Oleh : Bambang R Rustam
[ArtikelKeren] OPINI - Salah satu program strategis pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan adalah dengan menginisiasi lahirnya skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tidak salah peningkatan penyaluran KUR menjadi salah satu indikator semakin meningkatnya kemampuan debitur usaha mikro kecil dalam mengakses pembiayaan.
Keseriusan pemerintah ini bahkan telah pula ditindaklanjuti dengan lahirnya Inpres No: 3/2010 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk ikut aktif berperan serta dalam program perluasan KUR.
Pelibatan pihak pemerintah daerah di Provinsi Riau ini sangatlah penting dan strategis mengingat saat ini di Provinsi Riau berdasarkan data pemetaan LKM di Riau tahun 2012 yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa kini terdapat 483.610 debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Provinsi Riau.
Terdapat lebih kurang 365.678 (76 persen) usaha mikro, 111.217 (23 persen) usaha kecil dan sisanya usaha pada kelas menengah.
Dengan demikian bila Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini akan sampai pada tahap pemilihan umum kepala daerah putaran kedua ingin mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran maka isu pemberdayaan UMKM haruslah menjadi prioritas utama.
Survei membuktikan bahwa dari pemberian KUR kepada tujuh juta debitur ternyata mampu menciptakan potensi lapangan kerja untuk sekitar 20 juta orang.
Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pada sumber pembiayaan sepertinya masih menjadi kebijakan yang perlu didukung oleh berbagai pihak agar kendala minimnya akses dana perbankan bagi UMKM dapat teratasi.
Kendala ini dirasakan masih menjadi kendala utama di samping kemampuan sumber daya manusia, jejaring dan jangkauan pemasaran serta keterbatasan kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan.
Potret KUR
Sejak diluncurkan pada 2007 hingga saat ini, KUR telah disalurkan sebesar Rp124 triliun untuk 9 jutaan debitur. Selama 2013 ini saja telah disalurkan Rp26 triliun dan bagi 1,5 juta debitur.
Pencapaian hingga Agustus 2013 tergolong positif atau setara dengan 73 persen dari target pencapaian tahun 2013.
Bagaimana dengan penyaluran KUR di Provinsi Riau?
Data terbaru yang dirilis Kementerian Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa telah disalurkan KUR sebesar Rp3,8 triliun di Provinsi Riau untuk 154.769 debitur penerima atau setara dengan 3 persen dari plafon penyaluran KUR secara nasional.
KUR ini disalurkan oleh 8 bank pelaksana yaitu Bank Riaukepri, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah.
Bila dibandingkan dengan capaian provinsi lainnya secara nasional, Provinsi Riau yang tadinya menempati peringkat ketujuh dalam penyaluaran KUR per provinsi saat ini mengalami penurunan dan menempati peringkat kesembilan dari 33 provinsi yang menyalurkan KUR di Indonesia.
Dalam penyaluran KUR ini Provinsi Riau masih kalah dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.
Kendala Penyaluran
Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit modal kerja dan investasi yang dapat diberikan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif, layak namun belum bankable.
KUR ini merupakan jawaban pemerintah terhadap kendala UMKM terhadap minimnya akses dan kemampuan dalam memenuhi persyaratan bank.
Berdasarkan pengalaman terdapat beberapa kendala utama dalam penyaluran KUR ini. Pertama, pemikiran penerima dana bahwa KUR ini adalah dana hibah.
Pemikiran ini keliru besar karena perlu dicermati adalah bahwa sumber dana KUR seluruhnya merupakan dana bank yang biasanya dihimpun dari dana masyarakat.
Kedua, bahwa setiap permohonan pengajuan KUR pasti akan menerima dana. Mengingat KUR ini menggunakan dana bank maka tentu saja bank akan lebih selektif dalam menyalurkan KUR yang ditujukan untuk usaha produktif. Layak namun belum bankable.
Bila nasabah mengajukan kredit untuk konsumtif atau usahanya belum layak tentu saja bank otomatis akan menolak
Ketiga, masih terbatasnya jangkauan dan sosialisasi skema KUR secara tepat. Kondisi geografis Provinsi Riau yang luas dan tersebar mengakibatkan timbulnya keperluan biaya overhead yang tinggi bagi perbankan sehingga biaya penyediaan akses perbankan menjadi mahal.
Tingginya biaya overhead merupakan kendala utama bagi bank dalam memutuskan perlu atau tidak dibukanya sebuah jaringan setelah terpenuhinya skala ekonomis kelayakan pembukaan jaringan kantor bank.
Akhirnya, minimnya informasi UMKM tentang skema KUR akan dapat diatasi dengan adanya koordinasi dan sosialisasi KUR dari berbagai pihak secara tepat guna, periodik dan berkesinambungan.
Harapan kita semua bahwa setelah nantinya 483.610 debitur UMKM ini menerima KUR diharapkan setelah menyelesaikan pengembalian kreditnya dapat segera naik kelas ke skema komersial. Semoga.***
Bambang R Rustam
Tidak salah peningkatan penyaluran KUR menjadi salah satu indikator semakin meningkatnya kemampuan debitur usaha mikro kecil dalam mengakses pembiayaan.
Keseriusan pemerintah ini bahkan telah pula ditindaklanjuti dengan lahirnya Inpres No: 3/2010 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk ikut aktif berperan serta dalam program perluasan KUR.
Pelibatan pihak pemerintah daerah di Provinsi Riau ini sangatlah penting dan strategis mengingat saat ini di Provinsi Riau berdasarkan data pemetaan LKM di Riau tahun 2012 yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa kini terdapat 483.610 debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Provinsi Riau.
Terdapat lebih kurang 365.678 (76 persen) usaha mikro, 111.217 (23 persen) usaha kecil dan sisanya usaha pada kelas menengah.
Dengan demikian bila Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini akan sampai pada tahap pemilihan umum kepala daerah putaran kedua ingin mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran maka isu pemberdayaan UMKM haruslah menjadi prioritas utama.
Survei membuktikan bahwa dari pemberian KUR kepada tujuh juta debitur ternyata mampu menciptakan potensi lapangan kerja untuk sekitar 20 juta orang.
Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pada sumber pembiayaan sepertinya masih menjadi kebijakan yang perlu didukung oleh berbagai pihak agar kendala minimnya akses dana perbankan bagi UMKM dapat teratasi.
Kendala ini dirasakan masih menjadi kendala utama di samping kemampuan sumber daya manusia, jejaring dan jangkauan pemasaran serta keterbatasan kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan.
Potret KUR
Sejak diluncurkan pada 2007 hingga saat ini, KUR telah disalurkan sebesar Rp124 triliun untuk 9 jutaan debitur. Selama 2013 ini saja telah disalurkan Rp26 triliun dan bagi 1,5 juta debitur.
Pencapaian hingga Agustus 2013 tergolong positif atau setara dengan 73 persen dari target pencapaian tahun 2013.
Bagaimana dengan penyaluran KUR di Provinsi Riau?
Data terbaru yang dirilis Kementerian Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa telah disalurkan KUR sebesar Rp3,8 triliun di Provinsi Riau untuk 154.769 debitur penerima atau setara dengan 3 persen dari plafon penyaluran KUR secara nasional.
KUR ini disalurkan oleh 8 bank pelaksana yaitu Bank Riaukepri, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah.
Bila dibandingkan dengan capaian provinsi lainnya secara nasional, Provinsi Riau yang tadinya menempati peringkat ketujuh dalam penyaluaran KUR per provinsi saat ini mengalami penurunan dan menempati peringkat kesembilan dari 33 provinsi yang menyalurkan KUR di Indonesia.
Dalam penyaluran KUR ini Provinsi Riau masih kalah dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.
Kendala Penyaluran
Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit modal kerja dan investasi yang dapat diberikan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif, layak namun belum bankable.
KUR ini merupakan jawaban pemerintah terhadap kendala UMKM terhadap minimnya akses dan kemampuan dalam memenuhi persyaratan bank.
Berdasarkan pengalaman terdapat beberapa kendala utama dalam penyaluran KUR ini. Pertama, pemikiran penerima dana bahwa KUR ini adalah dana hibah.
Pemikiran ini keliru besar karena perlu dicermati adalah bahwa sumber dana KUR seluruhnya merupakan dana bank yang biasanya dihimpun dari dana masyarakat.
Kedua, bahwa setiap permohonan pengajuan KUR pasti akan menerima dana. Mengingat KUR ini menggunakan dana bank maka tentu saja bank akan lebih selektif dalam menyalurkan KUR yang ditujukan untuk usaha produktif. Layak namun belum bankable.
Bila nasabah mengajukan kredit untuk konsumtif atau usahanya belum layak tentu saja bank otomatis akan menolak
Ketiga, masih terbatasnya jangkauan dan sosialisasi skema KUR secara tepat. Kondisi geografis Provinsi Riau yang luas dan tersebar mengakibatkan timbulnya keperluan biaya overhead yang tinggi bagi perbankan sehingga biaya penyediaan akses perbankan menjadi mahal.
Tingginya biaya overhead merupakan kendala utama bagi bank dalam memutuskan perlu atau tidak dibukanya sebuah jaringan setelah terpenuhinya skala ekonomis kelayakan pembukaan jaringan kantor bank.
Akhirnya, minimnya informasi UMKM tentang skema KUR akan dapat diatasi dengan adanya koordinasi dan sosialisasi KUR dari berbagai pihak secara tepat guna, periodik dan berkesinambungan.
Harapan kita semua bahwa setelah nantinya 483.610 debitur UMKM ini menerima KUR diharapkan setelah menyelesaikan pengembalian kreditnya dapat segera naik kelas ke skema komersial. Semoga.***
Bambang R Rustam
Praktisi perbankan
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.