PEKANBARU [ArtikelKeren] NEWS - Jelang pengumuman hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau terhadap Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau 15 September mendatang, terus diwarnai gelombang aksi demonstrasi.
Kamis (12/9/2013) giliran Jaringan Mahasiswa Demokrasi (JMD) yang menggelar aksi unjuk rasa dan meminta KPU Riau agar menjalankan tugasnya secara independen.
Koordinator aksi JMD, Faisal Fajri Fauzi mengatakan, KPU harus mengeluarkan keputusan hasil Pilgubri sesuai dengan fakta dan jujur, serta tidak terpengaruh terhadap sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"KPU Riau harus benar-benar independen menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Riau ini," katanya.
Selain itu, JMD juga meminta pihak terkait menyelidiki indikasi kecurangan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan tingginya partisipasi pemilih.
"Banyak hal yang harus benar-benar diselidiki dalam penyelenggaraan Pilgubri pada saat ini. Dalam sejarah kita lihat belum ada angka partisipasi pemilih mencapai 80 persen dan di Rohil mencapai 80 persen dan kita takutkan ini ada indikasi kecurangan,-kecurangan," jelasnya.
JMD Juga meminta KPU Riau menindak tegas KPUD kabupaten/Kota yang tidak mematuhi aturan misalnya saja melakukan pleno diluar jadwal yang telah ditetapkan. "Di Rohul telah melakukan pleno diluar jadwal. Hal semacam ini juga harus diawasi dan meminta aparat kepolisian menuntut tuntas indikasi kekerasan maupun ancaman yang terjadi ketika dalam penyelenggaraan pemilu," lanjutnya.
Namun, saya dalam aksinya JMD tidak dapat menemui komisioner KPU Riau. Karena Ketua dan Anggota KPU sedang berada disalah satu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas. Usai membacakan dan memberikan pernyataan sikap kepada sekertariat KPU. Akhirnya, masa aksi membubarkan diri.
Kamis (12/9/2013) giliran Jaringan Mahasiswa Demokrasi (JMD) yang menggelar aksi unjuk rasa dan meminta KPU Riau agar menjalankan tugasnya secara independen.
Koordinator aksi JMD, Faisal Fajri Fauzi mengatakan, KPU harus mengeluarkan keputusan hasil Pilgubri sesuai dengan fakta dan jujur, serta tidak terpengaruh terhadap sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"KPU Riau harus benar-benar independen menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Riau ini," katanya.
Selain itu, JMD juga meminta pihak terkait menyelidiki indikasi kecurangan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan tingginya partisipasi pemilih.
"Banyak hal yang harus benar-benar diselidiki dalam penyelenggaraan Pilgubri pada saat ini. Dalam sejarah kita lihat belum ada angka partisipasi pemilih mencapai 80 persen dan di Rohil mencapai 80 persen dan kita takutkan ini ada indikasi kecurangan,-kecurangan," jelasnya.
JMD Juga meminta KPU Riau menindak tegas KPUD kabupaten/Kota yang tidak mematuhi aturan misalnya saja melakukan pleno diluar jadwal yang telah ditetapkan. "Di Rohul telah melakukan pleno diluar jadwal. Hal semacam ini juga harus diawasi dan meminta aparat kepolisian menuntut tuntas indikasi kekerasan maupun ancaman yang terjadi ketika dalam penyelenggaraan pemilu," lanjutnya.
Namun, saya dalam aksinya JMD tidak dapat menemui komisioner KPU Riau. Karena Ketua dan Anggota KPU sedang berada disalah satu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas. Usai membacakan dan memberikan pernyataan sikap kepada sekertariat KPU. Akhirnya, masa aksi membubarkan diri.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.