Satpol PP Rohul-Kampar Bentrok Menteri Sosial Batal Hadir

ROHUL-KAMPAR [ArtikelKeren] NEWS - Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dan Rokan Hulu terlibat bentrok di lokasi acara bakti sosial di lapangan sepakbola Desa Tanah Datar, Selasa (28/1) sekitar pukul 16.45 WIB.

Pemicunya, terkait klaim terhadap lima desa yang menjadi sengketa berkepanjangan kedua daerah bertetangga itu.

Terkait bentrok kemarin, informasi yang diperoleh Riau Pos malam tadi dari Kasubag Humas Setdakab Kampar Dedi Irawan, Menteri Sosial akhirnya batal datang dan akan digantikan salah seorang Dirjen atau setingkatnya di kementerian tersebut. Namun kegiatan tetap berlangsung namun hanya sebatas membagikan bantuan.

Pantauan Riau Pos di lokasi, tanda-tanda mulai memanasnya situasi terjadi sekitar pukul 9.00 WIB saat warga pro-Rohul berdatangan dengan membawa puluhan spanduk yang bertuliskan "Menolak Kampar’’.

Warga ini dikawal anggota Satpol PP Rohul yang jumlahnya juga ratusan. Sementara jarak 500 meter dari mereka, seratus lebih anggota Satpol PP Kampar mengawal rumah Kepala Desa Tanah Datar versi Kampar, Fadlan. Di rumah Fadlan tampak seperangkat alat muusik gamelan sebagai penyemarak suasana.

Sekitar pukul 10.00 WIB, saat dua mobil yang mengangkut perlengkapan tenda tiba di lokasi acara, dihadang Satpol PP Rohul dan dipaksa balik kembali ke Bangkinang.

Suasana sempat memanas, karena rombongan dari Kampar itu menolak. Namun Satpol PP Rohul terus memaksa sehingga pemasangan tenda urung dilaksanakan.

Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Bupati Kampar Jefry Noer tiba di Desa Tanah Datar untuk meninjau kesiapan acara dan langsung menuju kediaman Kepala Desa Tanah Datar, Fadlan. Baru lima menit istirahat di ruang tamu rumah Fadlan, Bupati Kampar mendapat informasi dari bawahannya bahwa pemasangan tenda dan persiapan acara tidak dapat dilaksanakan karena penolakan Satpol PP Rohul.

Mendapatkan laporan ini, Jefry Noer yang didampingi Kapolres Kampar AKBP Ary Apriyono SIK, Dandim 313/KPR Letkol Asep Dedi, Kakan Satpol PP Kampar Syafriudin serta puluhan personel Satpol PP Kampar berjalan kaki menuju lokasi acara yang berjarak hanya 500 meter dari kediaman kepala desa.

Rombongan Jefry sempat dilarang Satpol PP Rohul dan Polres Rohul. Sementara itu sekitar 150 warga yang pro Rohul berteriak menolak bergabung dengan Kampar.

Kemudian Jefry berdialog dengan Kapolres Rohul AKBP Onny T untuk mempertanyakan kenapa Kampar tidak bisa melaksanakan acara tersebut.

"Kami ke sini bukan mau perang, kami hanya mau membantu masyarakat dengan membagikan 1.000 sembako dan pengobatan gratis, apa itu salah?,’’ ujar Jefry.

Jefry juga menyatakan, pihaknya tidak mau anarkis, bahkan sebagai Bupati dirinya sudah berusaha menyabarkan berbagai pihak yang sudah geram melihat aksi Rohul.

"Kalau ada tindakan anarkis, maka yang korban saudara kami juga, yang luka saudara kami juga dan yang ditangkap saudara kami juga, karena Rohul itu saudara kami juga,’’ ujar Jefry.

Sementara itu, Kapolres Rohul AKBP Onny T menerangkan pihaknya hanya berupaya mengamankan situasi agar tidak terjadi konflik di kedua belah pihak.

Apalagi ada penolakan dari masyarakat akan kehadiran Pemkab Kampar. Dialog berlangsung panjang. Kemudian Jefry Noer meninggalkan lokasi acara menuju rumah Kades Tanah Datar sekitar pukul 16.00 WIB. Pukul 16.10 WIB, Jefry mengumpulkan serta memberi arahan ke personel Satpol PP Kampar di halaman rumah kades tersebut.

Sekitar pukul 16.20 WIB, Jefri mengadakan konfrensi pers dan setelah itu masuk ke rumah untuk mendengarkan hiburan kuda lumping.

Baru sesaat Jefry dan rombongan dihibur 12 pemain kuda lumping, sekitar pukul 16.45 WIB terdengar suara gaduh di luar rumah kades.

Saat itu pecah bentrok antara anggota Satpol PP Kampar dan Satpol PP Rohul di lokasi acara bakti sosial. Kedua kubu saling lempar batu dan baku hantam. Kemudian Satpol PP Kampar terdesak hingga menyelamatkan diri ke rumah kades tersebut.

Saat itu acara hiburan khas Jawa Timur ini terhenti. Kubu Satpol PP Rohul bersama massa pendukung terus mendesak agar rombongan Bupati Kampar meninggalkan lokasi.

Kejadian ini menyebabkan warga yang ikut menonton dan pemain musik kocar-kacir. Ibu-ibu menjerit dan anak anak menangis. Sedangkan Bupati Kampar bertahan di Rumah Kades Tanah Datar di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.

Saat itu sempat terjadi saling kejar di antara kedua kubu. Selain itu, kendaraan dinas Pemkab Kampar menjadi sasaran amukan. Kaca beberapa mobil pecah kena lemparan.

Setelah 20 menit, puluhan anggota TNI dari Kodim 313 KPR, Polres Kampar, Polres Rohul, Brimob Polda Riau berusaha meredam bentrok.

Suara tembakan peringatan terdengar berulang kali disertai gas airmata yang disebar ke arah kerumunan massa. Bentrok akhirnya bisa dikendalikan. Anggota Satpol PP Rohul sempat dikejar aparat keamananan. Sekitar pukul 17.50 WIB situasi semakin terkendali.

Lokasi Acara Pindah ke Rumah Kades
Akibat bentrokan ini, Bupati Kampar langsung memindahkan lokasi acara ke halaman rumah Kades Tanah Datar. Usai mengambil keputusan tersebut, Jefry langsung mengumpulkan seluruh Satpol PP Kampar.

"Satpol PP saya umumkan, kami memilih mengalah, karena kami mentaati aturan dan kami tidak mau anarkis. Saya minta seluruh Satpol PP menjaga lokasi ini hingga besok-besok. Saya tegaskan jangan ada yang bertindak anarkis namun kalian boleh membela diri,’’ ujarnya.

Jefry menyebutkan, Kampar tidak mau anarkis dan lebih mentaati aturan. Pihaknya tidak mau terpancing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

"Selama ini Kampar sudah mengalah dan patuh pada hukum. Begini pemimpin yang sebenarnya yang mematuhi hukum dan memikirkan rakyat,’’ ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sudah mematuhi menunggu putusan MA, lalu menunggu Mendagri mencabut surat sebelumnya. Lalu ada surat dari Gubri bisa melakukan aktivitas di lima desa. Kemudian adanya keputusan KPU bahwa lima desa masuk pemilihan Kampar.

"Keputusan itu adalah tertinggi. Kalau keputusan MA tidak dipedulikan lalu mau yang mana lagi?’’ ujarnya.

Jefry menyatakan, massa yang mengatasnamakan Rohul bukanlah warga lima desa, namun warga lain yang entah datang dari mana. Karenanya, menurut Jefry, sudah menemui warga satu persatu dan menurut pengakuan warga mereka tidak peduli mau ikut Rohul atau Kampar yang penting aman.

Kapolres Rohul AKBP Onny Trimurti bersama dengan Kapolres Kampar AKBP Ary Apriyono dan Dandim 313 KPR Letkol Asep Dedi juga memberikan keterangan pers. Menurut Onny, pihaknya juga kaget karena menurutnya, saat itu pimpinan sedang Salat Asar.

Saat itulah mereka melihat Satpol PP berlarian ke arah lokasi rumah kepala desa dan sudah pecah bentrok. "Namun syukurnyaa semua dapat diatasi sehingga kondisi kembali aman,’’ ujarnya.

Namun ia menyatakan, pihaknya akan memproses ini secara hukum karena sudah melanggar aturan. Semua orang berhak melakukan acara di rumah mereka secara perdata maka tidak boleh ada anarkis.

"Kami sudah melihat dan mengambil foto termasuk merekam pakai video. Maka kami akan mudah menangkap dan proses ini,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan koordinasi dengan Polda Riau karena kasus ini akan ditangani oleh Polda Riau. Setelah setengah jam kemudian datanglah Waka Polda Kombes Pol Abdul Gafur.

Jefry menyamaikan kronolologis semua peristiwa, akhirnya anggota polisi mulai dari Polda Riau, Polres Rohul dan Polres Kampar melakukan sweeping.

Tujuh anggota Satpol PP Rohul dimankan pascabentrok tersebut. Masing-masing Sumardi, Alamsyah Nasution, Okta Yuda, Mampe, Rozeli Zuli, Raaf Rizar dan Tri Teguh. Mereka dibawa ke Mapolda Riau untuk diamankan.

Di bagian lain, Bupati Rohul Drs H Achmad MSi memastikan hingga kini masyarakat Rohul masih aman dan tenang. Bupati menuding kalau Kepala Desa (Kades) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) versi Kampar hanyalah rekayasa sehingga membuat ribut.

"Pemkab Kampar harus bisa membaca tanda-tanda dan simbol di Desa Tanah Datar. Kami punya Kades dan BPD yang jelas dan dipilih masyarakat, sedangkan versi Kampar hanya ditunjuk saja,’’ kata Achmad.

Achmad menambahkan, yang membuat ribut itu, Satpol PP dari Kampar dan oknum yang mengaku-ngaku Kades dan aparat Kampar.

"Tidak mungkinlah Putusan Mahkamah Agung (MA) lebih tinggi dari Undang-undang. Kecuali Undang-undang pemekaran Rohul sudah direvisi,’’ jelas Bupati Achmad.

Menurutnya, Pemkab Rohul punya dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-undang Nomor: 53/1999 tentang pemekaran Rohul. Sedangkan mereka (Kampar red) hanya putusan MA.

"Itu pengajuan atau gugatan dari Kades atau BPD itu rekayasa dan ditunjuk-tunjuk saja. Bupati Achmad berharap agar Pemprov Riau bijak dalam menentukan tapal batas tersebut, sehingga konflik di Lima Desa bisa terurai dengan dituntaskan dengan sebaik mungkin,’’ harapnya.

Di bagian lain, Camat Kunto Darussalam, Elbizri ketika dikonfirmasi Riau Pos menyampaikan, kondisi di lima desa, Senin (27/1) memang sempat memanas dengan kedatangan Satpol PP Kampar ke wilayah tersebut.

"Pemkab Kampar hendak menggelar acara di Desa Tanah Datar dan akan mendirikan tenda di lapangan sepakbola, namun akhirnya dilarang masyarakat dan lokasi acara dipindahkan ke salah satu rumah warga pro Kampar,’’ jelas Elbizri.

Kondisi keamanan di lima desa sejak pemindahan tenda kegiatan Kampar semakin tidak kondusif, Selasa (27/1). Sekitar pukul 16.30 WIB, personel Satpol PP Rohul akhirnya menyerang Satpol PP Kampar.

"Satpol PP Rohul tidak bisa membendung emosi dan langsung menyerang Satpol PP Kampar. Namun tak lama kemudian, Satpol PP Kampar balas menyerang sehingga Satpol PP Rohul kocar-kacir karena jumlah Satpol PP Kampar lebih banyak,’’ jelas Elbizri.

Elbizri menambahkan, akibat bentrokan tersebut, sekitar 10 anggota Satpol PP Rohul mengalami cidera ringan.

"Tidak ada korban jiwa atau cidera berat. Hanya saja ada sekitar 10 orang anggota Satpol PP Rohul yang cidera oleh Brimob saat menghalau bentrokan,’’ kata Elbizri.

Elbizri mengaku hingga saat ini kondisi di lima desa masih tetap dijaga Satpol PP Rohul dan pihak keamanan dari Brimob dan Polres Rohul.

"Satpol PP Rohul masih siaga, begitu juga Satpol PP Kampar masih stand by menjaga lokasi acara (tenda, red). Kita nggak tahu bagaimana kelanjutanya,’’ ujar Elbizri.

Bantah Lakukan Penyerangan
Sementara Kepala Satpol PP Rohul Drs Roy Roberto yang dikonfirmasi Riau Pos malam tadi, mengatakan anggota Satpol PP Rokan Hulu tidak melakukan melakukan penyerangan terhadap Satpol PP Kampar yang sedang meninjau lokasi tempat acara mendatangkan Menteri Sosial RI di salah satu tempat rumah warga Desa Tanah Datar.

Tetapi kedatangan anggota Satpol PP Rohul ke tempat tersebut, melarang pihak Kampar melakukan aktivitas di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam yang merupakan masih wilayah Rokan Hulu.

"Kami melaksanakan tugas berdasarkan intruksi pimpinan (Bupati, red). Satpol PP melarang dan tidak memboleh kegiatan Pemkab Kampar di Desa Tanah Datar yang statusnya masih wilayah Rohul berdasarkan UU Nomor: 53/1999,’’ ujarnya.

Diakuinya, petang kemarin, Bupati Kampar Jefry Noer bersama ratusan anggota Satpol PP Kampar meninjau lokasi tempat acara mendatangkan Menteri Sosial di salah satu rumah warga Desa Tanah Datar.

Lalu, Satpol PP Rohul bersama masyarakat lima desa versi Rohul melakukan blokade, dengan melarang Bupati Kampar dan Satpol PP Kampar masuk ke lapangan tempat acara yang direncanakan.

Namun sempat dilakukan mediasi oleh Kapolres Rohul, Kapolres Kampar dan perwakilan Polda Riau. Namun hasil mediasi aparat kepolisian tetap memberikan izin Pemkab Kampar untuk membuat acara mendatangkan Menteri Sosial di rumah salah satu penduduk.

"Saya telepon pimpinan, beliau tidak mengizinkan Pemkab Kampar mengadakan kegiatan ilegal di sana. Tak mungkin lah, seorang Menteri Sosial acaranya dilaksanakan di salah satu rumah penduduk. Atas perintah itu, Satpol PP Rohul bersama masyarakat lima desa datangi tempat acara, sehingga terjadi bentrok dengan Satpol Kampar,’’ tuturnya.

Diakui Roy, Satpol PP Rohul melarang aktivitas Kampar di sana. Sehingga terjadi perlawan dengan Satpol Kampar. Bahkan sempat terjadi aksi lempar batu yang dilakukan masyarakat lima desa.

Karena situasi tidak bisa terkendalikan, 11 unit kendaraan milik Pemkab Kampar mengalami rusak akibat lemparan batu.

Polisi Berjaga
Usai bentrokan, 220 anggota polisi kini disiagakan. "Agar tak terjadi bentrok susulan, 220 personel polisi kami siagakan sampai situasi benar-benar kondusif,’’ jelas Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Selasa (28/1). (ak27)