Said mengatakan, hingga Minggu (3/11), belum terlihat perbaikan DPT yang dilakukan mampu menyelesaikan seluruh persoalan di daftar pemilih. “Sepanjang penundaan tidak berdampak pada terganggunya persiapan logistik pemilu, apa alasannya DPT harus buru-buru ditetapkan?” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/11).
Namun demikian, kata Said, penundaan bukan berarti tanpa batasan waktu. Ditegaskannya bahwa KPU, Bawaslu, partai peserta pemilu dan perwakilan pemilih perlu secara bersama menyepakati batas waktu penetapan DPT agar ada kepastian hukum.
“Nah dalam masa penundaan itu nantinya setiap pihak diharapkan bisa memberikan temuan data pemilih yang masih bermasalah kepada KPU. Tidak boleh lagi hanya asal ngomong tanpa disertai data,” katanya.
Said juga menyarankan agar pada masa penundaan pengumuman DPT menjadi kesempatan terakhir bagi parpol untuk memperjuangkan hak memilih kepada konstituennya. Menurutnya, parpol harus membuang jauh-jauh pikiran memanfaatkan karut-marut DPT sebagai senjata mengajukan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.
Merujuk pendapat hukum sembilan Hakim Konstitusi yang tertuang melalui putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 108-109 tahun 2009, keberatan terkait DPT adalah materi keberatan yang harus ditolak (void) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Said lantas mecontohkan karut marut DPT yang mengakibatkan pemilih ganda yang tidak ada kaitannya dengan parpol atau calon anggota legislatif (caleg) yang diuntungkan. Apalagi seseorang yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, juga tidak dengan sendirinya dapat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.