PEKANBARU [ArtikelKeren] NEWS - Hingga awal Maret ini, sekitar 8.000 PNS di lingkungan Pemprov Riau belum menerima tunjangan Beban Kerja (BK).
Belum diketahui apakah tunjangan dengan nominal sebesar gaji per bulan tersebut akan dihapus atau masih tertunda dikarenakan adanya perubahan SOTK 2013 yang belum seluruhnya dilantik.
Sebab, seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Riau ketika coba dikonfirmasi terkait hal ini belum ada satupun yang memberikan jawaban. Bahkan Gubri saat diwawancara beberapa waktu lalu masih belum memberikan jawaban pasti.
Sekdaprov Riau Zaini Ismail yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak berani berkomentar banyak. "Teknisnya ada di BPKAD,’’ singkatnya ketika disinggung mengenai gaji dan tunjangan pegawai.
Sebab, memang hingga kemarin, hampir seluruh pegawai di lingkungan Pemprov sudah mulai gusar belum dibayarnya tunjangan BK memasuki triwulan pertama penggunaan anggaran tahun ini.
Sementara APBD murni 2014 sebesar Rp8,2 triliun sudah disahkan pada akhir Januari lalu.
Kepala BPKAD Riau Jonli, mengemukakan dirinya tidak bisa memberikan jawaban terlalu jauh terkait hal tersebut. Kesan saling lempar antara Sekdaprov dan BPKAD menjadikan nasib tunjangan ribuan pegawai masih belum jelas. "Tanya Sekda,’’ singkatnya.
Demikian pula ketika ditanyakan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau Ramli Walid. Dia lebih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Gubri H Annas Maamun. (ak27)
Belum diketahui apakah tunjangan dengan nominal sebesar gaji per bulan tersebut akan dihapus atau masih tertunda dikarenakan adanya perubahan SOTK 2013 yang belum seluruhnya dilantik.
Sebab, seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Riau ketika coba dikonfirmasi terkait hal ini belum ada satupun yang memberikan jawaban. Bahkan Gubri saat diwawancara beberapa waktu lalu masih belum memberikan jawaban pasti.
Sekdaprov Riau Zaini Ismail yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak berani berkomentar banyak. "Teknisnya ada di BPKAD,’’ singkatnya ketika disinggung mengenai gaji dan tunjangan pegawai.
Sebab, memang hingga kemarin, hampir seluruh pegawai di lingkungan Pemprov sudah mulai gusar belum dibayarnya tunjangan BK memasuki triwulan pertama penggunaan anggaran tahun ini.
Sementara APBD murni 2014 sebesar Rp8,2 triliun sudah disahkan pada akhir Januari lalu.
Kepala BPKAD Riau Jonli, mengemukakan dirinya tidak bisa memberikan jawaban terlalu jauh terkait hal tersebut. Kesan saling lempar antara Sekdaprov dan BPKAD menjadikan nasib tunjangan ribuan pegawai masih belum jelas. "Tanya Sekda,’’ singkatnya.
Demikian pula ketika ditanyakan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau Ramli Walid. Dia lebih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Gubri H Annas Maamun. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.