Salah satunya, PGRI meminta Presiden menugasi sejumlah kementerian terkait untuk menyelesaikan kekurangan guru, terutama guru sekolah dasar (SD) yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia.
"Serta menyelesaikan persoalan guru honorer yang mengisi dan menutup kekurangan guru itu, serta persoalan guru swasta," kata Sulistiyo dalam sambutannya di Istora Senayan.
Menurutnya, jika masalah guru honorer tidak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan serius dalam dunia pendidikan. Terkait hal ini, Sulistiyo menyatakan, pemerintah perlu menetapkan penghasilan minimal bagi guru honorer dan swasta yang memenuhi syarat.
Selain itu, PGRI juga meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan profesi guru diharapkan segera menerima oleh para guru tepat waktu dan tepat jumlah.
"Pembayaran tunjangan profesi guru tahun ini tidak lebih baik dari tahun lalu," sambungnya.
Menurut PGRI, otonomi pendidikan juga perlu dikaji saat ini. Pasalnya, pendidikan banyak dibawa ke ranah politik. Terutama menjelang Pemilu 2014. Ia menyatakan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanda tanya besar. Terutama banyak guru yang masih diperlakukan sebagai perangkat birokrasi bukan profesi.
"Hukuman melalui mutasi terjadi hampir setiap hari," lanjutnya. Terakhir, para guru meminta pemerintah melaksanakan pelatihan untuk semua guru terutama pelatihan implementasi kurikulum 2013. Ini dilakukan agar kinerja dan profesionalitas guru makin ditingkatkan. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.