Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau melalui tim anggaran pemerinth daerah (TAPD) sudah mempersiapkan hal itu secara detail dan sistematis.
"Jadi kalau ada pihak yang mempertanyakan keterlambatan pengesahan APBD, jangan ke kami (pemprov, red). Pertanyakan langsung ke DPRD," ungkap Zaini.
Saat ditanyakan mengenai kendala keterlambatan yang disebabkan karena belum tuntasnya buku APBD 2014, dia menilai hal itu juga lebih tepat dipertanyakan ke pihak legislatif. Karena TAPD secara prinsip sudah mempersiapkannya secara sistematis.
"Kami harus jeli dalam mencermati kondisi ini. Untuk permasalahan buku APBD itu yang belum tuntas, ya dewannya sendiri yang tahu. Karena masalahnya ada di mereka, kalau kita tidak ada kendala," urai Zaini yang juga Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Riau itu.
Dia menilai, rancangan penggunaan anggaran 2014 idealnya dapat dituntaskan sejak 24 Desember lalu. "Kami juga menyayangkan itu. Kalau mereka (DPRD, red) berkomitmen mengesahkan ini secepatnya, pasti sudah tuntas," tegasnya.
Dia juga menyikapi berbagai informasi tentang tidak efisiennya usulan KUA PPAS 2014, khususnya perjalanan dinas. Menurut mantan Kepala Dinas Sosial itu semua yang diajukan tentunya sudah dengan perhitungan yang matang.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau sudah berkomitmen untuk mengefisiensikan alokasi perjalanan dinas. Sehingga, pengajuan yang dilakukan merupakan skala prioritas untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Azis Zaenal menyebutkan keterlambatan pembahasan APBD di tingkat DPRD karena hingga rapat terakhir Banggar, selasa (24/12) malam, buku RAPBD tak kunjung selesai. Selain itu, belum ada titik temu mengenai RAPBD 2014 sehingga perlu ada penyesuaian.
"Terakhir dalam rapat Banggar, buku RAPBD belum selesai. Untuk pembahasan pada intinya sudah selesai, tapi ada perbaikan sehingga ada penyesuaian anggaran. Jadi apa yang prioritas yang didahulukan karena penerimaan kan berkurang," kata Azis Zaenal.
Dipaparkannya, keterlambatan pengesahan APBD Riau 2014 memiliki dampak yang merugikan kepada daerah. Selain melambatnya kegiatan di setiap Satker, juga menimbulkan kerugian finansial, karena hilangnya beberapa porsi anggaran.
"Yang jelas itu dana insentif daerah (DID) mencapai Rp30 miliar sebagai kompensasi atas prestasi kita dalam meraih opini WTP dari pemerintah pusat sudah melayang. Belum lagi kinerja SKPD yang terhambat karena lambannya pengesahan APBD," urainya.
Tidak hanya itu, keterlambatan pengesahan APBD ini juga diyakini akan berkurangnya jatah dana alokasi umum (DAU) untuk Provinsi Riau tahun 2014. Untuk diketahui, pengesahan APBD Riau 2014 dipastikan molor hingga Januari 2014 mendatang. Pasalnya, hingga kini masih terjadi tarik ulur antara TAPD dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Riau. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.