KLB Asap, Tanda Sistem Pelayanan Publik Macet

Oleh : 

---

[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Kehadiran pejabat teras pusat, dari menteri hingga Presiden RI sekalipun di Riau ini, ternyata tidak memberikan sedikitpun pengurangan kabut asap di Negeri Lancang Kuning ini.

Meski terkesan terlambat, namun ketetapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadikan status kondisi luar biasa (KLB) di Riau karena lebih dari 50 persen kabupaten/kota di Riau sudah dikepung asap patut mendapat apresiasi.

Seperti ditulis koran ini kemarin, Gubernur Riau, H Annas Maamun langsung mempersiapkan langkah-langkah. Di antaranya menyiapkan tim pemadam karhutla hingga ke desa-desa.

Menurut Gubri setiap satu desa akan disiapkan lima orang tim pemadam dan akan diberikan honor oleh Pemprov Riau sebesar Rp300 ribu/bulan. Terdapat 1.584 desa se-Riau yang akan mengamankan daerahnya dari api.

Seharusnya, kebijakan Pemprov ini dijadikan momentum untuk menyatukan kekuatan antar pemerintahan kabupaten kota di Riau, untuk mengambil langkah bersama dan terstruktur untuk sama-sama mengatasi masalah asap yang sudah merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas dan segala bidang ini.

Dorongan untuk mengambil tindakan itu, juga sebaiknya datang dari berbagai pihak untuk sama-sama merasakan bahwa bencana ini memang harus ditanggulangi secara bersama-sama, baik pemerintah, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, partai politik dan lainnya.

Di samping kita meluahkan semua kemampuan dan potensi bagaimana menangani asap sesegera mungkin, patut juga direnungkan oleh pemimpin dan pengambil kebijakan, bahwa asap sudah merupakan bencana musiman yang datang setiap tahun, jika kebijakan masih reaktif, sungguh tidaklah tepat.

Sudah dimaklumi, jika pencegahan dan penanggulangan asap ini seharusnya sudah menjadi sistem baku yang siap bergerak jika asap kembali terjadi.

Tak hanya asap, sistem yang berupaya untuk pelayanan publik, juga harus siap selama masyarakat masih menjalankan aktivitas kehidupan.

Bukan rahasia lagi, jika terjadi pesta demokrasi, pemilihan gubernur, bupati dan wakil rakyat, sering kali dalam rentang itu, semua sistem-sistem pelayanan publik selalu terkendala dan bahkan terhenti sama sekali.

Inilah yang patut direnungkan oleh pemimpin kita bahwa siapa pun bisa silih berganti menduduki suatu jabatan, namun sistem pelayanan publik, termasuk penganggulangan cepat terhadap bencana seperti asap ini, harus tetap berjalan.

Janganlah hari ini kita berkeringat menguras pikiran bagaimana asap segera hilang di Bumi Lancang Kuning ini, tapi besok, tahun depan dia datang lagi. Nah!***(ak27)