"Kalau PPP sendiri, sebaiknya menentukan calon presiden dan wakilnya setelah Pemilu legislatif. Itu lebih realistis sekaligus mencegah agar posisi partai tidak terkunci," kata Lukman Hakim Saifuddin, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/12).
Menurut Lukman, sangat berbahaya jika menetapkan calon presiden dan wakilnya sebelum hasil Pemilu legislatif diketahui secara pasti. Apalagi perolehan suara yang didapat tidak mencapai ambang batas calon presiden sehingga membuat posisi partai nantinya tidak bisa bergerak dan menjadi canggung karena terlanjur mencalonkan figur tertentu.
“Lucu, menarik pencalonan saat tahu suara partai yang tidak memenuhi persyaratan. Kita akan kebingungan ketika akan mengajak koalisi partai lain apabila partai tersebut tidak sreg calon yang terlanjur kita deklarasikan. Malu namanya itu,“ ujar Wakil Ketua MPR RI itu.
Mestinya seperti yang diusulkan PPP dalam pembahasan RUU Parpol, bahwa semua peserta pemilu dapat mengajukan Capres tanpa persyaratan apapun. Namun kata Lukman, saat itu usulan PPP ditolak oleh Parpol besar. Parpol besar tidak rela dan tetap berkeinginan mempertahankan syarat mengajukan capres sesuai UU Pemilu.
“Kami tahu nanti Parpol tidak akan mampu mengajukan Capres sendiri. Mereka pasti akan berkoalisi dengan Parpol lain. Adanya gagasan itu, saya pikir PPP lebih tepat dan strategis mengajukan Capres setelah usai Pileg,“ ungkapya. Terakhir Lukman menegaskan PPP tidak perlu risau dengan manuver partai lain. Sebab semenjak dulu PPP sudah punya langgam dan hitung-hitungan sendiri. “Yang penting sekarang para kader PPP fokus memperbesar suara partai agar punya nilai tawar tinggi untuk mengajukan capres sendiri atau bergabung dengan partai lain,“ imbuhnya. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.