Pasalnya, di satu sisi seluruh caleg DPD telah menyampaikan aspirasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar surat suara mereka nantinya menggunakan nomor urut. Hal ini demi memudahkan sosialisasi ke tengah masyarakat.
Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyebut urutan harus berdasarkan abjad.
"KPU menyadari kebutuhan nomor urut dari caleg DPD. Karena itu draft perubahan Peraturan KPU tentang pencalonan DPD telah kita siapkan," ujarnya di Jakarta, Senin (25/11).
Menurut Hadar, dalam draft tersebut KPU coba menjembatani perintah UU dengan aspirasi caleg DPD . Caranya, dengan mengusulkan penggunaan abjad sekaligus nomor urut.
"Tapi pertanyaannya kalau sudah diurutkan bedasarkan abjad, kemudian dikasih nomor urut, boleh nggak? Undang-undang kan nggak bilang," katanya.
Karena itu KPU kata Hadar, perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Konsultasi demi menjaga agar KPU tidak menyalahi undang-undang dalam menetapkan kebijakan. "Kalau itu kami jalankan, maka kami harus merubah peraturan dan itu harus konsultasi dengan DPR. Karena itu kami akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR mengenai hal ini," ujarnya. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.