"Tes urin perlu dilakukan kepada pelamar CPNS. Ini dilakukan demi menciptakan lingkungan bebas narkoba baik pemerintahan maupun swasta. Apalagi pelamar CPNS ini nantinya bakal menjadi abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, mereka harus bebas dari penyalahgunaan narkotika," ujar Kepala BNN Riau, Bambang Setiawan, Rabu (2/10/2013).
"Bebas narkoba memang harga mati, tidak hanya bagi aparat pemerintahan tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ini juga sejalan dengan tekad BNN membebaskan masyarakat Indonesia dari narkoba pada tahun 2015," tambah Bambang.
Ia menegaskan, tes urin ini butuh komitmen dari pemerintah selaku pihak yang mengadakan PNS. Dalam pelaksanaan tes urin nantinya harus terlebih dahulu ada permintaan dari panitia penerimaan CPNS dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Tes urin, menurut Bambang bisa dilakukan minimal pada 90 persen tahapan penerimaan CPNS. "Misalnya pada saat tes psikologi atau sesudah tes tertulis," kata Bambang lagi.
Itu dilakukan, lanjutnya, untuk efisiensi test kit atau alat untuk mengetes kandungan narkoba pada urin. Kerena menurut Bambang perlu test kit yang cukup banyak, mengingat satu test kit adalah untuk satu orang. Apalagi saat ini, BNN Riau sendiri sangat kekurangan ketersediaan test kit. Hanya tinggal 300 buah lagi.
"Jika memang harus dilakukan tes urin, kita minta panitia membantu mengadakan test kit. Karena ketersediaan test kit kita sangat terbatas. Intinya memerangi narkoba memang tanggung jawab bersama," tandasnya.
BNN mencatat terdapat 110 ribu pecandu atau penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang yang berada di berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau. "Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dimana angka penyalahgunaan narkoba masih kurang dari 100 ribu jiwa," kata Bambang seperti dilansir antara, belum lama ini.
Bambang mengatakan, dibandingkan nasional dimana angka pengguna narkoba mencapai lebih 4 juta jiwa, maka dikategorikan Riau salah satu provinsi dengan terbesar jumlah konsumen barang haram itu. Tingginya angka pengguna narkoba di Riau menurut dia disebabkan tingginya resiko remaja dalam pergaulan dan rendahnya sistem pengawasan yang dilakukan pihak keluarga korban narkoba.
Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKD Riau, Asrizal menyebutkan, penerimaan CPNS 2013 berpedoman pada Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS tidak menyebutkan tes urin sebagai salah satu persyaratan yang harus diikuti calon pendaftar.
Hanya saja, katanya, pada pemberkasan pengusulan Nomor Induk Kepegawaian peserta yang lulus akan diminta melampirkan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Riau, Tony Hidayat sangat mendukung wacana tes urin pada calon pelamar CPNS. "Wacana ini sangat positif dengan harapan ke depan birokrat yang lebih bersih dari penyalahgunaan narkoba jenis apapun. Saya pribadi tidak menuding, tapi paling tidak ini untuk mengantisipasi dari awal mengingat tingkat pengguna narkoba di kalangan birokrat cukup tinggi," kata politisi Partai Demokrat ini.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.