Anggaran DED Gedung Baru DPRD Bisa Dicoret

PEKANBARU [ArtikelKeren] NEWS — Anggaran pembahasan detail engineering design (DED) pembangunan gedung baru DPRD Riau yang disebut-sebut setinggi 12 lantai masih bisa dicoret dari usulan APBD murni 2014.

Sekretaris DPRD Provinsi Riau Zulkarnain Kadir SH MH, Rabu (11/12) mengatakan saat ini anggaran untuk DED tersebut masih berupa usulan dari anggota DPRD Riau yang dicatatkan oleh sekretariat DPRD untuk dimasukkan dalam APBD murni 2014.

‘’Namanya masih usulan, jadi kalau dirasakan tidak diperlukan untuk menganggarkan DED pembangunan gedung, maka bisa dicoret. Anggota DPRD Riau yang mencoretnya dari usulan sebelum disahkan,’’ kata Zulkarnain Kadir.

Zulkarnain Kadir mengatakan sebenarnya proses pembangunan gedung ini sudah berjalan dengan dianggarkannya feasibility study dan amdal dalam APBD 2013.

‘’Rencana pembangunan ini sudah dimulai dengan disetujuinya anggaran untuk feasibility study dan amdal oleh anggota DPRD sebagai legislatif dan Pemerintah Provinsi Riau sebagai eksekutif di APBD 2013. Kalau tidak disetujui, mana bisa ada anggarannya untuk itu,’’ kata Zulkarnain Kadir.

Disebutkan Zulkarnain, dirinya tidak mempunyai kepentingan dalam pembangunan gedung tersebut.

‘’Fungsi perencanaan itu ada di sekretariat dewan, jadi setelah kami studi banding di kantor DPRD provinsi lain, ada ruangan untuk masing-masing anggota dewan, lalu kami rencanakan itu. Ini untuk anggota dewan juga,’’ ujarnya menambahkan.

Jika saat ini permasalahan pembangunan itu menjadi perdebatan dan ada anggota dewan yang mengatakan tidak setuju, bagi Zulkarnain Kadir juga tidak masalah.

‘’Intinya kami sudah lakukan tugas perencanaan, sudah ada feasibiliti study, sudah ada amdal. Kalau dirasakan perlu, maka dianggarkan untuk DED. Kalau dirasakan tidak perlu maka anggota DPRD juga yang akan mencoretnya dari usulan,’’ kata Zulkarnain Kadir.

Harus dengan Kajian Akademis
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Dr Emrizal Pakis menilai pembangunan gedung DPRD Riau harus dengan kajian akademis. Ini diperlukan untuk memastikan pembangunan sarana infrastruktur tersebut tidak menimbulkan pro dan kontra.

‘’Memang untuk membangun sarana infrastruktur baru tersebut harus ada analisa akademisnya. Ini penting untuk menilai apakah itu diperlukan dan kapan benar-benar diperlukannya,’’ urai Emrizal.

Saat ditanyakan mengenai sisi urgensi pembangunan gedung pencakar langit tersebut, Emrizal mengatakan pihaknya tidak melihat dari sisi urgensi. Melainkan dari azas manfaat dan keperluan. Hal itu perlu diwujudkan dengan hasil kajian akademis.

Dia menambahkan, dari kajian akademisi dapat dilanjutkan dengan pendekatan teknis. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunanan grand design dan perkiraan biaya.

Untuk itu, dia mengharapkan pihak-pihak terkait dapat memenuhi tahapan-tahapan tersebut. Sehingga, komitmen untuk melakukan pengembangan infrastruktur di Bumi Melayu Lancang Kuning tidak berbentur dengan kendala teknis serta disoroti berbagai pihak terkait.

‘’Misalnya di Kota Pekanbaru apakah sudah harus ada jalan tol dalam kota, sementara kita melihat jalannya masih lancar-lancar saja. Untuk itu, kita harus melihat nilai fungsi dan manfaatnya,’’ sambung mantan kepala Bappeda Riau itu.

Disinggung mengenai substansi kajian akademis untuk pembangunan gedung baru itu, dia menilai hal itu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. Begitu juga untuk melihat azas manfaat dan waktu pemanfatannya.

‘’Oleh karena itu, harus ada kajian akademisnya sebelum kita membangun gedung baru tersebut. Ini yang saya fikir perlu dijadikan pertimbangan,’’ imbuh Emrizal. (ak27)