Oleh : Indra Isnaini
Namun, juga punya pendorong lain. Bahwa, semakin banyak potensi maka peluang akses ke elemen kesejahteraan dan kesuksesan semakin banyak.
Adagium itupula membuat pusing pemerintahan yang datang silih berganti. Termasuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tersirat dalam pidato beliau saat peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1) lalu. Ragam istilah mengemuka.
“Perasaan campur-aduk” dan “jadi berkah, bukan musibah” mengomentari temuan yang lalu lalang terkait pertambahan penduduk Indonesia yang berkali lipat.
Beberapa data dipaparkan dalam buku tersebut. Bappenas mencatat tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 237,6 juta jiwa. Jumlah itu akan bertambah menjadi 271,1 jiwa di tahun 2020, dan tahun 2035 bakal mencapai 305,6 juta jiwa. Belum lagi data global.
Laporan tentang populasi penduduk dunia yang dirilis Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaparkan pertumbuhan penduduk di ASEAN akan meningkat menjadi 633 juta penduduk di tahun 2015 dan meningkat menjadi 717 juta penduduk di tahun 2030 dan menjadi 741 juta penduduk di tahun 2035.
Indonesia pada tahun 2030 akan termasuk tiga negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta penduduk dan di urutan pertama dengan jumlah penduduk 284 juta, urutan kedua ditempati Filipina (127 juta) dan Vietnam di urutan ketiga dengan 103 juta penduduk.
Dengan peningkatan ini, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, setelah Cina, India, Amerika, dan Nigeria.
Bom Waktu
Walau begitu, tak pantas kiranya disikapi dengan kekhawatiran. Karena banyak sudut pandang yang harus dilibatkan agar didapat gambaran utuh.
Apatah lagi pemerintah latah memakai kebijakan depopulasi menyikapi pertumbuhan, yang mana program keluarga berencana (KB) diakui atau tidak sudah terbukti gagal total.
Soal paradigma dan semakin kritisnya masyarakat seolah jadi tembok besar.
Di samping soal kultur, ada fakta berbicara lain. Salah satunya data BPS. Meski secara penduduk kita besar, namun secara pertumbuhan rata-rata penduduk per tahun selama periode 2000-2025 rupanya cenderung menurun.
Dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah 1,49 persen per tahun. Tetapi periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun.
Sebagaimana diketahui, laju pertumbuhan ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Data BPS mencatat, penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian.
Crude birth rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1.000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan crude death rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.
Artinya, kebijakan pemerintah menekan angka kelahiran bisa saja jadi “bom waktu” di kemudian hari. Apabila antara penduduk usia produktif dan usia tua tidak seimbang.
Kecenderungan ini ternyata juga dialami penduduk Asia. Rata-rata pertumbuhan penduduk di kawasan Asia telah mengalami perlambatan dalam dua dekade belakangan ini.
Pertumbuhan penduduk kaum muda mengalami pertumbuhan yang melambat sementara penduduk di atas 65 tahun menjadi populasi terbesar dikarenakan membaiknya pelayanan kesehatan dan penggunaan teknologi kesehatan yang meningkat di kawasan Asia.
Di ASEAN, proporsi penduduk di atas 65 tahun hampir dua kali lipat lebih dalam dua dekade. Dari 7,73 persen di tahun 2015 menjadi 15,49 persen di tahun 2035.
Sama dengan rata-rata populasi dunia. Adapun dua negara yang memiliki porsi paling besar untuk penduduk di atas 65 tahun adalah Singapura 31,74 persen dan Thailand 23,39 persen.
Sementara dua negara terendah untuk pertumbuhan penduduk di atas 65 tahun adalah Laos 8,38 persen dan Filipina 8,72 persen.
Strategi Kependudukan
Kita tentu tak ingin mengulangi pengalaman buruk sejumlah negara maju, semisal Jepang dan sejumlah negara Eropa. Sebab, implikasinya tak hanya perkara proporsi penduduk tua dan muda.
Tetapi yang menyusul tak kalah fatal. Eropa misalnya, tak bisa dibantah salah satu penyebab utama krisis ekonomi dikarenakan penduduk mereka semakin menua, namun tak disertai pertumbuhan penduduk muda.
Ekonomi Indonesia pun punya wajah sama. Fenomena ekonomi yang terus bertumbuh 5-6 persen per tahun, sekitar 60 persen pertumbuhan perekonomian itu ditopang oleh sektor konsumsi.
Jumlah penduduk yang besarlah mengakibatkan konsumsi yang besar. Jadi pertumbuhan ekonomi bangsa kita sesungguhnya ditopang jumlah penduduknya yang besar.
Maka, strategi kependudukan tepat diperlukan. Memangkas angka kelahiran sangat beresiko. Lihat saja Cina. Pada 1980-an getol menerapkan kebijakan satu anak untuk menekan jumlah kelahiran. Namun efek lain menyertai.
Membengkaknya rasio penduduk tua membuat Cina berubah pikiran, yang kemudian mengisyaratkan tiap keluarga boleh memiliki lebih satu anak. Pada 2013, kebijakan baru ini sudah diterapkan di beberapa provinsi, dan pada 2015 secara nasional.
Negara maju pun juga mulai mengubah pendekatannya. Amerika Serikat (AS) di antaranya. Diprediksi peduduknya akan terus bertambah hingga tahun 2100, tidak serta merta membuat gusar pemerintahnya.
Mereka sadar bahwa fundamental kelanjutan ekonomi terletak pada keseimbangan proporsi penduduk usia tua dan muda. Ketika umur penduduk semakin panjang, penduduk tua memerlukan penduduk muda bekerja guna menopang mereka.
Begitupula hendaknya Pemerintah Indonesia. Pertanyaan yang terlontar dalam pidato Presiden SBY apakah populasi yang besar ini jadi berkah atau musibah, hanya bisa dijawab oleh itikad pemerintah (pusat hingga daerah) selaku pengelola. Dengan memandang potensi ini sebagai tangan-tangan untuk bekerja dan tidak meremehkan kemampuan penduduk sebagai sumber daya pembangunan.
Untuk itu, perlu pembenahan berbagai faktor: akses terhadap ekonomi yang berkeadilan, praktik pertanian, pemenuhan keperluan akan barang publik (pendidikan, kesehatan dan sejenisnya) termasuk rekayasa penduduk.
Untuk disebut terakhir, urbanisasi dan trasmigrasi lokal jadi perhatian. Karena memicu kepadatan penduduk di titik tertentu (kota).
Bila ditelisik, perkara infrastruktur, iklim iklim yang nyaman, topografi yang ideal menyebabkan penduduk terkonsentrasi. Dampaknya sumber daya alam, lapangan kerja dan barang publik pun diperebutkan.
Adapun untuk ini, kita bisa melihat pola yang jelas, bahwa otonomi daerah bisa disinergikan dengan strategi kependudukan. Pembangunan jalan dan infrastruktur hingga daerah sisi luar (outskirt) dan membuat regulasi yang bisa memberi jalan pemerataan akses ekonomi (pasar, mal dan sebagainya).
Langkah-langkah seperti inilah yang sangat dinantikan untuk mengurai situasi daripada menakuti diri sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya sumber kekuatan sekaligus berkah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa ini.***(ak27)
Indra Isnaini
Anggota DPRD Provinsi Riau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.