Oleh : Redaksi
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Hutan di Riau mendapat sorotan. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya mengungkapkan keprihatinan dan perhatiannya dengan kondisi hutan di Riau.
Sebenarnya bukan hanya hutan, tetapi keseimbangan alam di Riau ini. Kita rasakan sendiri, di saat musim hujan, air langsung menggenangi (banjir) sejumlah titik di Riau. Begitu juga saat musim kemarau, Langsung saja asap mengepul di sejumlah titik hot spot di Riau. Artinya keseimbangan alam di Riau tidak lagi terjaga.
Namun jangan hanya Riau yang disalahkan. Bukankah perusahaan yang beroperasi di Riau itu berasal dari luar negeri juga. Lihat perkebunan sawit, karet dan lainnya, yang berinvestasi berasal dari luar negeri. Selain itu, produk hasil pengolahan kayu di Riau yang menikmati juga orang Eropa dan beberapa negara maju.
Kita khawatir, isu kerusakan alam yang didengung-dengungkan ke sana sini, ternyata dengan motif agar produk yang dihasilkan dari Riau ini pun dapat dibeli dengan harga murah.
Misalnya isu perkebunan sawit mengancam stabilitas alam di Riau, ternyata ini membuat harga sawit murah, sehingga pembeli (negara-negara maju) dapat menikmati dengan harga murah. Jika ini yang terjadi tentu yang rugi rakyat Riau juga, yakni para pekebun di Riau. Kadang kita tidak tahu bahwa setiap isu yang dikumandangkan negara-negara maju itu ada sesuatu di baliknya. Sehingga Riau jadi terombang-ambing, entah mau dibawa kemana.
Kalau musim kemarau, Riau yang disalahkan, baik oleh pusat maupun negeri jiran, tersebab mengekspor asap, padahal rakyat Riau yang merasa sesak nafasnya saja tidak pernah menjerit minta tolong ke negeri jiran dan pusat. Ke depan sudah saatnya rakyat Riau menuntut ke pusat (Jakarta) agar memberikan anggaran lebih dalam hal fasilitas kesehatan.
Begitu juga pada musim hujan, sejumlah desa di Riau tergenang. Rakyat yang kebanjiran tidak pernah mendapat bantuan dari pusat. Paling kalau ada bantuan hanya sekadar mi instan atau sejenisnya. Padahal sudah berapa banyak hasil hutan Riau menjadi devisa negara. Oleh kerana itu, sudah saatnya pemukiman yang rawan banjir itu mendapat anggaran untuk pembangunan rumah yang layak, bila perlu menuntut perbaikan tata wilayah aman banjir dengan fasilitas layaknya di Jakarta.
Contoh sederhana wilayah pinggiran Sungai Siak di Rumbai, setiap tahun mereka langgaran banjir. Tapi adakah bantuan dari pusat untuk mereka. Pernah pusat atau pihak luar negeri memberi bantuan pada mereka dalam bentuk yang fenomenal. Padahal mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dari hutan Riau.
Jika selama ini pusat dan negara maju hanya mengutuk kerusakan alam di Riau, kini saatnya mempertanyakan pada mereka, pernahkan mereka memberi bantuan untuk Riau? Agaknya kita harus cerdas menyikapi isu lingkungan ini.
Kita jangan larut pada komentar mereka, terus saja disalahkan. Kini saatnya kita bersuara, menuntut hak-hak rakyat Riau yang terkena asap dan banjir itu. Yang terjadi selama ini, malah anggaran APBN untuk Riau masih minim dibandingkan sejumlah provinsi tetangga kita sendiri (Sumbar, Sumut dan Jambi). Kini saat menuntut.***
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Hutan di Riau mendapat sorotan. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya mengungkapkan keprihatinan dan perhatiannya dengan kondisi hutan di Riau.
Sebenarnya bukan hanya hutan, tetapi keseimbangan alam di Riau ini. Kita rasakan sendiri, di saat musim hujan, air langsung menggenangi (banjir) sejumlah titik di Riau. Begitu juga saat musim kemarau, Langsung saja asap mengepul di sejumlah titik hot spot di Riau. Artinya keseimbangan alam di Riau tidak lagi terjaga.
Namun jangan hanya Riau yang disalahkan. Bukankah perusahaan yang beroperasi di Riau itu berasal dari luar negeri juga. Lihat perkebunan sawit, karet dan lainnya, yang berinvestasi berasal dari luar negeri. Selain itu, produk hasil pengolahan kayu di Riau yang menikmati juga orang Eropa dan beberapa negara maju.
Kita khawatir, isu kerusakan alam yang didengung-dengungkan ke sana sini, ternyata dengan motif agar produk yang dihasilkan dari Riau ini pun dapat dibeli dengan harga murah.
Misalnya isu perkebunan sawit mengancam stabilitas alam di Riau, ternyata ini membuat harga sawit murah, sehingga pembeli (negara-negara maju) dapat menikmati dengan harga murah. Jika ini yang terjadi tentu yang rugi rakyat Riau juga, yakni para pekebun di Riau. Kadang kita tidak tahu bahwa setiap isu yang dikumandangkan negara-negara maju itu ada sesuatu di baliknya. Sehingga Riau jadi terombang-ambing, entah mau dibawa kemana.
Kalau musim kemarau, Riau yang disalahkan, baik oleh pusat maupun negeri jiran, tersebab mengekspor asap, padahal rakyat Riau yang merasa sesak nafasnya saja tidak pernah menjerit minta tolong ke negeri jiran dan pusat. Ke depan sudah saatnya rakyat Riau menuntut ke pusat (Jakarta) agar memberikan anggaran lebih dalam hal fasilitas kesehatan.
Begitu juga pada musim hujan, sejumlah desa di Riau tergenang. Rakyat yang kebanjiran tidak pernah mendapat bantuan dari pusat. Paling kalau ada bantuan hanya sekadar mi instan atau sejenisnya. Padahal sudah berapa banyak hasil hutan Riau menjadi devisa negara. Oleh kerana itu, sudah saatnya pemukiman yang rawan banjir itu mendapat anggaran untuk pembangunan rumah yang layak, bila perlu menuntut perbaikan tata wilayah aman banjir dengan fasilitas layaknya di Jakarta.
Contoh sederhana wilayah pinggiran Sungai Siak di Rumbai, setiap tahun mereka langgaran banjir. Tapi adakah bantuan dari pusat untuk mereka. Pernah pusat atau pihak luar negeri memberi bantuan pada mereka dalam bentuk yang fenomenal. Padahal mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dari hutan Riau.
Jika selama ini pusat dan negara maju hanya mengutuk kerusakan alam di Riau, kini saatnya mempertanyakan pada mereka, pernahkan mereka memberi bantuan untuk Riau? Agaknya kita harus cerdas menyikapi isu lingkungan ini.
Kita jangan larut pada komentar mereka, terus saja disalahkan. Kini saatnya kita bersuara, menuntut hak-hak rakyat Riau yang terkena asap dan banjir itu. Yang terjadi selama ini, malah anggaran APBN untuk Riau masih minim dibandingkan sejumlah provinsi tetangga kita sendiri (Sumbar, Sumut dan Jambi). Kini saat menuntut.***
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.