Atasi Dampak Sosial Eks Lokalisasi, Pemkot Guyur Rp 25 M

SURABAYA [ArtikelKeren] NEWS - Upaya Pemkot Surabaya menutup empat lokalisasi, yakni Klakah Rejo, Sememi, Tambakasri, dan Dupak Bangunsari, terus berlanjut. Bahkan, pemkot mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar pada tahun anggaran 2014.

Anggaran itu digunakan untuk menyelesaikan dampak sosial pasca penutupan empat lokalisasi tersebut. Ada berbagai pembangunan dan pelatihan guna mengantisipasi dampak sosial itu.

Sesuai dengan data bappeko, ada 23 program yang bakal dilaksanakan di empat eks lokalisasi tersebut. Di antaranya, pembangunan sport center Rp 1,5 miliar, pasar tradisional Rp 1 miliar, gedung sekolah Rp 7.476.780.000 (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonahaji menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi fokus pemkot dalam mengantisipasi dampak sosial di eks lokalisasi. Misalnya, pemberdayaan sosial dan pembenahan infrastruktur. Dinas sosial (dinsos) serta badan pemberdayaan masyarakat dan KB (Bapemas KB) yang mewakili pemkot menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan di eks lokalisasi.

Anggaran Rp 427 juta digelontorkan untuk berbagai pelatihan mantan PSK dan masyarakat di tiga eks lokalisasi. Yaitu, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. ''Keterampilan mereka harus ditingkatkan lebih dulu,'' paparnya saat ditemui kemarin (9/12).

Di bidang infrastruktur, lanjut Agus, salah satu yang paling besar menyerap anggaran adalah pembangunan sport center di Klakahrejo dengan nilai Rp 1,5 miliar. Dia mengungkapkan bahwa masih ada berbagai pembangunan yang nilainya mencapai puluhan miliar.

Menurut dia, semua pembangunan dan pelatihan itu berdasar usul LKMK eks lokalisasi. Dengan begitu, semua program tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat yang terdampak penutupan lokalisasi.

''Sebenarnya yang paling sulit itu bukan penutupannya, namun menangani dampak sosial setelah penutupan lokalisasi. Kami sudah menganggarkan Rp 25 miliar untuk itu semua,'' tegasnya. Anggaran tersebut jauh lebih besar daripada anggaran yang dikucurkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov Jatim. Agus menyebutkan bahwa Kementerian Sosial mengalokasikan Rp 858 juta dan pemprov Rp 1,4 miliar. ''Kami tentu harus paling besar. Sebab, memang lokalisasi itu berada di Surabaya,'' jelasnya. (ak27/jpnn)