Polemik yang Tak Perlu

[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Sebuah polemik yang sejatinya tak perlu antara DPRD Kota Pekanbaru dan Sekko mencuat ke publik.

Hal itu bermula dari Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru untuk pandangan umum fraksi tentang Ranperda APBD 2014 batal dilaksanakan.

Hal ini disebabkan kehadiran anggota DPRD tidak cukup untuk dilaksakan rapat paripurna berdasarkan Tatib dewan, karena anggota dewan tidak kuorum, Selasa (7/1).

Sebelumnya sidang yang hanya dipimpin oleh Dian Sukheri sudah memberikan waktu sekor sebanyak 2x10 menit, namun kehadiran anggota dewan juga tidak terpenuhi.

Dari absensi ada sekitar 25 anggota dewan yang membubuhkan tanda-tangan, namun yang berada di ruangan paripurna hanya dua 22 orang. Jadi tidak bisa dilanjutkan.

Sebelum diskor, dari pantauan lapangan, rapat paripurna ini pun dimulai molor, seharusnya pukul 09.30 sudah mulai, karena menunggu anggota dewan, rapat baru mulai sekitar pukul 10.40 WIB.

Harusnya jika dari 25 anggota DPRD itu masuk, maka rapat paripurna bisa dilaksanakan.

Sayangnya tiga dari anggota DRPD memilih untuk ke luar saat penghitungan anggota yang hadir. Betapa sayangnya waktu yang terbuang hanya karena ulah ketidakhadiran mereka yang mementingkan urusan lain.

Namun ada pula jawaban yang cukup mengejutkan. Seorang anggota dewan mengaku meinggalkan ruangan pariurna karena melihat banyak anggota dewan lain tidak hadir. Sungguh ini alasan yang ironis sekali.

Belakangan mulai muncul alasan yang sebenarnya yang mengatakan bahwa wajar saja saat ini anggota DPRD Pekanbaru merajuk dan tidak menghadiri rapat paripurna.

Ini bentuk kekesalan dari anggota DPRD Pekanbaru terhadap kinerja Sekko, sebab seluruh proposal yang diajukan oleh masyarakat dan seluruh administrasi telah dilalui, tapi sampai sekarang dana Bansos belum juga dicairkan.

Ujung-ujungnya Sekko jadi sasaran tembak. Sekko dinilai tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk itu pihaknya minta Sekko segera diganti.

Polemik ini sesungguhnya tidak perlu. Persoalannya sebenarnya bukan di Sekko. Namun ketidakhadiran anggota dewan membuat pembahasan APBD jadi gagal lagi. Untunglah Wakil Ketua DPRD Dian Sukheri masih berpikir jernih.

Ia minta badan kehormatan memanggil mereka yang tidak hadir dan meminta penjelasan. Ini sama halnya dengan melecehkan institusi DPRD sendiri. Apalagi paripurna ini berkaitan erat dengan pembahasan APBD 2014.

Mestinya anggota dewan harus paham, jika APBD ini gagal terus dilaksanakan dan tertunda terus, tentunya masyarakat Pekanbaru yang akan menjadi korban.

Jika ada persoalan yang tidak terselesaikan di Pemko, maka dalam rapat ini kita melakukan instrupsi, bukan dengan cara tidak datang dalam rapat paripurna atau ke luar.

Di sisi lain Sekko juga punya jawaban atas tudingan Bansos tidak cair. Menurutnya proposal mereka yang tidak cair karena ada yang tidak sesuai dengan aturan.

Contohnya rekomendasi sunat massal di kop depan, namun isinya beli bola voli. Selama ini sudah rahasia umum dana Bansos kerap jadi bancakan bagi kepentingan tertentu. Rajuk merajuk tidak zamannya lagi.***(ak27)