi pasar terbuka, discount rate policy, kebijakan cadangan wajib minimum, dan melalui kebijakan kredit selektif.
Pada tataran fiskal pemerintah dapat pula mengambil kebijakan melalui peningkatan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengadakan pinjaman pemerintah.
Pilihan-pilihan kebijakan akan tergantung pada situasi dan kadar inflasi itu sendiri.
Pemerintah dalam mengelola perekonomian negara tentunya memperhitungkan secara cermat berbagai faktor dan dampak sebuah kebijakan.
Untuk itulah, selain mengedepankan kebijakan moneter dan fiskal maka kebijakan non-fiskal juga dapat ditempuh, seperti meningkatkan produksi.
Pemerintah membantu dan mendorong para pengusaha untuk menaikkan atau meningkatkan produksinya, diharapkan dengan meningkatnya produksi akan menghasilkan output yang lebih banyak, dengan output yang beredar dipasaran lebih banyak maka harga diharapkan akan turun sehingga inflasi dapat diatasi.
Membaca situasi inflasi di Riau memang lah tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi yang parah, apa lagi sangat parah.
Hal yang perlu dicermati adalah peningkatan inflasi yang cukup signifikan dan sangat sensitif terhadap faktor-faktor eksternal ekonomi.
Kebijakan dan program ekonomi daerah dapat menjadi kurang bermakna dari aspek manfaat akibat lonjakan-lonjakan inflasi yang tak dapat diperkirakan.
Selain itu, upaya mengendalikan inflasi masih bergantung pada hasil kebijakan pusat sehingga pendekatan-pendekatan kewilayahan belum diformulasikan secara optimal.
Inflasi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Bagi kalangan elit kenaikan harga barang mungkin tidak berakibat pada pengurangan konsumsi.
Bahkan mungkin tak bergitu terasa dampaknya pada alokasi pendapatan untuk keperluan konsumsi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menaikkan pendapatan dampaknya akan beruntun. Daya beli menjadi turun karena kenaikan harga tidak mampu diatasi dengan kenaikan alokasi belanja.
Bila sebelumnya mampu membeli dua kilogram beras dengan uang yang tersedia untuk dibelanjakan pada beras maka dengan naiknya harga beras jumlah beras yang dibeli terpaksa dikurangi karena uang yang tersedia untuk membeli beras tidak dapat dinaikkan.
Jika jumlah beras yang dibeli menurun maka konsumsi beras terpaksa dikurangi. Ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan.
Pengurangan konsumsi bagi masyarakat miskin akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas dan kerawanan sosial. Untuk itulah pemerintah perlu mengelola perekonomian untuk menjadi terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang berkelanjutan.
Dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan pemerintah pusat oleh daerah dalam menjaga stabilitas inflasi akan banyak terfokus pada kebijakan non-fiskal. Menjaga kelancara arus barang dan jasa sangat urgen dilakukan.
Untuk itulah fokus pembangunan infrastruktur harus lebih banyak diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Harga-harga barang sangat tinggi di Riau karena ongkos angkut ke dan di Riau sangat mahal.
Jarak tempuh yang pendek dilalui dengan waktu tempuh yang lama sehingga pemborosan sangat tinggi. Ongkos bongkar muat yang tinggi dan tidak terstandar juga sangat membebani para pengusaha yang pada akhirnya berujung pada mahalnya harga jual.
Pengendalian ekonomi biya tinggi juga menjadi penyebab harga-harga sulit diturunkan oleh para penjual. Jalan-jalan di Riau penuh dengan kutipan-kutipan, baik resmi maupun siluman.
Berbagai elemen atas nama pembangunan daerah maupun atas kehendak pribadi menjadikan lalu-lintas kenderaan sebagai sumber mencakuak uang. Bila kondisi ini bisa dieliminir maka penurunan harga barang dipasaran bukan tidak mungkin bisa direalisasikan.
Belum lagi toko-toko yang begitu banyak kutipan uang oleh berbagai oknum yang kesemuanya harus didistribusikan kedalam harga jual barang.
Pada sisi suplai barang Riau harus meramu kebijakan yang dapat meningkatkan produksi berbagai bahan pangan utama maupun alternatif. Ketersediaan lahan masih mencukupi untuk meningkatkan produksi beras, jagung, sayur mayur dan buah-buahan.
Perkebunan sawit dan karet dijadikan sebagai sumber ekonomi utama keluarga namun pertanian tanaman pangan dijadikan strategi mengurangi pengeluaran.
Naiknya suplai secara otomatis akan menurunkan harga. Mengurangi ketergantungan bahan pangan dari luar merupakan solusi yang strategis tidak hanya bagi pengendalian inflasi tetapi juga dapat dijadikan kebijakan mengurangi kemiskinan.
Ada baiknya dana-dana Bansos dan rekomendasi DPRD yang saat ini membebani APBD dijadikan subsidi produktif bagi para petani Riau yang mampu menghasilkan beras, jagung, cabai, bawang dan komoditas pangan lainnya yang urgen diperlukan rakyat.
Setiap kilogram beras dan berbagai komoditas yang dihasilkan oleh rakyat diberikan insentif tertentu sehingga masyarakat petani menjadi kian produktif dan tak takut akan penurunan harga.
Subsidi produktif petani seperti ini lajim dilakukan di Eropa dan Amerika sehingga daya saing dan produktivitas mereka senantiasa meningkat.
Petani jangan diberikan subsidi dari sisi hulu, seperti pupuk, bibit, saprodi dan saprotan. Subsidi ini sangat rawan dikorupsi dan tak sampai pada petani yang sesungguhnya.
Beri petani subsidi disisi hilir dimana mereka akan mendapat dana tunjangan dalam besaran tertentu untuk setiap kuantitas tertentu yang mereka hasilkan.
Semakin besar output yang mereka hasilkan maka semain besar pula subsidi produktif yang akan mereka dapatkan. Manfaat ekonomi, politik dan kesejahteraan sosialnya akan lebih terasa. Semoga.***(ak27)
Inflasi dikategorikan menjadi tiga yakni, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10 persen setahun, inflasi sedang antara 10 persen-30 persen setahun, inflasi berat antara 30 persen-100 persen setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100 persen setahun.
Meski inflasi di Riau masih tergolong dalam kategotri inflasi ringan, tekanannya terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya amat terasa.
Beban hidup kian menghimpit sementara pada satu sisi pendapatan tidak meningkat sejalan dengan kenaikan harga-harga berbagai keperluan pokok.
Pada triwulan keempat memang mengindikasikan adanya perbaikan, namun intensitasnya tidak akan berbeda jauh.
Pemicu utama inflasi di Riau tentunya berawal dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada triwulan kedua 2013. Kenaikan BBM memaksa dilakukannya penyesuaian tarif angkutan dan pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi bagi arus lalu-lintas barang dan orang. Konsekwensi akhirnya adalah naiknya harga barang-barang.
Riau merupakan wilayah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang-barang karena berbagai komoditas keperluan masyarakat di Riau sebahagian besar diimpor, baik dari wilayah tetangga dan daerah Indonesia lainnya maupun dari luar negeri.
Itu pula sebabnya bila terjadi penguatan nilai dolar atau pelemahan nilai rupiah maka tingkat inflasi di Riau juga terdongkrak.
Tekanan inflasi semakin menyengat pada akhir triwulan ketiga 2013 ketika dihadapkan pada hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru sekolah.
Dipicu oleh musim hujan dan banjir diberbagai wilayah Riau sehingga ketersediaan barang-barang keperluan menipis dan harga-harga pun kian melonjak.
Dampaknya tetap terasa meskipun musim penghujan telah selesai. Kontur wilayah Riau berawa-rawa dan kondisi infrastruktur jalan kurang memadai menyebabkan ongkos transportasi kian membengkak sehingga harga jual berbagai komoditas sulit diturunkan.
Pada sisi produksi kemampuan Riau menyuplai keperluan pokok terganggu oleh faktor alam. Di musim hujan dihantam banjir sedangkan di musim kemarau diterpa jerabu dan asap.
Berkurangnya kemampuan produksi menyebabkan ketergantungan terhadap impor membengkak dengan harga yang sangat labil. Belum lagi ulah dari para spekulan yang memanfaatkan situasi pasar untuk memperoleh rente yang lebih besar.
Moral aparatur yang lemah menambah pula kisruhnya sistem perekonomian yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
Pada tahun 2014 tingkat inflasi masih akan sulit ditekan. Karut marut kebijakan energi yang terjadi di awal tahun tetap akan berdampak pada instabilitas harga.
Kenaikan harga energi, termasuk gas elpiji sangat sensitif menimbulkan peningkatan harga-harga.
Terkadang, walaupun keterkaitan jenis produk masih jauh dengan persoalan energi namun trik-trik para spekulan membuat harga-harga produk tersebut tetap ikut-ikut terdongkrak naik.
Diperlukan kebijakan komprehensif untuk menyiasati kenaikan inflasi ditahun-tahun mendatang. Secara makro iflasi dapat ditengarai melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non-fiskal.
Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Instrumen yang digunakan dapat berupa operasi pasar terbuka, discount rate policy, kebijakan cadangan wajib minimum, dan melalui kebijakan kredit selektif.
Pada tataran fiskal pemerintah dapat pula mengambil kebijakan melalui peningkatan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengadakan pinjaman pemerintah.
Pilihan-pilihan kebijakan akan tergantung pada situasi dan kadar inflasi itu sendiri.
Pemerintah dalam mengelola perekonomian negara tentunya memperhitungkan secara cermat berbagai faktor dan dampak sebuah kebijakan.
Untuk itulah, selain mengedepankan kebijakan moneter dan fiskal maka kebijakan non-fiskal juga dapat ditempuh, seperti meningkatkan produksi.
Pemerintah membantu dan mendorong para pengusaha untuk menaikkan atau meningkatkan produksinya, diharapkan dengan meningkatnya produksi akan menghasilkan output yang lebih banyak, dengan output yang beredar dipasaran lebih banyak maka harga diharapkan akan turun sehingga inflasi dapat diatasi.
Membaca situasi inflasi di Riau memang lah tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi yang parah, apa lagi sangat parah.
Hal yang perlu dicermati adalah peningkatan inflasi yang cukup signifikan dan sangat sensitif terhadap faktor-faktor eksternal ekonomi.
Kebijakan dan program ekonomi daerah dapat menjadi kurang bermakna dari aspek manfaat akibat lonjakan-lonjakan inflasi yang tak dapat diperkirakan.
Selain itu, upaya mengendalikan inflasi masih bergantung pada hasil kebijakan pusat sehingga pendekatan-pendekatan kewilayahan belum diformulasikan secara optimal.
Inflasi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Bagi kalangan elit kenaikan harga barang mungkin tidak berakibat pada pengurangan konsumsi.
Bahkan mungkin tak bergitu terasa dampaknya pada alokasi pendapatan untuk keperluan konsumsi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menaikkan pendapatan dampaknya akan beruntun. Daya beli menjadi turun karena kenaikan harga tidak mampu diatasi dengan kenaikan alokasi belanja.
Bila sebelumnya mampu membeli dua kilogram beras dengan uang yang tersedia untuk dibelanjakan pada beras maka dengan naiknya harga beras jumlah beras yang dibeli terpaksa dikurangi karena uang yang tersedia untuk membeli beras tidak dapat dinaikkan.
Jika jumlah beras yang dibeli menurun maka konsumsi beras terpaksa dikurangi. Ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan.
Pengurangan konsumsi bagi masyarakat miskin akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas dan kerawanan sosial. Untuk itulah pemerintah perlu mengelola perekonomian untuk menjadi terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang berkelanjutan.
Dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan pemerintah pusat oleh daerah dalam menjaga stabilitas inflasi akan banyak terfokus pada kebijakan non-fiskal. Menjaga kelancara arus barang dan jasa sangat urgen dilakukan.
Untuk itulah fokus pembangunan infrastruktur harus lebih banyak diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Harga-harga barang sangat tinggi di Riau karena ongkos angkut ke dan di Riau sangat mahal.
Jarak tempuh yang pendek dilalui dengan waktu tempuh yang lama sehingga pemborosan sangat tinggi. Ongkos bongkar muat yang tinggi dan tidak terstandar juga sangat membebani para pengusaha yang pada akhirnya berujung pada mahalnya harga jual.
Pengendalian ekonomi biya tinggi juga menjadi penyebab harga-harga sulit diturunkan oleh para penjual. Jalan-jalan di Riau penuh dengan kutipan-kutipan, baik resmi maupun siluman.
Berbagai elemen atas nama pembangunan daerah maupun atas kehendak pribadi menjadikan lalu-lintas kenderaan sebagai sumber mencakuak uang. Bila kondisi ini bisa dieliminir maka penurunan harga barang dipasaran bukan tidak mungkin bisa direalisasikan.
Belum lagi toko-toko yang begitu banyak kutipan uang oleh berbagai oknum yang kesemuanya harus didistribusikan kedalam harga jual barang.
Pada sisi suplai barang Riau harus meramu kebijakan yang dapat meningkatkan produksi berbagai bahan pangan utama maupun alternatif. Ketersediaan lahan masih mencukupi untuk meningkatkan produksi beras, jagung, sayur mayur dan buah-buahan.
Perkebunan sawit dan karet dijadikan sebagai sumber ekonomi utama keluarga namun pertanian tanaman pangan dijadikan strategi mengurangi pengeluaran.
Naiknya suplai secara otomatis akan menurunkan harga. Mengurangi ketergantungan bahan pangan dari luar merupakan solusi yang strategis tidak hanya bagi pengendalian inflasi tetapi juga dapat dijadikan kebijakan mengurangi kemiskinan.
Ada baiknya dana-dana Bansos dan rekomendasi DPRD yang saat ini membebani APBD dijadikan subsidi produktif bagi para petani Riau yang mampu menghasilkan beras, jagung, cabai, bawang dan komoditas pangan lainnya yang urgen diperlukan rakyat.
Setiap kilogram beras dan berbagai komoditas yang dihasilkan oleh rakyat diberikan insentif tertentu sehingga masyarakat petani menjadi kian produktif dan tak takut akan penurunan harga.
Subsidi produktif petani seperti ini lajim dilakukan di Eropa dan Amerika sehingga daya saing dan produktivitas mereka senantiasa meningkat.
Petani jangan diberikan subsidi dari sisi hulu, seperti pupuk, bibit, saprodi dan saprotan. Subsidi ini sangat rawan dikorupsi dan tak sampai pada petani yang sesungguhnya.
Beri petani subsidi disisi hilir dimana mereka akan mendapat dana tunjangan dalam besaran tertentu untuk setiap kuantitas tertentu yang mereka hasilkan.
Semakin besar output yang mereka hasilkan maka semain besar pula subsidi produktif yang akan mereka dapatkan. Manfaat ekonomi, politik dan kesejahteraan sosialnya akan lebih terasa. Semoga.***(ak27)
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.