Hambit saat ini menjadi tahanan KPK karena terlibat suap sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Johan, KPK telah menerima dua surat terkait. Pertama, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas terkait dengan permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati.
Kedua, lanjut dia, surat dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas.
"Jadi surat permohon izin melakukan pelantikan datangnya dari DPRD bukan dari Kemendagri," kata Johan, Kamis (26/12).
Terkait dengan itu, Johan menegaskan, Pimpinan KPK telah menentukan sikap. "Atas permintaan DPRD untuk meminta izin pelantikan tidak disetujui oleh Pimpinan KPK," kata Johan. Menurutnya, surat resmi akan disampaikan kepada DPRD. "Kita akan surati secepatnya," kata bekas wartawan di salah satu harian nasional ini. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.