Hanya saja, peserta tes CPNS hanya bisa mengetahui nilai total atau skor tesnya saja dan dinyatakan memenuhi passing grade atau tidak. Itu saja. Tidak disebutkan, dengan skor yang diraih itu, peserta tersebut berada di rangking berapa.
Hal ini jelas memberikan celah bagi manipulasi, karena penetapan kelulusan ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika di pusat, PPK-nya adalah menteri/kepala lembaga, sedang di daerah, PPK-nya adalah gubernur, bupati/walikota.
Tujuan awal Panselnas mengumumkan hasil TKD ini adalah agar muncul transparansi, menutup celah manipulasi PPK dalam menentukan siapa yang lolos dan siapa yang gagal.
Senin (23/12), SesmenPAN-RB, Tasdik Kinanto sudah menjelaskan, setelah memenuhi passing grade, belum bisa dipastikan yang bersangkutan lulus menjadi CPNS.
Kata dia, harus dilihat apakah memenuhi formasi atau tidak. Bila formasi yang disiapkan untuk lima orang, yang lolos jadi CPNS berarti rangking satu sampai lima. Sedangkan yang rangking enam dan seterusnya, dinyatakan tidak lulus CPNS.
"Namun untuk penetapannya harus PPK. Panselnas tidak berhak menetapkan kelulusan. Sekali lagi yang kami umumkan adalah hasil TKD-nya ya," tegas Tasdik, Senin (23/12).
Lantas, jika ternyata pengumuman dari Panselnas ini tidak mencantumkan rangking, bagaimana bisa muncul transparansi? Pemda, yang sebagian besar baru akan mengumumkan nama-nama yang lolos CPNS setelah Panselnas mengumumkan hasil TKD, dengan demikian, diberi ruang untuk tidak transparan.
Misalnya, formasi untuk satu jabatan ada 30, bisa saja pengumuman pemda langsung dipaparkan 30 nama yang lolos. Publik tidak tahu, apa benar 30 nama yang lolos itu adalah 30 terbaik, rangking 1 hingga 30. Panselnas saja yang tahu karena mereka yang punya data. Tapi, jika publik tidak tahu, maka kontrol dari publik akan sulit dilakukan. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.