Hal itu diungkapkan Koordinator UED SP Kabupaten Bengkalis, Fahtiar, Jumat (1/11/2013). ''Kita akan memprioritaskan tunggakan yang diatas enam bulan ini, karena ada yang memang enggan membayar,'' ujarnya.
Dikatakan, petugas di lapangan sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta kepada penerima manfaat agar membayar tunggakan yang sudah cukup lama tersebut. Namun, sepertinya sulit karena niat untuk mengembalikan pinjaman memang tidak ada. ''Kita akan menggunakan penanganan khusus,'' ujar Fahtiar tanpa menjelaskan penanganan khusus dimaksud.
Untuk tunggakan lainnya, Fahtiar mengatakan, pinjaman menunggak 1-2 bulan belum membayar berjumlah 3.737 pemanfaat dengan dana Rp. 2.6 miliyar, tunggakan 3-4 bulan 1.862 pemanfaat dengan anggaran mencapai Rp. 3.2 miliyar lebih. Kemudia tunggakan 5-6 bulan 1.200 pemanfaat dengan jumlah dana Rp. 3.47 miliyar.
''Kalau penerima manfaat yang menunggak diatas enam bulan tadi ada sekitar 1.667 orang,'' katanya.
Sementara berdasarkan kecamatan, rangking tunggakan tertinggi ada di kecamatan Mandau dengan jumlah Rp. 3.8 miliyar lebih, disusul Kecamatan Bengkalis Rp. 3.6 miliyar, dan ketiga Kecamatan Pinggir sebesar Rp. 2.36 miliar. Sedangkan untuk tunggakan terkecil Kecamatan Rupat Utara Rp. 853.8 juta.
Walau tunggakan tersebut terkesan cukup besar, namun ujar Fahtiar lagi, bisa dibandingkan dengan total dana UED SP yang telah dikucurkan, maka jumlah tunggakan hanya sekitar 10 persen. Dikatakan, sejak digulirkan program UED SP dari tahun anggaran 2011 hingga September 2013, dari target pembayaran sebesar Rp. 158.4 miliar sudah terealiasi sebesar Rp. 142 miliar. Artinya hanya sekitar 20 persen atau Rp. 17.4 miliar yang belum dibayarkan oleh penerima manfaat.
Dikatakan total pemanfaat di Kabupaten Bengkalis hingga September 2013 juga dilaporkan mencapai 21.275. Total capaian transaksi pinjaman dana mencapai Rp. 228.28 miliyar. Penyaluran dana UED SP TA 2011 dan 2012 dilaporkan telah mencapai Rp. 204 miliyar. Pada 2011 atau tahap pertama disalurkan Rp. 102 miliyar, TA 2012 atau tahap kedua juga sebesar Rp102 miliar untuk disalurkan di 102 desa yang tersebar di Kabupaten Bengkalis.
Sebelumnya anggota Komisi I DPRD Bengkalis Syafro Maizal meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk bertindak tegas terhadap warga yang menunggak dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) di sejumlah desa. Kalau perlu Pemkab membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sebagai shock therapy bagi warga lainnya yang memanfaatkan dana UED SP.
Persoalan menunggaknya pengembalian dana UED SP ini sudah lama kita dengar. Namun sepertinya sampai sekarang belum ada langkah tegas dari Pemkab Bengkalis, dalam hal ini Dinas BPMPD,'' ujarnya.
Dikatakan, dirinya khawatir kalau persoalan ini tidak segera dicari jalan keluarnya, maka akan semakin berlarut-larut. Tidak mustahil peminjam lainnya pun akan melakukan hal yang sama dan kalau sudah seperti itu, maka program UED SP dipastikan akan gagal,'' kata anggota DPRD asal Mandau tersebut.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.