Kedatangan para buruh yang sebagian besar tenaga kontrak (outsoursching) di lingkungan PT Pertamina RU-II Sei Pakning ini, guna menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka di DPRD dan Bupati Bengkalis. Setidaknya, ada 25 tuntutan yang mereka sampaikan, diantaranya penghapusan kontrak outsoursching berdasarkan hasil Panja OS BUMN DPR RI Komisi IX dan Surat Edaran Meneg BUMN.
Pantauan di lapangan, massa mulai berkumpul di Kantor DPRD Bengkalis sekitar pukul 09.30 WIB. Di depan Kantor DPRD, massa menyampaikan orasi dengan pengeras suara dan membentangkan sejumlah spanduk. Hampir satu jam mereka berorasi di Gedung Wakil Rakyat, dibawah pengawasan pihak kepolisian. Kapolres Bengkalis, AKBP Andry Wibowo juga ikut turun langsung memantau jalannya aksi demo yang berlangsung tertib tersebut.
Setelah menyampaikan orasi di depan Kantor DRPD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Bengkalis di bawah pengawalan pihak kepolisian. Di Kantor Bupati, perwakilan buruh diterima berdialog dengan Asisten I H Amir Faisal, Kadisnaker Ridwan Yazid, Ketua dan Sekretasis Komisi I DPRD Bengkalis, H Mira Roza dan Dani Purba serta Kapolres Andry Wibowo.
Dalam pertemuan itu, Koordinator DPC FPE SBSI Kabupaten, Syaiful Bahri diberi kesempatan menyampaikan aspirasi para buruh dan menyerahkan surat pernyataan sikap resmi para buruh kepada Asisten I H Amir Faisal. Asisten I Faisal di hadapan perwakilan para buruh, berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tutuntan para buruh kepada Bupati Bengkalis.
Aksi yang dilakukan ratusan buruh ini merupakan aksi lanjutan yang pernah beberapa kali mereka lakukan di Kantor PT Pertamina UP II Sei Pakning dengan menggelar mogok kerja dalam beberapa bulan terakhir. Namun sejauh ini tuntutan mereka sepertinya belum dipenuhi oleh manajemen PT Pertamina RU II Sei Pakning, sehingga mereka memilih melakukan aksi ke DPRD dan Pemkab Bengkalis agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa diperjuangkan oleh Pemkab.
Adapun 25 tuntutan yang disampaikan pekerja atau buruh di lingkugan PT. Pertamina RU II Sei Pakning antara lain, penghapusan kontrak outsourcing berdasarkan Panja OS BUMN DPR RI dan Surat Edaran Mendagari, perusahaan tidak diperkenankan mendatangkan pekerja baru sebelum ada jaminan kepada pekerja kontrakoutsourcing, menolak program tugu mandiri yang dikait-kaitkan dengan uang pesangon pekerja, menolak peralihan pekerja LS di Wisma Pertamina dari sistem shiff menjadi pekerja harian, menolak penurunan grade atau klas pekerja GHK dan sejumlah tuntutan lainnya. (ak27/halloriau)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.