Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Rasanya tidak ada jalan yang paling bijak dan sabar, ketika harus berulang kali memprotes apa yang dilakukan PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), terhadap masyarakat Riau.
Tidak terhitung lagi jumlah kerugian masyarakat terhadap pemadaman listik ini.
Bahkan, seperti yang ditulis koran ini kemarin, Pemerintah Provinsi Riau melayangkan surat teguran dan minta solusi konkret terkait penanganan krisis listrik di Riau yang ditujukan kepada pimpinan PLN.
Hasilnya? Tetap saja tidak ada perubahan. Dimana letak rasa bersalah seorang pemimpin yang sering didengung-dengungkan orang tua dulu, jika bersalah para rakyat, rasa sedih, takut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, semua terekspresi di wajah pemimpin.
Agaknya, wajah pemimpin PLN seperti itu awalnya, namun era dan zaman sudah berubah dan dengan sistem SDM kelistrikan, sistem jaringan dan segala yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam pola mengkonsumsi listrik dan segala macamnya menyangkut listrik, membuat reaksi yang dilakukan masyarakat sudah tidak ada rasa alias mati rasa.
Kembalilah Riau dalam kondisi terpuruk untuk sekian kali. Krisis listrik kini sudah menjadi musim yang sudah pasti datang setiap tahun —tak ubahnya seperti musim durian, kadang-kadang dua sampai tiga kali dalam setahun. Itu pun tergantung dengan cuaca, dan apakah air masih cukup untuk memutar turbin di Kotopanjang.
Ironis memang. Jika pemimpin daerah ini saja protes dan tidak ada perubahan, tentu sudah terbanyang protes masyarakat tidak akan menjadi arti apa-apa.
Tidak hanya orang-orang yang tiap hari bertungkus-lumus dengan listrik, masyarakat pun sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Ketika visi listrik berpangku pada generator (BBM) dan aliran sungai (PLTA) yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sangat sulit untuk berevolusi pada pembangkit tenaga uap (batubara) atau nuklir sekali pun.
Sebenarnya, apa yang dilakukan Dahlan Iskan, ketika menjabat Direktur PLN, jangka pendek dengan pengadaan genset dan jangka panjang mencoba mengganti pembangkit dari solar ke batu bara secara bertahap bisa dilanjutkan.
Meskipun pola keuangan dan perpolitikan, banyak pejabat berhati-hati mengambil tindakan ini, karena ada pemeriksaan.
Bagi Riau kini, paling tidak, ada langkah jangka pendek yang segera dilakukan PLN dan pemerintah daerah, agar krisis ini bisa jeda walaupun sementara waktu.
Dan masyarakat pun mengambil jalur hukum, dari pada menjadi pencerca yang tidak ada manfaatnya. Mungkin saja, tindakan melalui jalur hukum ini, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat bagaimana melakukan reaksi terhadap pencederaan kepentingan publik yang terganggu.
Kita berharap, semua solusi dalam dilakukan semua pihak sesuai dengan kapasitan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita sudah bosan dinyenyakkan dengan slogan, negeri kaya, atas minyak di bawah minyak, tapi hidup seperti di lingkungan zaman batu, semua serba sulit. Semoga krisis ini cepat berlalu.***
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Rasanya tidak ada jalan yang paling bijak dan sabar, ketika harus berulang kali memprotes apa yang dilakukan PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), terhadap masyarakat Riau.
Tidak terhitung lagi jumlah kerugian masyarakat terhadap pemadaman listik ini.
Bahkan, seperti yang ditulis koran ini kemarin, Pemerintah Provinsi Riau melayangkan surat teguran dan minta solusi konkret terkait penanganan krisis listrik di Riau yang ditujukan kepada pimpinan PLN.
Hasilnya? Tetap saja tidak ada perubahan. Dimana letak rasa bersalah seorang pemimpin yang sering didengung-dengungkan orang tua dulu, jika bersalah para rakyat, rasa sedih, takut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, semua terekspresi di wajah pemimpin.
Agaknya, wajah pemimpin PLN seperti itu awalnya, namun era dan zaman sudah berubah dan dengan sistem SDM kelistrikan, sistem jaringan dan segala yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam pola mengkonsumsi listrik dan segala macamnya menyangkut listrik, membuat reaksi yang dilakukan masyarakat sudah tidak ada rasa alias mati rasa.
Kembalilah Riau dalam kondisi terpuruk untuk sekian kali. Krisis listrik kini sudah menjadi musim yang sudah pasti datang setiap tahun —tak ubahnya seperti musim durian, kadang-kadang dua sampai tiga kali dalam setahun. Itu pun tergantung dengan cuaca, dan apakah air masih cukup untuk memutar turbin di Kotopanjang.
Ironis memang. Jika pemimpin daerah ini saja protes dan tidak ada perubahan, tentu sudah terbanyang protes masyarakat tidak akan menjadi arti apa-apa.
Tidak hanya orang-orang yang tiap hari bertungkus-lumus dengan listrik, masyarakat pun sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Ketika visi listrik berpangku pada generator (BBM) dan aliran sungai (PLTA) yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sangat sulit untuk berevolusi pada pembangkit tenaga uap (batubara) atau nuklir sekali pun.
Sebenarnya, apa yang dilakukan Dahlan Iskan, ketika menjabat Direktur PLN, jangka pendek dengan pengadaan genset dan jangka panjang mencoba mengganti pembangkit dari solar ke batu bara secara bertahap bisa dilanjutkan.
Meskipun pola keuangan dan perpolitikan, banyak pejabat berhati-hati mengambil tindakan ini, karena ada pemeriksaan.
Bagi Riau kini, paling tidak, ada langkah jangka pendek yang segera dilakukan PLN dan pemerintah daerah, agar krisis ini bisa jeda walaupun sementara waktu.
Dan masyarakat pun mengambil jalur hukum, dari pada menjadi pencerca yang tidak ada manfaatnya. Mungkin saja, tindakan melalui jalur hukum ini, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat bagaimana melakukan reaksi terhadap pencederaan kepentingan publik yang terganggu.
Kita berharap, semua solusi dalam dilakukan semua pihak sesuai dengan kapasitan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita sudah bosan dinyenyakkan dengan slogan, negeri kaya, atas minyak di bawah minyak, tapi hidup seperti di lingkungan zaman batu, semua serba sulit. Semoga krisis ini cepat berlalu.***
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.