Khususnya, untuk bantuan masjid yang sempat menimbulkan kekecewaan masyarakat akhir tahun lalu.
Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan mempertanyakan kepada pihak yang berkompeten. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga berencana memberikan penjelasan untuk kendala yang ditemui masyarakat dalam memperoleh hibah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin kepada Riau Pos, Kamis (2/12) di Kantor Gubernur Riau. Penjelasan itu, menurut Hardy diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
"Jadi kalau ada permasalahan seperti bantuan masjid yang belum dicairkan dapat membuat laporan tertulis ke Pemprov Riau. Nanti akan kita evaluasi dan diberikan penjelasan secara terperinci," tuturnya.
Dia berjanji setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, dia menilai masih ada masyarakat yang tidak memahami prosedur yang harus dilalui.
Disinggung mengenai kwitansi bantuan masjid yang sudah ditanda tangani, Hardy mengatakan penandatanganan kwitansi bukan pasti proses pencairan dapat dilakukan.
Pasalnya, masih ada beberapa tahapan lain yang harus dilalui sebelum bantuan tersebut ditransfer ke rekening.
"Untuk bantuan yang sifatnya LS, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya penandatangan kwitansi. Setelah itu, baru dicek berkas lainnya. Seperti naskah hibah hingga adanya kepengurusan dan nama masjid yang ganda," ungkapnya.
Sementara saat disinggung mengenai kemungkinan pencairan bantuan yang tersendat tersebut, dia menilai hal itu belum dapat dipastikan.
Namun, dia memberikan gambaran bahwa untuk bantuan yang di bawahRp5 juta dapat dicairkan hingga awal Januari.
"Ya, kamipun tidak berani ambil risiko. Tapi, kalau untuk bantuan masjid yang tidak cair, dapat diajukan lagi mumpung APBD 2014 belum disahkan. Mudah-mudahan masih dapat diakomodir," urai mantan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau itu. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.