Oleh : Luerdi
[ArtikelKeren] OPINI - Demokrasi Indonesia telah membawa dinamika politik dengan keberadaan banyak partai politik sejak dibukanya kran demokrasi satu setengah dekade yang lalu. Munculnya sejumlah partai politik Islam dalam sistem politik telah memberikan pengaruh terhadap panas-dinginnya atmosfir politik karena memang demokrasi memberikan ruang kepada semua elemen untuk turut serta mempengaruhi dinamika politik. Kini semua partai politik baik Islam dan nasionalis sedang mempersiapkan kekuatan optimal untuk pemilu 2014.
Lalu bagaimana nasib partai politik Islam yang semakin dijepit lembaga survei? Lembaga-lembaga survei telah aktif memaparkan hasil survei mereka beberapa bulan belakangan ini, sebut saja Indonesia Research Center (IRC) pada Juni 2013, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Mei 2013, Pusat Data Bersatu (PDB) pada Juli 2013, Pusat Penelitian Politik LIPI pada Mei 2013 dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang khusus mensurvei prediksi perolehan partai politik berbasis massa umat Islam.
Data survei tersebut merilis elektabilitas partai politik Islam berada rata-rata dibawah 5 persen. Angka tersebut menyimpulkan bahwa partai politik Islam tidak lagi menjadi pilihan, pamornya semakin suram, dan perolehan suaranya akan terjun bebas. Walaupun hasil survei sekadar kesimpulan yang masih dini dan bisa saja berubah kapanpun mengingat masih banyaknya undecided voters, para stakeholder partai politik Islam perlu menjadikan ini sebagai catatan krusial sebelum agenda pemilu 2014 dimulai.
Fakta mayoritas rakyat Indonesia sebagai muslim tidak serta merta menjadi angin segar bagi partai politik Islam untuk mendapatkan dukungan politik mayoritas. Melihat beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, belum ada partai politik Islam tercatat menempati puncak perolehan suara. Bilapun jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik Islam tersebut digabungkan, jumlahnya tetap saja masih berada di bawah partai nasionalis. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi faktor penentu pilihan dukungan politik yang jauh lebih dominan daripada asas dan identitas Islam an sich.
Begitu pula dengan kondisi sosial-politik Indonesia misalnya politik aliran ataupun Islam politik. Afiliasi para pemilih terhadap kelompok sosial-keagamaan tertentu bukanlah penentu satu-satunya pilihan politik mereka. Walaupun Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi sosial-keagaman terbesar, dukungan politik warga kedua organisasi tersebut terbukti menyebar ke berbagai partai politik baik itu yang berasas Islam ataupun nasionalis, tidak hanya terfokus pada PKB dan PAN.
Dalam halnya ‘Islam politik’ yang menunjuk kepada kelompok yang meyakini Islam sebagai nilai-nilai yang tertinggi yang menyatu dalam aktivitas politik dan menjadikan partai politik sebagai kendaraannya, ternyata juga belum mendapatkan simpati dan dukungan politik yang dominan dari rakyat. Kendatipun demikian, setidaknya perolehan suara kelompok ini dan perwakilannya di parlemen saat ini masih tergolong signifikan yang dapat direpresentasikan oleh PKS dan PPP.
Dengan melihat kembali gambaran perolehan suara partai politik pada pemilu 2009 lalu, bisa dilihat peta kekuatan partai politik Islam dan nasionalis. Dari sekian banyak partai politik peserta pemilu, hanya 9 di antaranya yang mampu melewati angka parliamentary threshold dan menempatkan wakilnya di parlemen. Dan dari angka tersebut, hanya terdapat 4 partai politik yang berasaskan Islam dan berbasis massa utama umat Islam; yaitu PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), PPP (5,32 persen), dan PKB (4,94 persen) yang masing-masing menempati urutan ke-empat, ke-lima, ke-enam, dan ke-tujuh. Sedangkan Demokrat, Golkar, dan PDI-P berada di urutan puncak 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 20,85 persen, 14,45 persen, dan 14,03 persen. Di bawah partai politik Islam tersebut, Gerindra (4,46 persen) dan Hanura (3,77 persen) menempati urutan ke-delapan dan ke-sembilan.
Gambaran di atas menunjukkan partai politik Islam masih kalah bersaing dengan partai politik nasionalis dilihat dari jumlah perolehan suara. Berbagai hasil survei belakangan ini pun menempatkan partai politik nasionalis pada posisi superior untuk Pemilu 2014 nanti. Terlepas dari fakta hasil survei ataupun tuduhan penggiringan opini publik, eksistensi partai politik Islam pada 2014 nanti tergantung pada usaha partai politik Islam itu sendiri untuk mengamankan perolehan suaranya.
Banyak hal yang akan mempengaruhi perolehan suara partai politik. Secara umum, pilihan rakyat terhadap partai politik ketika pemilu cenderung berdasarkan pada beberapa hal seperti kinerja, pencitraan, popularitas dan hal-hal lain yang melekat pada individu calon dari partai politik dan kondisi partai politik tersebut. Namun yang paling penting adalah kondisi internal dan komunikasi politik terhadap pemilih. Kondisi internal tentu saja meliputi infrastruktur dan suprastruktur politik yang mapan, kaderisasi, dan kesolidan internal. Sedangkan dalam hal komunikasi politik, cenderung merujuk kepada kemampuan partai politik untuk membangun pencitraan positif kepada pemilih, mengemas program, mengkomunikasikan kinerja atau capaian-capaian yang telah diperbuat pada periode sebelumnya, termasuk juga dalam hal menutupi berbagai kekurangan yang ada. Ini tidak akan terlepas dari kelihaian partai politik dalam menggunakan kekuatan jaringan dan media.
Bila hal demikian dilakukan oleh partai politik Islam, prospek perolehan suaranya masih cerah pada pemilu 2014 nanti. Katakanlah, perolehan suara partai politik Islam masih tetap berada di bawah partai politik nasionalis, setidaknya peningkatan persentase perolehan suara atau jumlah perwakilan di parlemen masih terbuka lebar. Kondisi semacam ini sudah cukup mantap untuk menjawab keraguan berbagai kalangan terhadap kekuatan partai politik Islam, dan dapat pula menjadi anti-tesis terhadap hasil survei bahwa partai politik nasionalis menjadi alternatif bagi para pemilih.
Lagi pula tidak ada jaminan partai politik yang unggul dengan perolehan suara selalu mengalami peningkatan jumlah perwakilannya di parlemen. Selain itu, isu-isu sentral yang kemungkinan muncul pada Pemilu nanti secara nasional tidak akan banyak berubah dari pemilu sebelumnya yang masih berkisar pada isu kerakyatan, korupsi, dan penegakan hukum.
Bagi partai politik Islam, menghadapi Pemilu 2014 tentu memiliki tantangan tersendiri. Selain mempertahankan basis dukungan yang sudah ada, memperebutkan simpati swing voters yang harus bersaing dengan partai politik nasionalis tentu tidaklah mudah. Namun yang lebih berat adalah bagaimana menghadapi antipati masyarakat terhadap politik dan partai politik yang sulit lepas dari lingkaran korupsi dan image negatif lainnya. Tidak dipungkiri, beberapa kader partai politik Islam tersangkut berbagai masalah hukum seperti halnya kader-kader partai politik nasionalis yang berpotensi mereduksi simpati publik.
Walau demikian, signifikansi perolehan suara partai politik Islam dan kemampuan untuk mempengaruhi dinamika politik baik sebelum ataupun sesudah 2014 masih berpeluang untuk diperhitungkan. Bisa saja terjadi selagi demokrasi masih hidup di negeri ini. Demokrasi Indonesia yang unik bisa saja menjungkir-balikkan asumsi-asumsi awal termasuk angka-angka survei. Kita akan lihat apakah pemilu 2014 akan menjadi senja partai politik Islam.***
Luerdi
Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Unri
[ArtikelKeren] OPINI - Demokrasi Indonesia telah membawa dinamika politik dengan keberadaan banyak partai politik sejak dibukanya kran demokrasi satu setengah dekade yang lalu. Munculnya sejumlah partai politik Islam dalam sistem politik telah memberikan pengaruh terhadap panas-dinginnya atmosfir politik karena memang demokrasi memberikan ruang kepada semua elemen untuk turut serta mempengaruhi dinamika politik. Kini semua partai politik baik Islam dan nasionalis sedang mempersiapkan kekuatan optimal untuk pemilu 2014.
Lalu bagaimana nasib partai politik Islam yang semakin dijepit lembaga survei? Lembaga-lembaga survei telah aktif memaparkan hasil survei mereka beberapa bulan belakangan ini, sebut saja Indonesia Research Center (IRC) pada Juni 2013, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Mei 2013, Pusat Data Bersatu (PDB) pada Juli 2013, Pusat Penelitian Politik LIPI pada Mei 2013 dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang khusus mensurvei prediksi perolehan partai politik berbasis massa umat Islam.
Data survei tersebut merilis elektabilitas partai politik Islam berada rata-rata dibawah 5 persen. Angka tersebut menyimpulkan bahwa partai politik Islam tidak lagi menjadi pilihan, pamornya semakin suram, dan perolehan suaranya akan terjun bebas. Walaupun hasil survei sekadar kesimpulan yang masih dini dan bisa saja berubah kapanpun mengingat masih banyaknya undecided voters, para stakeholder partai politik Islam perlu menjadikan ini sebagai catatan krusial sebelum agenda pemilu 2014 dimulai.
Fakta mayoritas rakyat Indonesia sebagai muslim tidak serta merta menjadi angin segar bagi partai politik Islam untuk mendapatkan dukungan politik mayoritas. Melihat beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, belum ada partai politik Islam tercatat menempati puncak perolehan suara. Bilapun jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik Islam tersebut digabungkan, jumlahnya tetap saja masih berada di bawah partai nasionalis. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi faktor penentu pilihan dukungan politik yang jauh lebih dominan daripada asas dan identitas Islam an sich.
Begitu pula dengan kondisi sosial-politik Indonesia misalnya politik aliran ataupun Islam politik. Afiliasi para pemilih terhadap kelompok sosial-keagamaan tertentu bukanlah penentu satu-satunya pilihan politik mereka. Walaupun Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi sosial-keagaman terbesar, dukungan politik warga kedua organisasi tersebut terbukti menyebar ke berbagai partai politik baik itu yang berasas Islam ataupun nasionalis, tidak hanya terfokus pada PKB dan PAN.
Dalam halnya ‘Islam politik’ yang menunjuk kepada kelompok yang meyakini Islam sebagai nilai-nilai yang tertinggi yang menyatu dalam aktivitas politik dan menjadikan partai politik sebagai kendaraannya, ternyata juga belum mendapatkan simpati dan dukungan politik yang dominan dari rakyat. Kendatipun demikian, setidaknya perolehan suara kelompok ini dan perwakilannya di parlemen saat ini masih tergolong signifikan yang dapat direpresentasikan oleh PKS dan PPP.
Dengan melihat kembali gambaran perolehan suara partai politik pada pemilu 2009 lalu, bisa dilihat peta kekuatan partai politik Islam dan nasionalis. Dari sekian banyak partai politik peserta pemilu, hanya 9 di antaranya yang mampu melewati angka parliamentary threshold dan menempatkan wakilnya di parlemen. Dan dari angka tersebut, hanya terdapat 4 partai politik yang berasaskan Islam dan berbasis massa utama umat Islam; yaitu PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), PPP (5,32 persen), dan PKB (4,94 persen) yang masing-masing menempati urutan ke-empat, ke-lima, ke-enam, dan ke-tujuh. Sedangkan Demokrat, Golkar, dan PDI-P berada di urutan puncak 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 20,85 persen, 14,45 persen, dan 14,03 persen. Di bawah partai politik Islam tersebut, Gerindra (4,46 persen) dan Hanura (3,77 persen) menempati urutan ke-delapan dan ke-sembilan.
Gambaran di atas menunjukkan partai politik Islam masih kalah bersaing dengan partai politik nasionalis dilihat dari jumlah perolehan suara. Berbagai hasil survei belakangan ini pun menempatkan partai politik nasionalis pada posisi superior untuk Pemilu 2014 nanti. Terlepas dari fakta hasil survei ataupun tuduhan penggiringan opini publik, eksistensi partai politik Islam pada 2014 nanti tergantung pada usaha partai politik Islam itu sendiri untuk mengamankan perolehan suaranya.
Banyak hal yang akan mempengaruhi perolehan suara partai politik. Secara umum, pilihan rakyat terhadap partai politik ketika pemilu cenderung berdasarkan pada beberapa hal seperti kinerja, pencitraan, popularitas dan hal-hal lain yang melekat pada individu calon dari partai politik dan kondisi partai politik tersebut. Namun yang paling penting adalah kondisi internal dan komunikasi politik terhadap pemilih. Kondisi internal tentu saja meliputi infrastruktur dan suprastruktur politik yang mapan, kaderisasi, dan kesolidan internal. Sedangkan dalam hal komunikasi politik, cenderung merujuk kepada kemampuan partai politik untuk membangun pencitraan positif kepada pemilih, mengemas program, mengkomunikasikan kinerja atau capaian-capaian yang telah diperbuat pada periode sebelumnya, termasuk juga dalam hal menutupi berbagai kekurangan yang ada. Ini tidak akan terlepas dari kelihaian partai politik dalam menggunakan kekuatan jaringan dan media.
Bila hal demikian dilakukan oleh partai politik Islam, prospek perolehan suaranya masih cerah pada pemilu 2014 nanti. Katakanlah, perolehan suara partai politik Islam masih tetap berada di bawah partai politik nasionalis, setidaknya peningkatan persentase perolehan suara atau jumlah perwakilan di parlemen masih terbuka lebar. Kondisi semacam ini sudah cukup mantap untuk menjawab keraguan berbagai kalangan terhadap kekuatan partai politik Islam, dan dapat pula menjadi anti-tesis terhadap hasil survei bahwa partai politik nasionalis menjadi alternatif bagi para pemilih.
Lagi pula tidak ada jaminan partai politik yang unggul dengan perolehan suara selalu mengalami peningkatan jumlah perwakilannya di parlemen. Selain itu, isu-isu sentral yang kemungkinan muncul pada Pemilu nanti secara nasional tidak akan banyak berubah dari pemilu sebelumnya yang masih berkisar pada isu kerakyatan, korupsi, dan penegakan hukum.
Bagi partai politik Islam, menghadapi Pemilu 2014 tentu memiliki tantangan tersendiri. Selain mempertahankan basis dukungan yang sudah ada, memperebutkan simpati swing voters yang harus bersaing dengan partai politik nasionalis tentu tidaklah mudah. Namun yang lebih berat adalah bagaimana menghadapi antipati masyarakat terhadap politik dan partai politik yang sulit lepas dari lingkaran korupsi dan image negatif lainnya. Tidak dipungkiri, beberapa kader partai politik Islam tersangkut berbagai masalah hukum seperti halnya kader-kader partai politik nasionalis yang berpotensi mereduksi simpati publik.
Walau demikian, signifikansi perolehan suara partai politik Islam dan kemampuan untuk mempengaruhi dinamika politik baik sebelum ataupun sesudah 2014 masih berpeluang untuk diperhitungkan. Bisa saja terjadi selagi demokrasi masih hidup di negeri ini. Demokrasi Indonesia yang unik bisa saja menjungkir-balikkan asumsi-asumsi awal termasuk angka-angka survei. Kita akan lihat apakah pemilu 2014 akan menjadi senja partai politik Islam.***
Luerdi
Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Unri
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.