Oleh : Machasin
[ArtikelKeren] OPINI - Menjadi pejabat publik merupakan idaman hampir semua orang yang ada di negeri ini , karena dengan meraih posisi sebagai pejabat publik akan diikuti dengan peningkatan status sosial, finansial, serta kenyamanan hidup dirinya dan keluarganya.
Siapa yang tidak tertarik menjadi pejabat publik, kerjanya mudah dan enak, bila perlu enak-enakan, imbalannya pun luar biasa.
Berbagai fasilitas ”dinas” akan diterima, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, anggaran dinas, pakaian dinas, sepatu dinas, nota dinas, sampai sopir dinas. Apapun yang menjadi keperluan pejabat, bisa dimasukkan pada mata anggaran dinas.
Sungguh sangat mengenakkan hidup menjadi seorang pejabat publik, selalu dicari, dihormati, ditakuti dan disegani banyak orang.
Idealisme yang Tumpul
Mencari pejabat publik berkualitas yang memiliki dedikasi, integritas, komitmen dan konsisitensi untuk mengabdi pada negeri ini sangatlah sulit bahkan hampir tidak bisa ditemukan.
Sungguh merupakan ironi yang sangat memprihatinkan di tengah menumpuknya ribuan bahkan jutaan pegawai yang ada, dan berasal dari berbagai level jenjang pendidikan, namun mengapa negeri kita sulit mencari pejabat yang berkualitas?
Yang ditemukan adalah orang-orang penurut yang tidak pernah mempersoalkan kebijakan yang salah sekalipun. Ia bisanya menyatakan “ya”,dan selalu setia menemani bos kemanapun pergi.
Anehnya kini ada kecenderungan orang-orang bertipe seperti ini yang diangkat sebagai seorang pejabat publik.
Sementara itu bagi mereka yang vokal, keras dan sering mengkritisi kebijakan di kantornya, maka tipe orang seperti ini justru akan disingkirkan, meskipun sebenarnya gagasan dan ide yang disampaikan sangat bermanfaat bagi perkembangan organisasi.
Mencermati fenomena yang demikian, maka banyak pegawai mengambil langkah aantisipatif untuk tidak mau bersikap kritis yang mengakibatkan idealism para pegawai menjadi tumpul.
Banyak pegawai yang kerjanya hanya meangguk-angguk sebagai tanda setuju, dan jika tidak setuju mereka tidak berani menggelengkan kepala.
Banyak di antara mereka tidak berani menyatakan “tidak”, karena akan berdampak pada masa depan karirnya. Manajemen angguk kepala nampaknya menjadi tip jitu meraih karir cemerlang.
Namun mari kita cermati dampak dari ”manajemen angguk kepala”, ketika datang tim pemeriksa, mereka geleng-geleng kepala, sebagai pertanda telah terjadi penyimpangan, yang bisa mengantarkan pejabat yang sukanya angguk-angguk kepala masuk penjara, akankah Anda yang saat ini memiliki idealisme dan mempunyai visi kebangsaan untuk membangun negeri ini akan mendukung “manajemen angguk kepala”?
Sebaik-baiknya pemimpin adalah jika ia ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin hebat pasti tidak egois (sefless) dan tidak mengarahkan tindak-tanduknya semata-mata untuk kepentingan pribadi (self-centered).
Misi terpenting seorang pemimpin bukanlah untuk menuai pujian pribadi, memperoleh promosi pribadi, mendapatkan kekayaan pribadi, meraih kehormatan pribadi, memuluskan kesuksesan karier pribadi.
Semuanya itu mungkin penting, namun di atas itu semua misi hakiki seorang pemimpin adalah melayani orang-orang yang dipimimpinnya dan menjadikan mereka lebih baik.
Fokus perhatian utama seorang pemimpin adalah mencapai kebaikan bagi organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya.
Lelang Jabatan
Untuk mendapatkan pejabat publik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi tidaklah mudah, hal tersebut terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul ketika seseorang menduduki suatu jabatan.
Misalnya: penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang mengarah pada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikasi mempertahankan status-quo, cenderung membina kerajaan, ketidakpedulian pada kritik dan saran, takut mengambil keputusan, dan kurangnya kreativitas dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang pejabat publik.
Fakta tersebut terjadi karena ada beberapa faktor sebagai penyebabnya. Pertama, lemahnya proses rekruitmen calon pejabat yang lebih mengutamakan sistem like and dislike.
Kedua, evaluasi program kepegawaian sangat jarang dilakukan dan sangat diragukan obyektivitasnya. Selain bernuansa ‘asal bapak senang’ juga dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas belaka.
Ketiga, pemerintah tidak mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat seperti kerja keras, kejujuran, rasa tanggung jawab, bersih dan bebas dari KKN.
Keempat, manajemen pelayanan publik (public sevice management), di mana birokrat cenderung minta dilayani bukan memberikan pelayanan.
Kelima, politik penggajian dan kesejahteraan pegawai kurang adil yang menyebabkan pegawai tidak mempunyai motivasi kerja yang dapat memicu timbulnya perilaku kolutif dan koruptif.
Atas dasar kondisi tersebut maka untuk mencari pejabat publik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi ada wacana dilakukan secara terbuka melalui lelang jabatan.
Siapa saja diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai PNS.
Wacana lelang jabatan ini sangat tepat bertepatan dengan terpilihnya gubernur yang baru. Pertanyaannya, maukah gubernur terpilih melakukan perubahan sistem reformasi birokrasi dalam pengangkatan pejabat baru.
Sebagai langkah awal tentunya pelaksanaan lelang jabatan dilakukan secara bertahap, misalnya dimulai dari jabatan eselon IV, menyusul eselon III dan untuk selanjutnya eselon II.
Atau sebaliknya dimulai dari eselon II, disusul eselon III dan eselon IV. Tahap awal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah mendata berapa banyak jumlah jabatan untuk eselon II, III dan IV yang kosong, karena tidak mungkin melakukan program lelang jabatan secara massal.
Melalui lelang jabatan orang mempunyai peluang untuk mengikuti promosi secara terbuka dengan maksud memberikan kesempatan kepada pegawai yang pengetahuannya bagus, pandai, dan memiliki dedikasi tinggi namun selama ini tenggelam karena tidak tahu dan tidak mempunyai jalur khusus untuk mengikuti sistem rekrutmen calon pejabat publik.
Melalui lelang jabatan ini semua PNS yang merasa dirinya mempunyai kemampuan bisa ikut berkompetisi guna mengukur kemampuan dirinya.
Di samping itu sistem lelang jabatan ini tidak menutup praktik pengangkatan pejabat yang tidak transparan dan berbau kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana yang disangkakan masyarakat selama ini.
Agar sistem lelang jabatan tidak menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya perlu dilakukan analisa jabatan dan evaluasi jabatan dalam upaya menumbuhkan pengembangan karir di lingkungan PNS.
Jangan sampai penerapan sistem baru malahan justru menimbulkan banyak masalah, seperti misalnya timbulnya kecemasan para birokrat yang saat ini sedang menjabat.
Dampak positifnya akan muncul optimisme dan harapan baru dari sebagian besar pegawai yang mempunyai keyakinan bahwa lelang jabatan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai dan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah.
Oleh karena itu tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang jabatan harus melalui proses seleksi berjenjang, tidak seperti yang selama ini diberlakukan.
Diawali dengan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, penyusunan makalah, seleksi presentasi, hingga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Jika ini dilakukan dengan serius dan dilandasi semangat patriotisme yang tinggi, maka kita akan mampu mendapatkan pemimpin yang berkualitas.
Seorang pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang misi utamanya adalah mengelola dan menggerakkan orang-orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.
Ia terus menggalang dan menjalin komunikasi (communicate), menginspirasi (inspire), mempengaruhi (influence), memotivasi (motivate), mengembangkan (develop), memberdayakan (empower), mendorong (energize) seluruh karyawan yang dipimpinnya menuju ke satu arah, yaitu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Mengakhiri artikel ini kita semua mempertanyakan, perlukah jabatan dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? Jawabannya tentu tergantung gubernur dan para bupati /wali kota.
Mari kita tunggu keputusan gubernur yang terpilih, dan tentunya beliau mempunyai banyak ide dan gagasan baru untuk membangun Riau ke depan menjadi lebih maju.***(ak27)
Machasin
Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
Siapa yang tidak tertarik menjadi pejabat publik, kerjanya mudah dan enak, bila perlu enak-enakan, imbalannya pun luar biasa.
Berbagai fasilitas ”dinas” akan diterima, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, anggaran dinas, pakaian dinas, sepatu dinas, nota dinas, sampai sopir dinas. Apapun yang menjadi keperluan pejabat, bisa dimasukkan pada mata anggaran dinas.
Sungguh sangat mengenakkan hidup menjadi seorang pejabat publik, selalu dicari, dihormati, ditakuti dan disegani banyak orang.
Idealisme yang Tumpul
Mencari pejabat publik berkualitas yang memiliki dedikasi, integritas, komitmen dan konsisitensi untuk mengabdi pada negeri ini sangatlah sulit bahkan hampir tidak bisa ditemukan.
Sungguh merupakan ironi yang sangat memprihatinkan di tengah menumpuknya ribuan bahkan jutaan pegawai yang ada, dan berasal dari berbagai level jenjang pendidikan, namun mengapa negeri kita sulit mencari pejabat yang berkualitas?
Yang ditemukan adalah orang-orang penurut yang tidak pernah mempersoalkan kebijakan yang salah sekalipun. Ia bisanya menyatakan “ya”,dan selalu setia menemani bos kemanapun pergi.
Anehnya kini ada kecenderungan orang-orang bertipe seperti ini yang diangkat sebagai seorang pejabat publik.
Sementara itu bagi mereka yang vokal, keras dan sering mengkritisi kebijakan di kantornya, maka tipe orang seperti ini justru akan disingkirkan, meskipun sebenarnya gagasan dan ide yang disampaikan sangat bermanfaat bagi perkembangan organisasi.
Mencermati fenomena yang demikian, maka banyak pegawai mengambil langkah aantisipatif untuk tidak mau bersikap kritis yang mengakibatkan idealism para pegawai menjadi tumpul.
Banyak pegawai yang kerjanya hanya meangguk-angguk sebagai tanda setuju, dan jika tidak setuju mereka tidak berani menggelengkan kepala.
Banyak di antara mereka tidak berani menyatakan “tidak”, karena akan berdampak pada masa depan karirnya. Manajemen angguk kepala nampaknya menjadi tip jitu meraih karir cemerlang.
Namun mari kita cermati dampak dari ”manajemen angguk kepala”, ketika datang tim pemeriksa, mereka geleng-geleng kepala, sebagai pertanda telah terjadi penyimpangan, yang bisa mengantarkan pejabat yang sukanya angguk-angguk kepala masuk penjara, akankah Anda yang saat ini memiliki idealisme dan mempunyai visi kebangsaan untuk membangun negeri ini akan mendukung “manajemen angguk kepala”?
Sebaik-baiknya pemimpin adalah jika ia ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin hebat pasti tidak egois (sefless) dan tidak mengarahkan tindak-tanduknya semata-mata untuk kepentingan pribadi (self-centered).
Misi terpenting seorang pemimpin bukanlah untuk menuai pujian pribadi, memperoleh promosi pribadi, mendapatkan kekayaan pribadi, meraih kehormatan pribadi, memuluskan kesuksesan karier pribadi.
Semuanya itu mungkin penting, namun di atas itu semua misi hakiki seorang pemimpin adalah melayani orang-orang yang dipimimpinnya dan menjadikan mereka lebih baik.
Fokus perhatian utama seorang pemimpin adalah mencapai kebaikan bagi organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya.
Lelang Jabatan
Untuk mendapatkan pejabat publik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi tidaklah mudah, hal tersebut terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul ketika seseorang menduduki suatu jabatan.
Misalnya: penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang mengarah pada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, indikasi mempertahankan status-quo, cenderung membina kerajaan, ketidakpedulian pada kritik dan saran, takut mengambil keputusan, dan kurangnya kreativitas dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang pejabat publik.
Fakta tersebut terjadi karena ada beberapa faktor sebagai penyebabnya. Pertama, lemahnya proses rekruitmen calon pejabat yang lebih mengutamakan sistem like and dislike.
Kedua, evaluasi program kepegawaian sangat jarang dilakukan dan sangat diragukan obyektivitasnya. Selain bernuansa ‘asal bapak senang’ juga dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas belaka.
Ketiga, pemerintah tidak mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat seperti kerja keras, kejujuran, rasa tanggung jawab, bersih dan bebas dari KKN.
Keempat, manajemen pelayanan publik (public sevice management), di mana birokrat cenderung minta dilayani bukan memberikan pelayanan.
Kelima, politik penggajian dan kesejahteraan pegawai kurang adil yang menyebabkan pegawai tidak mempunyai motivasi kerja yang dapat memicu timbulnya perilaku kolutif dan koruptif.
Atas dasar kondisi tersebut maka untuk mencari pejabat publik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi ada wacana dilakukan secara terbuka melalui lelang jabatan.
Siapa saja diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai PNS.
Wacana lelang jabatan ini sangat tepat bertepatan dengan terpilihnya gubernur yang baru. Pertanyaannya, maukah gubernur terpilih melakukan perubahan sistem reformasi birokrasi dalam pengangkatan pejabat baru.
Sebagai langkah awal tentunya pelaksanaan lelang jabatan dilakukan secara bertahap, misalnya dimulai dari jabatan eselon IV, menyusul eselon III dan untuk selanjutnya eselon II.
Atau sebaliknya dimulai dari eselon II, disusul eselon III dan eselon IV. Tahap awal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah mendata berapa banyak jumlah jabatan untuk eselon II, III dan IV yang kosong, karena tidak mungkin melakukan program lelang jabatan secara massal.
Melalui lelang jabatan orang mempunyai peluang untuk mengikuti promosi secara terbuka dengan maksud memberikan kesempatan kepada pegawai yang pengetahuannya bagus, pandai, dan memiliki dedikasi tinggi namun selama ini tenggelam karena tidak tahu dan tidak mempunyai jalur khusus untuk mengikuti sistem rekrutmen calon pejabat publik.
Melalui lelang jabatan ini semua PNS yang merasa dirinya mempunyai kemampuan bisa ikut berkompetisi guna mengukur kemampuan dirinya.
Di samping itu sistem lelang jabatan ini tidak menutup praktik pengangkatan pejabat yang tidak transparan dan berbau kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana yang disangkakan masyarakat selama ini.
Agar sistem lelang jabatan tidak menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya perlu dilakukan analisa jabatan dan evaluasi jabatan dalam upaya menumbuhkan pengembangan karir di lingkungan PNS.
Jangan sampai penerapan sistem baru malahan justru menimbulkan banyak masalah, seperti misalnya timbulnya kecemasan para birokrat yang saat ini sedang menjabat.
Dampak positifnya akan muncul optimisme dan harapan baru dari sebagian besar pegawai yang mempunyai keyakinan bahwa lelang jabatan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai dan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah.
Oleh karena itu tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang jabatan harus melalui proses seleksi berjenjang, tidak seperti yang selama ini diberlakukan.
Diawali dengan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, penyusunan makalah, seleksi presentasi, hingga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Jika ini dilakukan dengan serius dan dilandasi semangat patriotisme yang tinggi, maka kita akan mampu mendapatkan pemimpin yang berkualitas.
Seorang pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang misi utamanya adalah mengelola dan menggerakkan orang-orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.
Ia terus menggalang dan menjalin komunikasi (communicate), menginspirasi (inspire), mempengaruhi (influence), memotivasi (motivate), mengembangkan (develop), memberdayakan (empower), mendorong (energize) seluruh karyawan yang dipimpinnya menuju ke satu arah, yaitu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Mengakhiri artikel ini kita semua mempertanyakan, perlukah jabatan dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? Jawabannya tentu tergantung gubernur dan para bupati /wali kota.
Mari kita tunggu keputusan gubernur yang terpilih, dan tentunya beliau mempunyai banyak ide dan gagasan baru untuk membangun Riau ke depan menjadi lebih maju.***(ak27)
Machasin
Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.