Oleh : Samsul Nizar
[ArtikelKeren] OPINI - Leluhur negeri ini menitip pesan pada penerus bangsa untuk “mencerdaskan dan menyejahterakan” anak negeri (rakyat). Nyatanya, setelah 68 tahun negeri ini merdeka, utang negara atas rakyat guna melaksanakan amanat leluhur semakin membengkak dan seakan sulit untuk dilunasi.
Andaikata para pejuang negeri ini masih hidup, mereka akan kecewa atas apa yang terjadi. Mereka menitipkan negeri ini dengan cucuran keringat dan darah untuk mencerdaskan dan menyejahterakan anak cucu mereka. Namun, kecerdasan dan kesejahteraan tersebut seakan belum juga kunjung tuntas terlaksana.
Hidup serba latah selalu menjadi tren bagi penentu kebijakan. Tatkala ada kepala daerah suatu negeri membangun bangunan nan megah, maka tren tersebut akan selalu ditandingi di daerah lain. Seyogyanya, kebijakan perlu berbasis rakyat dan pemenuhan keperluan rakyat. Alangkah bijak, tatkala pemerintah kabupaten/kota yang ada di Negeri Lancang Kuning ini membangun kebijakan proswasembada bahan pokok keperluan rakyat. Bila setiap daerah (kabupaten/kota) memiliki kekuatan pada swasembada pangan pada salah satu keperluan pokok rakyat, maka negeri ini akan makmur. Kita akan berubah dari negeri yang konsumtif menjadi negeri yang produktif. Bukan pembangunan pada sesuatu yang bersifat fenomenal fisik, namun tak pernah dinikmati oleh rakyat. Rakyat seyogyanya dicerdaskan, bukan dipaksa kagum hanya untuk melihat suatu bangunan megah, tapi hanya untuk segelintir orang.
Upaya mencerdaskan bangsa seakan tuntas dengan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun dan program pendidikan gratis. Meski pendidikan gratis justeru memiliki kelemahan yang seakan luput dari kajian. Kelemahan tersebut antara lain: Pertama, terindikasi semakin rendahnya tanggung jawab orang tua dan murid dalam menuntut ilmu. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat kaya. Sebab, masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan serba gratis. Seyogyanya, si kaya membantu si miskin melalui subsidi silang yang justeru bernilai edukatif.
Ketiga, pendidikan gratis membangun pandangan yang “miring” atas pendidikan yang dilaksanakan. Namun sayang, kebijakan ini hanya pada lembaga pendidikan negeri. Sementara bagi lembaga pendidikan swasta yang dikembangkan oleh masyarakat mengalami kebijakan yang berbeda. Akibatnya, bagi masyarakat yang kuat ekonominya, mereka mematok biaya yang tinggi atas pelaksanaan pendidikan dengan jaminan kualitas/keterampilan tertentu. Sementara, bagi lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang lemah dalam sisi finansialnya, maka mereka hanya bisa mematok dengan harga yang lebih rendah. Secara teori, kondisi ini akan mengakibatkan lembaga pendidikan Berbeda dengan berada pada penstrataan gaya kasta pada zaman penjajahan nan feodal.
Keempat, pendidikan seakan belum mampu mempersiapkan lulusan yang siap pakai dengan moral bangsa yang dapat dibanggakan dan keterampilan multi guna yang dapat digunakan bagi menyongsong masa depan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Indikator yang terlihat jelas adalah semakin tingginya angka pengangguran di negeri ini yang justeru menimpa pada generasi usia produktif yang telah dihasilkan oleh lembaga pendidikan.
Negeri yang kaya dan besar ini sangat mudah digoyahkan secara ekonomi dan politik sederhana. Mulai kebijakan menaikan BBM karena dianggap terlalu membebani keuangan negara. Padahal, pada waktu bersamaan negara memberikan BLBI pada bank (tertentu) atas pajak yang mereka keluarkan seakan tak pernah muncul kepermukaan. Kasus Bank Century yang seakan tak kunjung terselesaikan, padahal merugikan negara sedemikian besar. Persoalannya tenggelam hanya oleh kenaikan kacang kedelai yang harganya tak seberapa. Pengalihan isu selalu terjadi untuk menggeser fokus ikan besar kepada ikan kecil.
Ketidakstabilan ekonomi global selalu menjadi alasan terjadinya inflasi. Negeri yang kaya ini justeru menyimpan rakyat miskin yang jauh dari kesejahteraan normal. Kondisi ini semakin meningkat tajam setiap tahunnya. Budaya leluhur yang kaya nilai seakan luntur oleh budaya modern yang miskin makna. Kepedulian untuk menyelamatkan budaya leluhur menjadi semakin menipis dan kurang mendapat perhatian. Dunia pendidikan seakan belum “terpanggil” atau mungkin belum mendapatkan bentuk format budaya yang akan ditransformasikannya.
Bagai dua sisi mata uang, kecerdasan akan berdampak pada kesejahteraan. Demikian pula sebaliknya, kesejahteraan akan berdampak pada kecerdasan. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gagalnya pendidikan akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan. Demikian pula, rendahnya kesejahteraan akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan.
Berkaca pada kondisi saat ini, terlihat jelas bahwa 68 tahun serasa belum cukup bagi mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan bagi negeri ini untuk bisa mengangkat kepalanya menatap pada wajah para pejuang bangsa yang telah mengamanahkan negeri ini untuk menuju pada cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.
Masihkah kita bangga dengan kebanggaan teoritis yang hanya dibalut asesoris semu, padahal sesungguhnya justeru kita menjadi generasi yang tak bisa dibanggakan oleh generasi yang akan datang. Bila kebanggaan semu yang menjadi target diri, maka kita sesungguhnya telah menambah utang pada generasi yang akan datang atas kecerdasan dan kesejahteraan mereka yang tertawan dan dirampok oleh generasi saat ini. Untuk itu, sudah saatnya pemimpin dan seluruh rakyat di negeri ini menyadari akan utang mereka pada pejuang bangsa tempo dulu untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat negeri ini.***
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Andaikata para pejuang negeri ini masih hidup, mereka akan kecewa atas apa yang terjadi. Mereka menitipkan negeri ini dengan cucuran keringat dan darah untuk mencerdaskan dan menyejahterakan anak cucu mereka. Namun, kecerdasan dan kesejahteraan tersebut seakan belum juga kunjung tuntas terlaksana.
Hidup serba latah selalu menjadi tren bagi penentu kebijakan. Tatkala ada kepala daerah suatu negeri membangun bangunan nan megah, maka tren tersebut akan selalu ditandingi di daerah lain. Seyogyanya, kebijakan perlu berbasis rakyat dan pemenuhan keperluan rakyat. Alangkah bijak, tatkala pemerintah kabupaten/kota yang ada di Negeri Lancang Kuning ini membangun kebijakan proswasembada bahan pokok keperluan rakyat. Bila setiap daerah (kabupaten/kota) memiliki kekuatan pada swasembada pangan pada salah satu keperluan pokok rakyat, maka negeri ini akan makmur. Kita akan berubah dari negeri yang konsumtif menjadi negeri yang produktif. Bukan pembangunan pada sesuatu yang bersifat fenomenal fisik, namun tak pernah dinikmati oleh rakyat. Rakyat seyogyanya dicerdaskan, bukan dipaksa kagum hanya untuk melihat suatu bangunan megah, tapi hanya untuk segelintir orang.
Upaya mencerdaskan bangsa seakan tuntas dengan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun dan program pendidikan gratis. Meski pendidikan gratis justeru memiliki kelemahan yang seakan luput dari kajian. Kelemahan tersebut antara lain: Pertama, terindikasi semakin rendahnya tanggung jawab orang tua dan murid dalam menuntut ilmu. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat kaya. Sebab, masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan serba gratis. Seyogyanya, si kaya membantu si miskin melalui subsidi silang yang justeru bernilai edukatif.
Ketiga, pendidikan gratis membangun pandangan yang “miring” atas pendidikan yang dilaksanakan. Namun sayang, kebijakan ini hanya pada lembaga pendidikan negeri. Sementara bagi lembaga pendidikan swasta yang dikembangkan oleh masyarakat mengalami kebijakan yang berbeda. Akibatnya, bagi masyarakat yang kuat ekonominya, mereka mematok biaya yang tinggi atas pelaksanaan pendidikan dengan jaminan kualitas/keterampilan tertentu. Sementara, bagi lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang lemah dalam sisi finansialnya, maka mereka hanya bisa mematok dengan harga yang lebih rendah. Secara teori, kondisi ini akan mengakibatkan lembaga pendidikan Berbeda dengan berada pada penstrataan gaya kasta pada zaman penjajahan nan feodal.
Keempat, pendidikan seakan belum mampu mempersiapkan lulusan yang siap pakai dengan moral bangsa yang dapat dibanggakan dan keterampilan multi guna yang dapat digunakan bagi menyongsong masa depan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Indikator yang terlihat jelas adalah semakin tingginya angka pengangguran di negeri ini yang justeru menimpa pada generasi usia produktif yang telah dihasilkan oleh lembaga pendidikan.
Negeri yang kaya dan besar ini sangat mudah digoyahkan secara ekonomi dan politik sederhana. Mulai kebijakan menaikan BBM karena dianggap terlalu membebani keuangan negara. Padahal, pada waktu bersamaan negara memberikan BLBI pada bank (tertentu) atas pajak yang mereka keluarkan seakan tak pernah muncul kepermukaan. Kasus Bank Century yang seakan tak kunjung terselesaikan, padahal merugikan negara sedemikian besar. Persoalannya tenggelam hanya oleh kenaikan kacang kedelai yang harganya tak seberapa. Pengalihan isu selalu terjadi untuk menggeser fokus ikan besar kepada ikan kecil.
Ketidakstabilan ekonomi global selalu menjadi alasan terjadinya inflasi. Negeri yang kaya ini justeru menyimpan rakyat miskin yang jauh dari kesejahteraan normal. Kondisi ini semakin meningkat tajam setiap tahunnya. Budaya leluhur yang kaya nilai seakan luntur oleh budaya modern yang miskin makna. Kepedulian untuk menyelamatkan budaya leluhur menjadi semakin menipis dan kurang mendapat perhatian. Dunia pendidikan seakan belum “terpanggil” atau mungkin belum mendapatkan bentuk format budaya yang akan ditransformasikannya.
Bagai dua sisi mata uang, kecerdasan akan berdampak pada kesejahteraan. Demikian pula sebaliknya, kesejahteraan akan berdampak pada kecerdasan. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gagalnya pendidikan akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan. Demikian pula, rendahnya kesejahteraan akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan.
Berkaca pada kondisi saat ini, terlihat jelas bahwa 68 tahun serasa belum cukup bagi mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan bagi negeri ini untuk bisa mengangkat kepalanya menatap pada wajah para pejuang bangsa yang telah mengamanahkan negeri ini untuk menuju pada cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.
Masihkah kita bangga dengan kebanggaan teoritis yang hanya dibalut asesoris semu, padahal sesungguhnya justeru kita menjadi generasi yang tak bisa dibanggakan oleh generasi yang akan datang. Bila kebanggaan semu yang menjadi target diri, maka kita sesungguhnya telah menambah utang pada generasi yang akan datang atas kecerdasan dan kesejahteraan mereka yang tertawan dan dirampok oleh generasi saat ini. Untuk itu, sudah saatnya pemimpin dan seluruh rakyat di negeri ini menyadari akan utang mereka pada pejuang bangsa tempo dulu untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat negeri ini.***
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.