Oleh : Surya Irianto
Dalam arena politik, rakyat tidak berhadapan satu sama lain sebagai abstraksi, melainkan individu politis, pemerintah, atau yang diperintah, sekutu atau oposisi.
Implikasi konsep warga negara nama lain dari rakyat memperoleh hak setara melalui partisipasi dalam negara sebagai substansi politik, dalam artian, rakyat merupakan konsep sentral dalam demokrasi.
Kekuasaan dalam cara pandang demokrasi merupakan konstruksi kepercayaan politik publik kepada para wakil mereka.
Demokrasi perwakilan (representative democracy) merupakan mekanisme politik yang dipilih untuk mewadahi konstruksi kekuasaan.
Partisipasi publik merupakan syarat mutlak pencapaian demokrasi perwakilan yang berkualitas. Namun, substansi demokrasi tidak boleh hilang dalam mekanisme dan proses politik.
Persoalannya tidak sampai di sini saja. Kekuasaan (penguasa) pada gilirannya harus memiliki kemampuan partisipatif dalam mengelola politik dan pembangunan.
Terutama yang berhubungan dengan kehidupan publik. Pada tataran ini, mereka yang mendapatkan kepercayaan publik harus menunjukkan partisipasi aktif melawan kaum despotik politik yang sedang membangun “tirani demokrasi” di Indonesia. Mereka yang sedang menjajah rakyat atas nama demokrasi!
Data Indeks Demokrasi Indonesia yang dipublikasikan Bappenas, BPS, dan Kemenko Polhukam bekerja sama dengan UNDP sangat jelas memperlihatkan tiga tahun terakhir (2010-2012) tren capaian indeks nasional (rata-rata 33 provinsi) untuk aspek Kebebasan Sipil selalu di atas angka 75. Lebih spesifik, capaian indeks aspek Kebebasan Sipil tahun 2010-2012 masing-masing 82,53; 80,79; dan 77,94.
Ironisnya, kurun waktu sama, capaian indeks aspek Hak-hak Politik selalu berada pada kategori “buruk”, bahkan cenderung memburuk, yaitu 47,87 (2010); 47,57 (2011); dan 46,33 (2012).
Sementara capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi, kendati mengalami tren kenaikan, yakni 63,11 (2010); 74,72 (2011); dan 69,28 (2012), tetap pada kategori “sedang”.
Menurut James Caesar, demokrasi prosedural dapat melahirkan despotisme politik. Demokrasi dan politik kita terlalu bernuansa strukturalistis.
Miskin imajinasi kreatif. Defisit spontanitas konstruktif. Semuanya diselenggarakan dengan dahi mengerut dan wajah tegang.
Selama periode demokrasi Indonesia, tercatat 56 praktik politik oligarki keluarga dengan politik pemangsa menjadi sumbu distorsi kekuasaan demokrasi.
Mewujudkan demokrasi sebatas jasad, manakala rohnya adalah kekuasaan oligarki keluarga, dikuasai sahwat kepentingan seksional keluarga, kelompok dan partai.
Demokrasi berada di tangan para pelaku kekuasaan dengan kombinasi karakter yang tidak menguntungkan cenderung mengkorupsi habis sumber daya program pembangunan.
Tidak berlebihan jika termonologi “demokrasi sungsang” digunakan untuk menjelaskan realita demokrasi di Tanah Air sebagaimana diperlihatkan oleh semakin meluas wilayah dan membesar kekuatan institusi demokrasi, tetapi minus kapasitas demokrasi.
Penguatan Kapasitas Demokrasi
Bob Chadwik mengajukan gagasan penting bahwa para penguasa harus mengasah kemampuan dan keberanian menunjukkan partisipasi efektif memerangi pembusukan demokrasi.
Ketiadaan dua aspek penting ini akan menyebabkan publik terisolasi dari keseluruhan proses politik demokratik. Ini yang akan mengunci demokrasi sekadar “mainan” mulut besar kekuasaan. Dari situ akan lahir banyak jenis “paksaan” yang menyengsarakan publik.
Menciptakan suasana guna memungkin tumbuh subur benih demokrasi lokal di tengah keragaman status sosial, ekonomi dan etnis, dalam bentuk kesertaan aspirasi politik.
Diperkirakan mampu menghidari praktik berpolitik yang menjauh dari wilayah substansi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.
Menumbuhsuburkan sikap kritis masyarakat sipil untuk mendorong perilaku politisi dan partai agar wujud menjadi sebuah komunitas berorientasi pada idiologi bahwa politik menjadi wilayah pertarungan gagasan untuk kemaslahatan bangsa, bukan sebaliknya sebagai ajang perebutan sumber daya untuk kepentingan individu, kelompok maupun partai.
Mengoptimalkan manfaat pemilihan umum, dengan memperbesar sikap dan upaya serius antara masyarakat sipil, partai politik dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan pemberdayaan politik berbasis budaya rasional, terbuka, jujur, dan akuntabel, serta egaliterian, sebagai faktor stimulan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab.***(ak27)
Surya Irianto
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.