Oleh : Yusuf Rahman
[ArtikelKeren] OPINI - Ketika pemadaman listrik terjadi sekali atau dua kali setiap hari, warga mengeluh, menggerutu dan bahkan mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam hal ini PLN dalam mengelola energi listrik.
Keluhan warga itu sudah tentu beralasan karena mereka patuh membayar tagihan listrik sementara pelayanan yang diterima tidak optimal dan bahkan merugikan.
Betapa tidak. Anak anak terpaksa menggunakan lampu minyak tanah atau lilin ketika mengerjakan PR. Warga tidak sepenuhnya dapat mengakses informasi melalui televisi, radio dan apalagi internet. Tidakkah ini memperlambat upaya mencerdaskan bangsa?
Akibat tidak berfungsinya traffic light di perempatan jalan, lalu lintas macet total. Di sini hukum rimba berlaku –mereka yang berani menerobos lebih dulu lolos dari kemacetan itu.
Para pebisnis kecil seperti usaha fotokopi, laundry, warung internet dan banyak lainnnya, dirugikan karena omset mereka menurun.
Dipertanyakan mengapa di negara lain kondisi perlistrikan tidak seburuk di negeri ini. Penulis pernah belajar di Inggris dan Australia. Di sana tak sekalipun listrik padam.
Akan tetapi membandingkan kedua negara itu dengan negeri kita orang memandang tidak tepat karena keduanya tergolong negara maju. Okelah.
Mari dibandingkan dengan negara berkembang, Malaysia misalnya. Di negara jiran itu listrik tidak pernah padam, kata seorang warganegara RI yang bermukim di sana. Akan tetapi seorang teman menegaskan bahwa perbandingan itu tidak fair karena luas negara bekas jajahan Inggris itu hanya 329.000 Km2 sementara negeri kita 5.193.000 Km2 (daratan dan lautan).
Kalau saja peta Indonesia diletakkan di atas peta Eropa, maka Sabang ada di atas London dan Merauke di atas Istanbul. Alangkah luasnya, yakni terluas ketujuh di dunia sesudah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Brazil dan Australia. Selanjutnya, penduduk Indonesia 241 juta jiwa sementara Malaysia hanya 27 juta jiwa.
Katakanlah sepersembilan penduduk negeri kita. Ibarat mengurus anak, tidaklah sulit mengurus anak satu orang daripada sembilan orang. Namun persoalannya menurut penulis tidak terletak di situ, lantas di mana?
Pengelolaan Sumber daya
Menurut hemat penulis Malaysia lebih konsen dengan keperluan rakyatnya akan tenaga listrik untuk keperluan industri, penerangan dan penyaluran air bersih sampai ke desa-desa. Oleh karena itu pemerintahnya mengelola sumber daya alam (SDA) sebaik-baiknya meski mereka tidak memilikinya sebanyak kita.
Seperti diketahui tenaga listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik bahan bakar fosil, panas bumi, tenaga air, tenga uap, tenaga angin (ingat kincir angin di negeri Belanda), tenaga surya (mulai dicoba Prancis), tenaga diesel dan tenaga nuklir.
Yang terakhir ini boleh dikesampingkan dulu sampai rakyat yakin benar tidak akan terjadi bencana ala Chernobil di Rusia) .
Mengelola SDA itu apalagi yang bisa diperbaharui (renewable) tentu akan memerluhkan biaya besar. Saran pemerintah agar PLN menyewa genset tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen. Untuk solusi temporer bolehlah.
Yang perlu dilakukan pemerintah menurut penulis adalah menyediakan anggaran yang cukup untuk memperbaiki pembangkit tenaga (power plant) yang bermasalah sehingga bisa berfungsi optimal dan membangun pembangkit baru sesuai perkiraan keperluan.
Selanjutnya, mengingat bahan bakar fosil suatu waktu akan habis kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif –memperbanyak PLTA dan mengembangkan pembangkit dari bahan yang bisa diperbaharui (panas bumi, tenaga angin, sinar surya dan sebagainya).
Dalam merealisasikan langkah antisipatif di atas Pemerintah RI dan DPR- RI harus duduk bersama untuk mendiskusikan dan menetapkan pembangkit jenis apa yang perlu dikembangkan agar pemadaman listrik sama sekali tidak terjadi lagi.
Jelas diperlukan dukungan biaya besar tetapi tak mengapalah demi rakyat. Uang negara itu pada dasarnya bukankah uang rakyat juga.
Kalau pemerintah dan parlemen konsen dengan kesejahteraan rakyat, keduanya harus sepakat melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Menjelang RAPBN-P bolehlah genset itu disewa. Bila tidak, isu kesejahteraan rakyat itu tentulah lip service belaka dan kita bisa dicap sebagai bangsa kaya yang kurang cerdas.***
Yusuf Rahman
Keluhan warga itu sudah tentu beralasan karena mereka patuh membayar tagihan listrik sementara pelayanan yang diterima tidak optimal dan bahkan merugikan.
Betapa tidak. Anak anak terpaksa menggunakan lampu minyak tanah atau lilin ketika mengerjakan PR. Warga tidak sepenuhnya dapat mengakses informasi melalui televisi, radio dan apalagi internet. Tidakkah ini memperlambat upaya mencerdaskan bangsa?
Akibat tidak berfungsinya traffic light di perempatan jalan, lalu lintas macet total. Di sini hukum rimba berlaku –mereka yang berani menerobos lebih dulu lolos dari kemacetan itu.
Para pebisnis kecil seperti usaha fotokopi, laundry, warung internet dan banyak lainnnya, dirugikan karena omset mereka menurun.
Dipertanyakan mengapa di negara lain kondisi perlistrikan tidak seburuk di negeri ini. Penulis pernah belajar di Inggris dan Australia. Di sana tak sekalipun listrik padam.
Akan tetapi membandingkan kedua negara itu dengan negeri kita orang memandang tidak tepat karena keduanya tergolong negara maju. Okelah.
Mari dibandingkan dengan negara berkembang, Malaysia misalnya. Di negara jiran itu listrik tidak pernah padam, kata seorang warganegara RI yang bermukim di sana. Akan tetapi seorang teman menegaskan bahwa perbandingan itu tidak fair karena luas negara bekas jajahan Inggris itu hanya 329.000 Km2 sementara negeri kita 5.193.000 Km2 (daratan dan lautan).
Kalau saja peta Indonesia diletakkan di atas peta Eropa, maka Sabang ada di atas London dan Merauke di atas Istanbul. Alangkah luasnya, yakni terluas ketujuh di dunia sesudah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Brazil dan Australia. Selanjutnya, penduduk Indonesia 241 juta jiwa sementara Malaysia hanya 27 juta jiwa.
Katakanlah sepersembilan penduduk negeri kita. Ibarat mengurus anak, tidaklah sulit mengurus anak satu orang daripada sembilan orang. Namun persoalannya menurut penulis tidak terletak di situ, lantas di mana?
Pengelolaan Sumber daya
Menurut hemat penulis Malaysia lebih konsen dengan keperluan rakyatnya akan tenaga listrik untuk keperluan industri, penerangan dan penyaluran air bersih sampai ke desa-desa. Oleh karena itu pemerintahnya mengelola sumber daya alam (SDA) sebaik-baiknya meski mereka tidak memilikinya sebanyak kita.
Seperti diketahui tenaga listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik bahan bakar fosil, panas bumi, tenaga air, tenga uap, tenaga angin (ingat kincir angin di negeri Belanda), tenaga surya (mulai dicoba Prancis), tenaga diesel dan tenaga nuklir.
Yang terakhir ini boleh dikesampingkan dulu sampai rakyat yakin benar tidak akan terjadi bencana ala Chernobil di Rusia) .
Mengelola SDA itu apalagi yang bisa diperbaharui (renewable) tentu akan memerluhkan biaya besar. Saran pemerintah agar PLN menyewa genset tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen. Untuk solusi temporer bolehlah.
Yang perlu dilakukan pemerintah menurut penulis adalah menyediakan anggaran yang cukup untuk memperbaiki pembangkit tenaga (power plant) yang bermasalah sehingga bisa berfungsi optimal dan membangun pembangkit baru sesuai perkiraan keperluan.
Selanjutnya, mengingat bahan bakar fosil suatu waktu akan habis kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif –memperbanyak PLTA dan mengembangkan pembangkit dari bahan yang bisa diperbaharui (panas bumi, tenaga angin, sinar surya dan sebagainya).
Dalam merealisasikan langkah antisipatif di atas Pemerintah RI dan DPR- RI harus duduk bersama untuk mendiskusikan dan menetapkan pembangkit jenis apa yang perlu dikembangkan agar pemadaman listrik sama sekali tidak terjadi lagi.
Jelas diperlukan dukungan biaya besar tetapi tak mengapalah demi rakyat. Uang negara itu pada dasarnya bukankah uang rakyat juga.
Kalau pemerintah dan parlemen konsen dengan kesejahteraan rakyat, keduanya harus sepakat melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Menjelang RAPBN-P bolehlah genset itu disewa. Bila tidak, isu kesejahteraan rakyat itu tentulah lip service belaka dan kita bisa dicap sebagai bangsa kaya yang kurang cerdas.***
Yusuf Rahman
Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska Riau)
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.