Hal itu disampaikan Muhammad Amin, Jumat (18/10/2013) . Diakuinya, sebagai pejabat baru di SKPD tersebut, ia berupaya membuat berbagai terobosan, karena BPP sendiri merupakan SKPD baru yang terbentuk akhir tahun 2012 lalu. Sejumlah persoalan klasik masih terus terjadi dn dialami masyarakat di kawasan perbatasan, terutama di pulau-pulau terluar.
''Pengelolaan kawasan perbatasan akan dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai stake holder di Pemkab Bengkalis sendiri serta BNPP. Penanganan masalah perbatasan harus dimulai dengan melakukan penataan kawasan itu terlebih dahulu, baik itu di sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, membangun sarana informasi dan komunikasi serta dari sektor keamanan,'' papar Amin, kepada sejumlah wartawan.
Pria yang sempat menjabat kepala Dinas PU dan Dinas Cipta Karya Bengkalis itu menyebutkan bahwa dirinya mengetahui alokasi dana di APBN untuk pengelolaan daerah perbatasan cukup besar, mencapai trilyunan rupiah. Penataan kawasan perbatasan diupayakan tidak hanya menggunakan dana APBD Bengkalis semata, tetapi juga bagaimana merebut kue APBN yang diperkirakan mencapai Rp 20 trilyun untuk dialokasikan ke kabupaten yang merupakan daerah perbatasan.
Di sisi lain, Amin menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di pulau terluar yang ada di Bengkalis akan coba digesa, melalui program terpadu dan sistematis dengan SKPD-SKPD terkait. Sektor infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan, yang mana di Bengkalis merupakan masyarakat di kawasan pesisir, difokuskan pada sektor perikanan, kelautan dan perkebunan. Diakuinya, menjadi Kepala BPP adalah tantangan yang menarik, karena bersentuhan langsung dengan berbagai komunitas di daerah perbatasan.
''Untuk penataan kawasan perbatasan tentunya saya akan koordinasikan dengan staf dahulu., Tapi gambarannya kita sudah mengetahui sedikitlah, apa yang menjadi tupoksi dari SKPD ini. Yang tak kalah pentingnya juga untuk masyarakat di perbatasan adalah pengelolaan informasi, karena kawasan perbatasan merupakan daerah yang rawan berbagai masalah,''ungkap Amin menjelaskan.
Kemudian tambahnya, dalam penataan perbatasan, tentunya juga menyangkut dengan teritorial negara, karena daerah perbatasan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Hal itu menyangkut masalah keamanan dan teritorial NKRI, sehingga pengelolaan yang harus sistematis tersebut harus melibatkan TNI dan Polri serta instansi terkait.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.