Oleh : Lidus Yardi
[ArtikelKeren] OPINI - Semua orang tentu sepakat, bahwa maju-mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Tidak ada fakta, cara berpikir, dan taraf ekonomi bangsa yang maju ditandai dengan pendidikannya yang terbelakang.
Pendidikan tetap dipercaya sebagai syarat utama kemajuan dan keberlangsungan suatu bangsa.
Jepang salah satu negara maju yang memahami betul betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebab itu, langkah utama yang dipilih pemerintah Jepang pascatragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 adalah pendidikan.
Anak-anak Jepang di sekolahkan ke luar negeri untuk misi kembali membangun negeri. Buku-buku ilmu pengetahuan diterbitkan pemerintah dengan harga jual murah. Akhirnya memunculkan minat baca yang tinggi warga.
Jepang kemudian terbukti melaju membangun diri dan teknologi. Karakter hidup warga dan pejabat Jepang terus terbentuk dari generasi ke generasi. Karakter malu apabila tak berprestasi dan tak mampu menepati janji, lalu mundur dari jabatan pemerintahan bukan asing lagi. Sampai di sini, karakter malu Jepang layak diapresiasi dan dijadikan kaca diri bangsa ini.
Darurat korupsi yang dialami oleh negara saat ini, tidak lepas dari masalah pendidikan kita. Sebab pelaku korupsi yang memiskinkan negara ini adalah orang-orang terdidik, memiliki gelar, cerdas, dan hasil pendidikan masa lalu.
Komentar Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyatakan bahwa koruptor adalah orang-orang pintar yang merupakan produk dari Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia bukan hal kontroversial lagi.
Kasus suap yang menjadikan tersangka Prof Dr Ing Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas) dan Dr M Akil Mochtar SH MH (Ketua MK nonaktif) baru-baru ini, serta perilaku 100 lebih dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar melakukan ketidakjujuran berupa plagiarisme karya tulis ilmiah pada 2012 hingga pertengahan 2013 adalah masalah (memalukan) pendidikan kita.
Jika garda depan pendidikan (guru dan dosen) sebagai internalisasi dan doktrinisasi karakter jujur malah tidak jujur, pemangku jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) larut dalam arus korupsi, maka sulit kita berharap dalam waktu dekat perubahan untuk kejujuran membumi di negeri pertiwi.
Untuk membenahi dunia pendidikan, negara Filandia misalnya, memerlukan waktu 40 tahun. Hasilnya, sesuai dengan Data Liga Global Baru (A new global league ) yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit for Pearson, telah menemukan bahwa Finlandia memilki sistem pendidikan terbaik di dunia saat ini.
Hal ini didasarkan pada urutan gabungan data hasil tes internasional, seperti tingkat kelulusan antara 2006 dan 2010 (laporan BBC dikutip dari Hendi Suhendi, 2012).
Kita tentu yakin negara ini masih menyisakan anak negeri atau tokoh yang memiliki komitmen, cita-cita, idealisme, integritas tinggi, dan visi demi kemajuan bangsa.
Oleh sebab itu, generasi emas yang digadang-gadang oleh pemerintah tidak mungkin muncul, kecuali dari tenaga pendidik yang juga berjiwa emas. Maka pendidikan karakter untuk anak-anak seharusnya dimulai dengan pembinaan karakter para guru dan calon dosen.
Nilai-nilai karakter yang baik dalam keluarga dan dunia pendidikan dapat terbentuk dari orangtua dan guru yang memiliki karakter keteladanan dan keikhlasan dalam proses pembinaan.
Banyak kisah kejujuran yang kita baca yang justru bermula dari pendidikan karakter di keluarga. Kisah Agus Chaeruddin misalnya, office boy Bank Mandiri di Bekasi yang mengembalikan uang Rp100 juta yang ditemukannya di tong sampah tempatnya bekerja, membanggakan perilakunya karena wejangan orangtua. Bukan karena hasil pendidikan negara.
Di antara hal mendesak yang patut dibenahi dari pendidikan nasional adalah kualitas dan selektifitas pengadaan guru. Guru di Indonesia bertugas sama, yakni mengajar. Tetapi identitas dan gaji guru berbeda, dan boleh jadi terunik di dunia.
Aneka guru di Indonesia tersedia dengan berbagai “cita rasa”, di antaranya; guru PNS, guru PNS diperbantukan, guru bantu (GB) pusat atau provinsi, guru honor daerah, guru honor komite, guru yayasan, guru madrasah, bahkan guru tanpa jasa alias ikhlas bekerja minim upah. Perbedaan status guru ini sangat berpengaruh kepada komitmen dan kinerja.
Ironisnya, semangat pemerintah meningkatkan kualitas guru dinilai salah arah. Program sertifikasi guru misalnya, lebih terarah kepada kesejahteraan guru bukan meningkatkan kualitas guru.
Guru dihargai dari 24 jam mengajar bukan dari kualitas dan karya mengajar. Akibatnya, guru mengajar ke sana-sini targetnya memenuhui 24 jam bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pemenuhan nafkah.
Maka kurikulum apa saja yang diterapkan tetapi cara pandang hidup guru (mindset) tak berubah, integritas dan komitmen tak terbentuk, hasilnya (tentu) sama saja.
Negara Jepang dan Filandia menggaji gurunya berkisar Rp25 juta perbulan. Malaysia mewajibkan guru setiap bulan harus mengikuti pelatihan, seminar, atau forum-forum ilmiah demi terbukanya wawasan dan perubahan.
Sedangkan di Indonesia, gaji guru ada yang di bawah pendapatan buruh. Karya ilmiah dan hasil penelitian kurang diapresiasi pemerintah, maka jangan heran doktor dan profesor juga ikutan kenduri korupsi.
Guru di sekolah bahkan ada yang suka jualan daripada baca buku penambah wawasan. Dengan inikah kita memberantas korupsi dan melahirkan generasi emas? Wallahu A’lam!***
Lidus Yardi
Guru Bantu Provinsi Riau sejak 2006 di Kuantan Singingi
[ArtikelKeren] OPINI - Semua orang tentu sepakat, bahwa maju-mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Tidak ada fakta, cara berpikir, dan taraf ekonomi bangsa yang maju ditandai dengan pendidikannya yang terbelakang.
Pendidikan tetap dipercaya sebagai syarat utama kemajuan dan keberlangsungan suatu bangsa.
Jepang salah satu negara maju yang memahami betul betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebab itu, langkah utama yang dipilih pemerintah Jepang pascatragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 adalah pendidikan.
Anak-anak Jepang di sekolahkan ke luar negeri untuk misi kembali membangun negeri. Buku-buku ilmu pengetahuan diterbitkan pemerintah dengan harga jual murah. Akhirnya memunculkan minat baca yang tinggi warga.
Jepang kemudian terbukti melaju membangun diri dan teknologi. Karakter hidup warga dan pejabat Jepang terus terbentuk dari generasi ke generasi. Karakter malu apabila tak berprestasi dan tak mampu menepati janji, lalu mundur dari jabatan pemerintahan bukan asing lagi. Sampai di sini, karakter malu Jepang layak diapresiasi dan dijadikan kaca diri bangsa ini.
Darurat korupsi yang dialami oleh negara saat ini, tidak lepas dari masalah pendidikan kita. Sebab pelaku korupsi yang memiskinkan negara ini adalah orang-orang terdidik, memiliki gelar, cerdas, dan hasil pendidikan masa lalu.
Komentar Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyatakan bahwa koruptor adalah orang-orang pintar yang merupakan produk dari Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia bukan hal kontroversial lagi.
Kasus suap yang menjadikan tersangka Prof Dr Ing Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas) dan Dr M Akil Mochtar SH MH (Ketua MK nonaktif) baru-baru ini, serta perilaku 100 lebih dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar melakukan ketidakjujuran berupa plagiarisme karya tulis ilmiah pada 2012 hingga pertengahan 2013 adalah masalah (memalukan) pendidikan kita.
Jika garda depan pendidikan (guru dan dosen) sebagai internalisasi dan doktrinisasi karakter jujur malah tidak jujur, pemangku jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) larut dalam arus korupsi, maka sulit kita berharap dalam waktu dekat perubahan untuk kejujuran membumi di negeri pertiwi.
Untuk membenahi dunia pendidikan, negara Filandia misalnya, memerlukan waktu 40 tahun. Hasilnya, sesuai dengan Data Liga Global Baru (A new global league ) yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit for Pearson, telah menemukan bahwa Finlandia memilki sistem pendidikan terbaik di dunia saat ini.
Hal ini didasarkan pada urutan gabungan data hasil tes internasional, seperti tingkat kelulusan antara 2006 dan 2010 (laporan BBC dikutip dari Hendi Suhendi, 2012).
Kita tentu yakin negara ini masih menyisakan anak negeri atau tokoh yang memiliki komitmen, cita-cita, idealisme, integritas tinggi, dan visi demi kemajuan bangsa.
Oleh sebab itu, generasi emas yang digadang-gadang oleh pemerintah tidak mungkin muncul, kecuali dari tenaga pendidik yang juga berjiwa emas. Maka pendidikan karakter untuk anak-anak seharusnya dimulai dengan pembinaan karakter para guru dan calon dosen.
Nilai-nilai karakter yang baik dalam keluarga dan dunia pendidikan dapat terbentuk dari orangtua dan guru yang memiliki karakter keteladanan dan keikhlasan dalam proses pembinaan.
Banyak kisah kejujuran yang kita baca yang justru bermula dari pendidikan karakter di keluarga. Kisah Agus Chaeruddin misalnya, office boy Bank Mandiri di Bekasi yang mengembalikan uang Rp100 juta yang ditemukannya di tong sampah tempatnya bekerja, membanggakan perilakunya karena wejangan orangtua. Bukan karena hasil pendidikan negara.
Di antara hal mendesak yang patut dibenahi dari pendidikan nasional adalah kualitas dan selektifitas pengadaan guru. Guru di Indonesia bertugas sama, yakni mengajar. Tetapi identitas dan gaji guru berbeda, dan boleh jadi terunik di dunia.
Aneka guru di Indonesia tersedia dengan berbagai “cita rasa”, di antaranya; guru PNS, guru PNS diperbantukan, guru bantu (GB) pusat atau provinsi, guru honor daerah, guru honor komite, guru yayasan, guru madrasah, bahkan guru tanpa jasa alias ikhlas bekerja minim upah. Perbedaan status guru ini sangat berpengaruh kepada komitmen dan kinerja.
Ironisnya, semangat pemerintah meningkatkan kualitas guru dinilai salah arah. Program sertifikasi guru misalnya, lebih terarah kepada kesejahteraan guru bukan meningkatkan kualitas guru.
Guru dihargai dari 24 jam mengajar bukan dari kualitas dan karya mengajar. Akibatnya, guru mengajar ke sana-sini targetnya memenuhui 24 jam bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pemenuhan nafkah.
Maka kurikulum apa saja yang diterapkan tetapi cara pandang hidup guru (mindset) tak berubah, integritas dan komitmen tak terbentuk, hasilnya (tentu) sama saja.
Negara Jepang dan Filandia menggaji gurunya berkisar Rp25 juta perbulan. Malaysia mewajibkan guru setiap bulan harus mengikuti pelatihan, seminar, atau forum-forum ilmiah demi terbukanya wawasan dan perubahan.
Sedangkan di Indonesia, gaji guru ada yang di bawah pendapatan buruh. Karya ilmiah dan hasil penelitian kurang diapresiasi pemerintah, maka jangan heran doktor dan profesor juga ikutan kenduri korupsi.
Guru di sekolah bahkan ada yang suka jualan daripada baca buku penambah wawasan. Dengan inikah kita memberantas korupsi dan melahirkan generasi emas? Wallahu A’lam!***
Lidus Yardi
Guru Bantu Provinsi Riau sejak 2006 di Kuantan Singingi
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.