Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara beberapa kerja sama yang sangat krusial, bisa menempatkan Pemerintah Australia berada pada posisi sulit.
Ini imbas dari penyadapan yang dilakukan para inteljen teknologi informasi (IT) Australia terhadap simbol negara yang juga kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu, juga terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa anggota kabinet, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Beberapa kerja sama yang dihentikan itu antara lain, kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, kerja sama latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun latihan yang sifatnya gabungan, dan kerja sama coordinated military operation yang banyak fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia alias people smuggling.
Dua hal penting yang membuat Australia akan kelimpungan adalah pertukaran informasi intelijen.
Ini berhubungan erat dengan masalah terorisme yang memang begitu “menakutkan” negara berpenduduk 22 juta jiwa itu. Bom Bali I dan II tahun 2002 dan 2005, adalah salah satu penyebab “tetangga berisik” ini mau tak mau harus berbaik-baik dengan intelijen dan kepolisian Indonesia.
Bom Bali I yang meledakkan Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, pada 12 Oktober 2002, menewaskan 119 orang, 88 di antaranya adalah warga Australia (terbanyak).
Ini bisa dipahami karena Bali adalah tempat paling terjangkau liburan mereka, dan Kuta adalah tempat paling favorit. Kelompol Amrozi dan Imam Samudra menjadi “legenda” bagi masyarakat Australia.
Tetapi, sebenarnya, jauh sebelum Bom Bali I dan II meledak, sejak tahun 1956 —tahun di mana Australia membuka kedutaan besarnya sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan Indonesia— bibit-bibit intelijen (penyadapan) mereka sudah mulai ditanam di Indonesia.
Australia paham bahwa sebagai negara tetangga paling dekat —dan paling banyak penduduknya— peran Indonesia amat vital bagi mereka dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan dalam hal ini intelijen masuk di dalamnya.
Artinya, pemahaman mereka terhadap kondisi Indonesia sudah khatam, dan tahu ceruk-ceruk mana yang bisa dimasuki, termasuk dalam bidang IT.
Itu makanya, mengapa sejak Pemilu 1999 pascareformasi, Australia sangat getol memberikan donasi keperluan pemilu, terutama bidang IT.
Sejak tahun itu, Australia sangat dominan dalam memberi hibah TI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekarang kita pasti akan sadar: mengapa mereka ngotot membantu bidang IT?
Kerja sama bidang penanganan penyelendupan manusia yang juga dihentikan, juga akan membuat Australia harus berhadapan langsung dengan masalah pengungsi dan pencari suaka atau imigran gelap yang sangat marak.
Selama ini, Indonesia menjadi negara “penyaring” dan sebenarnya berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan karena harus menampung para pencari suaka dan pengungsi tersebut.
Perjanjian kerja sama itu, mau tak mau harus membuat Indonesia repot mengurusi mereka dengan membangun banyak rudenim di banyak kota di Indonesia, termasuk di Pekanbaru.
Hal ini juga memunculkan persoalan sosial tersendiri. Pertengkaran sesama pencari suaka asal Myanmar —antara muslim Rohingya dan penganut Budha— di Rudenim Medan yang menimbulkan korban jiwa, adalah salah satunya.
Penghentian kerja sama bidang ini, bagi Indonesia, malah lebih menguntungkan. Bahkan beberapa LSM seperti Setara (pimpinan Hendardi) dan Human Rights Working Group (melalui Choirul Anam) menyerukan agar Indonesia –dalam hal ini kepolisian dan imigrasi— tak perlu mencegah atau menangkap para pencari suaka itu yang akan menuju Australia.
Kedua lembaga itu juga menganjurkan agar pemerintah melepaskan para pencari suaka itu di seluruh rudenim yang ada.
Bisa kita bayangkan jika itu dilakukan, maka Australia akan benar-benar menerima air bah imigran gelap dari berbagai negara yang terimbas konflik dalam negeri seperti Irak, Iran, Afghanistan, Suriah, Tibet, dan banyak negara lainnya itu.***(ak27/rp)
Ini imbas dari penyadapan yang dilakukan para inteljen teknologi informasi (IT) Australia terhadap simbol negara yang juga kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu, juga terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa anggota kabinet, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Beberapa kerja sama yang dihentikan itu antara lain, kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, kerja sama latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun latihan yang sifatnya gabungan, dan kerja sama coordinated military operation yang banyak fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia alias people smuggling.
Dua hal penting yang membuat Australia akan kelimpungan adalah pertukaran informasi intelijen.
Ini berhubungan erat dengan masalah terorisme yang memang begitu “menakutkan” negara berpenduduk 22 juta jiwa itu. Bom Bali I dan II tahun 2002 dan 2005, adalah salah satu penyebab “tetangga berisik” ini mau tak mau harus berbaik-baik dengan intelijen dan kepolisian Indonesia.
Bom Bali I yang meledakkan Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, pada 12 Oktober 2002, menewaskan 119 orang, 88 di antaranya adalah warga Australia (terbanyak).
Ini bisa dipahami karena Bali adalah tempat paling terjangkau liburan mereka, dan Kuta adalah tempat paling favorit. Kelompol Amrozi dan Imam Samudra menjadi “legenda” bagi masyarakat Australia.
Tetapi, sebenarnya, jauh sebelum Bom Bali I dan II meledak, sejak tahun 1956 —tahun di mana Australia membuka kedutaan besarnya sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan Indonesia— bibit-bibit intelijen (penyadapan) mereka sudah mulai ditanam di Indonesia.
Australia paham bahwa sebagai negara tetangga paling dekat —dan paling banyak penduduknya— peran Indonesia amat vital bagi mereka dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan dalam hal ini intelijen masuk di dalamnya.
Artinya, pemahaman mereka terhadap kondisi Indonesia sudah khatam, dan tahu ceruk-ceruk mana yang bisa dimasuki, termasuk dalam bidang IT.
Itu makanya, mengapa sejak Pemilu 1999 pascareformasi, Australia sangat getol memberikan donasi keperluan pemilu, terutama bidang IT.
Sejak tahun itu, Australia sangat dominan dalam memberi hibah TI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekarang kita pasti akan sadar: mengapa mereka ngotot membantu bidang IT?
Kerja sama bidang penanganan penyelendupan manusia yang juga dihentikan, juga akan membuat Australia harus berhadapan langsung dengan masalah pengungsi dan pencari suaka atau imigran gelap yang sangat marak.
Selama ini, Indonesia menjadi negara “penyaring” dan sebenarnya berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan karena harus menampung para pencari suaka dan pengungsi tersebut.
Perjanjian kerja sama itu, mau tak mau harus membuat Indonesia repot mengurusi mereka dengan membangun banyak rudenim di banyak kota di Indonesia, termasuk di Pekanbaru.
Hal ini juga memunculkan persoalan sosial tersendiri. Pertengkaran sesama pencari suaka asal Myanmar —antara muslim Rohingya dan penganut Budha— di Rudenim Medan yang menimbulkan korban jiwa, adalah salah satunya.
Penghentian kerja sama bidang ini, bagi Indonesia, malah lebih menguntungkan. Bahkan beberapa LSM seperti Setara (pimpinan Hendardi) dan Human Rights Working Group (melalui Choirul Anam) menyerukan agar Indonesia –dalam hal ini kepolisian dan imigrasi— tak perlu mencegah atau menangkap para pencari suaka itu yang akan menuju Australia.
Kedua lembaga itu juga menganjurkan agar pemerintah melepaskan para pencari suaka itu di seluruh rudenim yang ada.
Bisa kita bayangkan jika itu dilakukan, maka Australia akan benar-benar menerima air bah imigran gelap dari berbagai negara yang terimbas konflik dalam negeri seperti Irak, Iran, Afghanistan, Suriah, Tibet, dan banyak negara lainnya itu.***(ak27/rp)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.