Oleh : BE Banjarnahor
[ArtikelKeren] OPINI - Di era otonomi daerah (Otda) saat ini, banyak penempatan jabatan bukan oleh ahlinya. Katakan saja, Kepala Dinas Pertanian bukan dijabat oleh seorang sarjana pertanian.
Kadis Kehutanan dijabat bukan oleh sarjana kehutanan. Bahkan katanya, kegiatan penyuluhan pertanian di era Otda ini semakin pudar. Lebih mengherankan lagi kalau namanya kegiatan pertanian, tapi pertanggungjawabannya ke Kementerian Dalam Negeri.
Memang, banyak pihak mensinyalir di era Otda ini pembangunan pertanian bukannya tambah meningkat tapi malah tambah melempem. Pelaksanaan Otda masih tumpang tindih.
Bukan tumpang tindih karena masih ditemukan adanya sarjana pertanian mengurusi jalan, sarjana pendidikan mengurusi hutan.
Walaupun pelaksanaan Otda di negeri kita sudah berjalan belasan tahun, jadi wajar saja bila pelaksanaan Otda masih belum berhasil. Malah yang dapat saya lihat adanya Otda bagi pembangunan pertanian merupakan kemunduran.
Tidak usah heran, karena di mata para pemimpin daerah sampai detik ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian dipandang jauh lebih kecil bila dibanding dengan PAD dari sektor lainnya.
Bila dilihat dari latar belakangnya, konsep Otda yang terlahir kurang lebih 16 tahun yang lalu itu sungguh bagus. Konsep Otda ini tentunya diharapkan membawa kebaikan, termasuk harapan baru bagi meningkatnya pembangunan pertanian di negeri agraris ini.
Namun apa hendak dikata, harapan belum dapat menjadi kenyataan. Pembangunan pertanian baru mampu bergaung sebatas di istana semata. Memang, sudah lamab angsa kita itu dikenal hanya pandai membuat konsep.
Orang daerah mana yang tidak tergiur oleh konsep Otda, bila konsep Otda itu dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Jelasnya daerah otonom itu dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Istilah lainnya, suatu kekuasaan pada suatu wilayah dapat mengelola untuk kepentingan wilayah tersebut. Dengan kata lain Otda itu adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.
Memang, dalam praktiknya penyelenggaraan Otda berdasarkan UU No 22/ 1999 tersebut ternyata banyak menghadapi permasalahan.
Secara umum permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Otda antara lain: soal penataan kewenangan, penataan kelembagaan daerah, penataan sumberdaya aparatur daerah, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan hubungan pemerintah pusat dengan Pemda, pengelolaan hubungan kepala daerah dengan DPRD;dan implementasi UU Otda semakin membuat kegiatan penyuluhan pertanian tersungkur.
Bicara PAD, tentunya PAD pertanian kalah telak oleh PAD industri. Oleh karenanya tak heran antara sadar dan tidak pertanian tergilas oleh industri di era Otda ini. Sebenarnya konsep Otdanya tidaklah buruk, hanya ada sedikit tumpang tindih, kekurangjelasan antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah.
Masalahnya saya lihat terletak pada SDM pemimpin yang terlalu berjiwa pengusaha dan kurang peduli pada pembangunan pertanian.
SDM pemimpin yang notabene dipilih oleh rakyat, ternyata tak mampu mendahulukan kepentingan rakyat. PAD dengan segala cara digenjot habis-habisan, mengabaikan kepentingan publik.
Maka tak aneh jika negara kita sering disebut sebagai negara pengusaha. Pengusaha jual batu bara ke Cina, jual beras ke Italia, jualan sumber daya alam yang melimpah di negara khatulistiwa ini.
Belum berhasilnya pelaksanaan Otda bukan berarti konsepnya yang tidak bagus. Hal ini saya lihat lebih disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep otda.
Dengan demikian persoalan SDM merupakan kendala yang serius dalam Otda. Peran pemimpin dalam pelaksanaan Otda tentunya sangat perlu dan menentukan.
Para pemimpin di daerah dalam membuat program-program mesti berpikir. Di sini diperlukan kreativitas yang sepenuhnya diabdikan bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Para pemimpin jangan hanya bisa meningkatkan PAD semata, tapi mesti mampu juga membagi-bagikan PAD tersebut kepada rakyat yang paling membutuhkan.
Para pemimpin di daerah jangan hanya bisa melindungi para petani semata, tapi juga mesti mampu melaksanakan kebijakan yang dapat mengangkat harkat derajat para petani.
Para pemimpin di daerah jangan hanya senang bekerja sendirian, tapi mesti mau dan mampu mensinergikan para pihak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perguruan tinggi mesti diajak guna merealisasikan program-program pembangunan itu. Apalah artinya para pemimpin di daerah bergelar doktor, kalau tak pernah mau dan mampu memiliki wawasan luas perihal pembangunan yang benar. Pembuatan program-program pembangunan copy paste, proyek-proyek yang dikerjakan sendiri sudah saatnya untuk segera dihindari.
Transparansi yang dipersembahkan bagi kesejahteraan para petani, tentu nya memiliki nilai ibadah yang tinggi dari kacamata Sang Maha Pemberi.
Semoga konsep Otda yang sungguh bagus itu implementasinya dapat segera di buat berhasil. Permasalahannya terletak pada kualitas SDM pemimpin, yang tentu nya pemimpin itu mesti paham terhadap konsep Otda itu sendiri dan yang paling penting memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keberhasilan pembangunan pertanian di negeri agraris ini.***(ak27)
BE Banjarnahor
Mahasiswa Magister Hukum UIR
Kadis Kehutanan dijabat bukan oleh sarjana kehutanan. Bahkan katanya, kegiatan penyuluhan pertanian di era Otda ini semakin pudar. Lebih mengherankan lagi kalau namanya kegiatan pertanian, tapi pertanggungjawabannya ke Kementerian Dalam Negeri.
Memang, banyak pihak mensinyalir di era Otda ini pembangunan pertanian bukannya tambah meningkat tapi malah tambah melempem. Pelaksanaan Otda masih tumpang tindih.
Bukan tumpang tindih karena masih ditemukan adanya sarjana pertanian mengurusi jalan, sarjana pendidikan mengurusi hutan.
Walaupun pelaksanaan Otda di negeri kita sudah berjalan belasan tahun, jadi wajar saja bila pelaksanaan Otda masih belum berhasil. Malah yang dapat saya lihat adanya Otda bagi pembangunan pertanian merupakan kemunduran.
Tidak usah heran, karena di mata para pemimpin daerah sampai detik ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian dipandang jauh lebih kecil bila dibanding dengan PAD dari sektor lainnya.
Bila dilihat dari latar belakangnya, konsep Otda yang terlahir kurang lebih 16 tahun yang lalu itu sungguh bagus. Konsep Otda ini tentunya diharapkan membawa kebaikan, termasuk harapan baru bagi meningkatnya pembangunan pertanian di negeri agraris ini.
Namun apa hendak dikata, harapan belum dapat menjadi kenyataan. Pembangunan pertanian baru mampu bergaung sebatas di istana semata. Memang, sudah lamab angsa kita itu dikenal hanya pandai membuat konsep.
Orang daerah mana yang tidak tergiur oleh konsep Otda, bila konsep Otda itu dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Jelasnya daerah otonom itu dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Istilah lainnya, suatu kekuasaan pada suatu wilayah dapat mengelola untuk kepentingan wilayah tersebut. Dengan kata lain Otda itu adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.
Memang, dalam praktiknya penyelenggaraan Otda berdasarkan UU No 22/ 1999 tersebut ternyata banyak menghadapi permasalahan.
Secara umum permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Otda antara lain: soal penataan kewenangan, penataan kelembagaan daerah, penataan sumberdaya aparatur daerah, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan hubungan pemerintah pusat dengan Pemda, pengelolaan hubungan kepala daerah dengan DPRD;dan implementasi UU Otda semakin membuat kegiatan penyuluhan pertanian tersungkur.
Bicara PAD, tentunya PAD pertanian kalah telak oleh PAD industri. Oleh karenanya tak heran antara sadar dan tidak pertanian tergilas oleh industri di era Otda ini. Sebenarnya konsep Otdanya tidaklah buruk, hanya ada sedikit tumpang tindih, kekurangjelasan antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah.
Masalahnya saya lihat terletak pada SDM pemimpin yang terlalu berjiwa pengusaha dan kurang peduli pada pembangunan pertanian.
SDM pemimpin yang notabene dipilih oleh rakyat, ternyata tak mampu mendahulukan kepentingan rakyat. PAD dengan segala cara digenjot habis-habisan, mengabaikan kepentingan publik.
Maka tak aneh jika negara kita sering disebut sebagai negara pengusaha. Pengusaha jual batu bara ke Cina, jual beras ke Italia, jualan sumber daya alam yang melimpah di negara khatulistiwa ini.
Belum berhasilnya pelaksanaan Otda bukan berarti konsepnya yang tidak bagus. Hal ini saya lihat lebih disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep otda.
Dengan demikian persoalan SDM merupakan kendala yang serius dalam Otda. Peran pemimpin dalam pelaksanaan Otda tentunya sangat perlu dan menentukan.
Para pemimpin di daerah dalam membuat program-program mesti berpikir. Di sini diperlukan kreativitas yang sepenuhnya diabdikan bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Para pemimpin jangan hanya bisa meningkatkan PAD semata, tapi mesti mampu juga membagi-bagikan PAD tersebut kepada rakyat yang paling membutuhkan.
Para pemimpin di daerah jangan hanya bisa melindungi para petani semata, tapi juga mesti mampu melaksanakan kebijakan yang dapat mengangkat harkat derajat para petani.
Para pemimpin di daerah jangan hanya senang bekerja sendirian, tapi mesti mau dan mampu mensinergikan para pihak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perguruan tinggi mesti diajak guna merealisasikan program-program pembangunan itu. Apalah artinya para pemimpin di daerah bergelar doktor, kalau tak pernah mau dan mampu memiliki wawasan luas perihal pembangunan yang benar. Pembuatan program-program pembangunan copy paste, proyek-proyek yang dikerjakan sendiri sudah saatnya untuk segera dihindari.
Transparansi yang dipersembahkan bagi kesejahteraan para petani, tentu nya memiliki nilai ibadah yang tinggi dari kacamata Sang Maha Pemberi.
Semoga konsep Otda yang sungguh bagus itu implementasinya dapat segera di buat berhasil. Permasalahannya terletak pada kualitas SDM pemimpin, yang tentu nya pemimpin itu mesti paham terhadap konsep Otda itu sendiri dan yang paling penting memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keberhasilan pembangunan pertanian di negeri agraris ini.***(ak27)
BE Banjarnahor
Mahasiswa Magister Hukum UIR
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.