Himbauan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten II Setdakab Bengkalis H. Huzaini saat membuka secara resmi kegiatan optimalisasi pusat informasi perubahan iklim dan peningkatan dewan daerah perubahan iklim Kabupaten Bengkalis, belum lama ini.
''Lakukan kerjasama dan pembinaan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) secara intensif dan terencana sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku,'' ujar Huzaini.
Dikatakan, dengan perubahan iklim global yang dampaknya semakin hari semakin terasa ini, sudah barang tentu tidak hanya cukup mengandalkan BLJ. Namun, butuh peran serta semua stakeholder baik yang berada pada posisi tataran kebijakan, maupun mereka yang berada pada tataran aplikatif. Khususnya Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis yang telah dibentuk, diharapkan dapat melakukan upaya-upaya mitigasi dampak perubahan lingkungan.
''Dengan telah dibentuknya Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis, dapat berperan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berguna sebagai dasar dalam pengendalian perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis,'' ujar Huzaini.
Mantan Kepala BLH ini mengatakan, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kerja kolektif seluruh penduduk planet bumi yang berjumlah lebih dari enam miliar manusia. Untuk ikut dalam usaha ini, tidak harus berfikir yang rumit dan besar-besar. Jika seluruh penghuni planet bumi ini melakukannya secara bersama-sama, maka upaya kolektif ini akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang bersifat global.
''Kita mesti sadar Indonesia sebagai negara kepulauan, merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu diharapkan setiap orang baik secara individu, maupun kelompok dapat mengambil sikap dalam menghadapi kedua isu tersebut,'' ajak Huzaini.
Pemerintah Indonesia menurut Huzaini telah menetapkan target dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 % pada tahun 2020. Aksi ini adalah sebuah kepedulian dan komitmen sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim global yang semakin dirasakan dampak negatifnya. Salah satu program mitigasi dimaksud adalah kegiatan penanaman satu milyar pohon untuk dunia (One Billion Indonesian Trees for the Word=OBIT)
Sementara itu Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim Provinsi Riau, Emrizal Pakis mengatakan, perlu ada pemahaman bersama bahwa yang bertanggung terhadap pelestarian lingkungan itu bukan hanya BLH dan Dinas Kehutanan saja, seperti yang terjadi selama ini. Tapi merupakan tanggungjawab seluruh lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
''Selama ini kita selalu mengabaikan persoalan lingkungan. Semua dinas harus memiliki peran dan memiliki implementasinya, jangan hanya cakap saja,'' ujarnya seraya mengatakan, mau tak mau semua pihak harus mau melakukan itu.
Fungsi Dewan Daerah Perubahan Iklim menurut Emrizal mengkoordinasikan dan sebagai fasilitator dari berbagai kepentingan dalam upaya mitigasi dan antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang dampaknya sungguh luar biasa. (halloriau)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.