Hal itu dikatakan Anggota DPRD Bengkalis, H. Heru Wahyudi, Minggu (3/11/2013). ''Ratusan KK yang selama ini mengolah lahan persawahan dengan menanam padi dan bermacam tanaman palawija kini tidak bisa berbuat seperti itu lagi. Lahan persawahan jadi kering dan kini dikapling-kapling dijual untuk tempat tinggal,'' ujar Heru.
Pria yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua KTNA Kabupaten Bengkals itu mengatakan, perlu ada koordinasi antar lintas SKPD terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek di lapangan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi persawahan. Dinas Pertanian Peternakan (Distanak) Kabupaten Bengkalis dalam kasus tersebut, harus mengawasi proyek-proyek yang dibangun di lahan pertanian atau berhampiran dengan lahan persawahan.
Dikatakan, niat pemerintah memang baik, membangun tali air dengan maksud mengurangi banjir yang sering terjadi di dusun Parit Mesjid desa Pematang Duku. Tapi siapa nyana, ketika tali air digali, ribuan hektar lahan persawahan di desa tersebut ikut-ikutan kering dan kini berubah fungsi.
Kondisi serupa juga terjadi di desa Bantan Air tepatnya di dusun Bangun Sari. Ratusan hektar lahan persawahan masyarakat juga kering. Menurut keterangan sejumlah warga, keringnya lahan persawahan mereka disebabkan penggalian tali air yang terlalu dalam di sekitar lahan persawahan tersebut.
''Distanak harus benar-benar perhatikan persoalan ini. Kalau program Distanak ingin menjadikan daerah ini swasembada beras atau minimal meningkatkan produksi beras dari tahun-tahun sebelumnya, harus ketat mengawasi setiap proyek yang berhampiran dengan lahan persawahan,'' pesannya.
Proyek-proyek di sekitar persawahan seperti pembuatan tali air dan lainnya harus dilakukan pengkajian lebih matang. Upaya tersebut untuk meminimalisir alih fungsi lahan.
''Kalau tidak ingin mengalami nasib serupa seperti di Pematang Duku atau di Bangun Sari, ya persoalan ini harus menjadi perhatian Distanak,'' tutup Heru.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.