“Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, khususnya Pasal 32 ayat 2 menyebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Namun, pada prakteknya banyak pasien ditolak rumah sakit dengan berbagai alasan tidak jelas,” kata Ribka Tjiptaning, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Ribka, selama ini posisi pasien itu lemah ketika harus berurusan dengan pelayanan kesehatan. Pasien seolah tidak memiliki kedaulatan. Karena itu, Ribka mendesak pemerintah untuk melaksanakan mandat UU 36 nomor 2009 dan UU 44 nomor 2009 tentang Rumah Sakit. “Pemerintah harus segera melaksanakan mandat kedua undang-undang tersebut sehingga pelayanan kesehatan bagi pasien benar-benar terlaksanakan dengan baik,” imbuhnya. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.