Pembentukan Pansus UED-SP Jangan Sebatas Wacana

BENGKALIS [ArtikelKeren] NEWS - Kebijakan DPRD Bengkalis melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, yang merekomendasikan pembentukan Pansus tentang persoalan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), jangan hanya sebatas wacana belaka.

"Hasil rekomendasi Pansus LKPj tentang pembentukan pansus UED-SP harus diwujudkan. Jangan sampai persoalan UED-SP yang menyedot anggaran daerah melalui APBD melebihi Rp 100 milyar itu hanya sebatas wacana atau alat untuk konsumsi politik tahun 2014 semata,"tegas Reza Alfian ST, pengamat pembangunan di Bengkalis, Kamis (15/8/2013).

Disampaikannya bahwa kalau memang dalam kacamata dewan program UED-SP masuk kategori program gagal kepala daerah, tentu harus dicari akar permasalahannya. Selain itu pesoalan tidaka danya payung hukum juga harus dibuat, kebocoran anggaran di desa-desa juga harus ditindaklanjuti. Apalagi banyak sinyalemen yang beredar bahwa program UED-SP mayoritas tidak tepat sasaran.

Disebut Reza, bupati Herliyan Saleh saja beberapa waktu lalu sempat meradang karena pengembalian UED-SP disejumlah desa sangat minim. Itu artinya, pelaksanaan program tersebut asal jadi, tidak ada pengawasan ketat serta lebih memberikan kesan hanya program bagi-bagi duit yang dikoordinir oleh aparatur desa bersangkutan.

"Bila perlu kalau memang UED-SP itu butuh payung hukum serta sarat kebocoran atau KKN ditingkat desa, pada APBD tahun 2014 sebaiknya program UED-SP dicoret saja oleh dewan, kalau memang pansus UED-SP itu terbentuk dan menjalankan fungsinya,"saran sarjana tekhnik tamatan Jogjakarta tersebut.

Sudah Disepakati

Menyikapi hal tersebut, ketua Pansus LKPj Kepala Daerah Misliadi SHI mengaku kalau rekomendasi pansus LKPj supaya dibentuk pansus UED-SP sudah merupakan kesepakatan seluruh anggota DPRD Bengkalis. Sejauh ini ia menilai, kewenangan pembentukan pansus UED-SP itu nantinya tergantungan keputusan badan musyawarah (banmus) DPRD, kapan diagendakan rapat paripurna pembentukan pansus tersebut.

"Tidak ada masalah lagi soal rencana pembentukan pansus UED-SP. Sekarang ini aktifitas di DPRD pasca lebaran Idul Fitri masih belum maksimal, dan keputusan membentuk pansus UED-SP itu tidak main-main atau sebatas wacana belaka,"kata Misliadi dengan optimis.

Dikemukakan politisi PKB itu, dari rekomendasi Pansus LKPj hal urgen yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan program itu sendiri di lapangan yang tidak maksimal. Itulah nantinya yang akan menjadi tugas pansus UED-SP untuk melakukan kajian serta pembahasan melalui rekomendasi soal kelanjutan nasib program UED-SP itu, mau dilanjutkan atau distop dahulu atau disiapkan payung hukumnya.(Alfisnardo)

Sumber : halloriau